alexametrics
29C
Malang
Saturday, 6 March 2021

Ribuan Petani Kota Batu Belum Punya Kartu Tani, Bisa Begini Efeknya

KOTA BATU – Program pemberian kartu tani di Kota Batu belum tuntas. Sebab, masih ada 2.765 tani yang sudah terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) belum memiliki kartu tani. Padahal, kartu semacam ATM khusus untuk petani itu jadi syarat mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah yang mulai diterapkan secara digital. Akibatnya, mereka masih melakukan transaksi pupuk subsidi secara konvensional. Sampai saat ini baru ada 5.742 petani yang sudah pegang kartu tani.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Sugeng Pramono mengatakan, pihaknya sudah sering berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait kartu tani yang belum merata itu. Tetapi, menurut dia, permasalahan tersebut menjadi kewenangan dari pihak bank yang bekerja sama yaitu Bank BNI 46. ”Kami terus berkoordinasi, lalu dari pihak bank akan berjanji segera menyelesaikannya,” terang Sugeng.

Sampai saat ini ada 8.507 petani yang telah masuk e-RDKK atau masuk dalam kelompok tani (poktan) dari tahun sebelumnya 6.285 petani. Atau, ada penambahan sebanyak 2.222 petani pada tahun 2021 ini. Dari sekian jumlah petani yang ada, sebanyak 2.765 petani yang belum memiliki kartu tani. ”Lalu, untuk petani dari tahun 2020 sampai sekarang yang belum tercetak jumlahnya 543 petani,” katanya.

Selain itu, permasalahan lainnya yakni masih ada petani yang belum menjadi anggota kelompok tani. Diperkirakan jumlahnya ada sekitar 21 ribu petani. Upaya yang sudah dilakukan yakni meminta pihak desa/kelurahan di Kota Batu untuk mengimbau petani yang berada di wilayahnya untuk segera menjadi anggota kelompok tani. Sebab, syarat mendapatkan kartu tani itu harus bergabung dengan kelompok tani dulu. ”Itu bisa dikoordinasikan dengan PPL (penyuluh pertanian lapang) di wilayahnya masing-masing,” katanya.

Sugeng juga mengungkapkan, sering kali yang menjadi biang permasalahan yang sering ditemui dalam penggunaan kartu tani yakni pada saat transaksi elektronik. Sebab, dalam penerapannya terdapat empat pilar alur, yakni mulai dari produsen pupuk, distributor, kios, dan bank. ”Kecenderungannya kios tidak berminat melakukan order kembali untuk stok pupuk di tokonya,” katanya.

Akhir tahun 2020 lalu, ada 4 kios pertanian yang mengundurkan diri dari program kartu tani dengan alasan tidak efektif. Di antaranya seperti merasa keberatan karena dinilai ruwet penerapannya karena sumber daya manusia (SDM) yang ada masih belum memahami dan masih ada yang melakukan secara konvensional. Lalu, tahun 2021 ini ada 3 kios baru, total ada 10 kios saat ini.

Setiap kios pupuk terikat kontrak penyaluran pupuk bersubsidi dengan distributor selama satu tahun dengan penunjukan langsung. ”Jadi kesalahan tidak sepenuhnya di distributor, ketersediaan pupuk di distributor di Malang sebenarnya masih banyak, tetapi tidak tersalurkan,” katanya.

Lalu juga masalah saldo dalam kartu tani yang berbentuk ATM yang masuk dalam angsuran kredit usaha rakyat (KUR) atau autodebit untuk membayar bunga. Sebab, ada petani yang telat membayar angsuran KUR. Selain itu, juga ada yang kartu taninya dan buku tabungannya hilang. ”Masalah inject e-wallet (yang juga ada kartu tani) yang belum dilakukan oleh BNI 46. Tetapi, dari pihak bank akan berjanji membuatkan rekening lain (atau dipisah) dengan KUR yang dimiliki masing-masing petani,” katanya.

Perlu diketahui, dalam setahun kebutuhan pupuk semua jenis di Kota Batu yakni total antara 6.000 ton dan itu dapat mengakomodasi semua kelompok tani (poktan) yang jumlahnya sekitar 239 poktan dengan luas tanam 12.276 hektare. (rmc/nug/c1/abm)

KOTA BATU – Program pemberian kartu tani di Kota Batu belum tuntas. Sebab, masih ada 2.765 tani yang sudah terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) belum memiliki kartu tani. Padahal, kartu semacam ATM khusus untuk petani itu jadi syarat mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah yang mulai diterapkan secara digital. Akibatnya, mereka masih melakukan transaksi pupuk subsidi secara konvensional. Sampai saat ini baru ada 5.742 petani yang sudah pegang kartu tani.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Sugeng Pramono mengatakan, pihaknya sudah sering berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait kartu tani yang belum merata itu. Tetapi, menurut dia, permasalahan tersebut menjadi kewenangan dari pihak bank yang bekerja sama yaitu Bank BNI 46. ”Kami terus berkoordinasi, lalu dari pihak bank akan berjanji segera menyelesaikannya,” terang Sugeng.

Sampai saat ini ada 8.507 petani yang telah masuk e-RDKK atau masuk dalam kelompok tani (poktan) dari tahun sebelumnya 6.285 petani. Atau, ada penambahan sebanyak 2.222 petani pada tahun 2021 ini. Dari sekian jumlah petani yang ada, sebanyak 2.765 petani yang belum memiliki kartu tani. ”Lalu, untuk petani dari tahun 2020 sampai sekarang yang belum tercetak jumlahnya 543 petani,” katanya.

Selain itu, permasalahan lainnya yakni masih ada petani yang belum menjadi anggota kelompok tani. Diperkirakan jumlahnya ada sekitar 21 ribu petani. Upaya yang sudah dilakukan yakni meminta pihak desa/kelurahan di Kota Batu untuk mengimbau petani yang berada di wilayahnya untuk segera menjadi anggota kelompok tani. Sebab, syarat mendapatkan kartu tani itu harus bergabung dengan kelompok tani dulu. ”Itu bisa dikoordinasikan dengan PPL (penyuluh pertanian lapang) di wilayahnya masing-masing,” katanya.

Sugeng juga mengungkapkan, sering kali yang menjadi biang permasalahan yang sering ditemui dalam penggunaan kartu tani yakni pada saat transaksi elektronik. Sebab, dalam penerapannya terdapat empat pilar alur, yakni mulai dari produsen pupuk, distributor, kios, dan bank. ”Kecenderungannya kios tidak berminat melakukan order kembali untuk stok pupuk di tokonya,” katanya.

Akhir tahun 2020 lalu, ada 4 kios pertanian yang mengundurkan diri dari program kartu tani dengan alasan tidak efektif. Di antaranya seperti merasa keberatan karena dinilai ruwet penerapannya karena sumber daya manusia (SDM) yang ada masih belum memahami dan masih ada yang melakukan secara konvensional. Lalu, tahun 2021 ini ada 3 kios baru, total ada 10 kios saat ini.

Setiap kios pupuk terikat kontrak penyaluran pupuk bersubsidi dengan distributor selama satu tahun dengan penunjukan langsung. ”Jadi kesalahan tidak sepenuhnya di distributor, ketersediaan pupuk di distributor di Malang sebenarnya masih banyak, tetapi tidak tersalurkan,” katanya.

Lalu juga masalah saldo dalam kartu tani yang berbentuk ATM yang masuk dalam angsuran kredit usaha rakyat (KUR) atau autodebit untuk membayar bunga. Sebab, ada petani yang telat membayar angsuran KUR. Selain itu, juga ada yang kartu taninya dan buku tabungannya hilang. ”Masalah inject e-wallet (yang juga ada kartu tani) yang belum dilakukan oleh BNI 46. Tetapi, dari pihak bank akan berjanji membuatkan rekening lain (atau dipisah) dengan KUR yang dimiliki masing-masing petani,” katanya.

Perlu diketahui, dalam setahun kebutuhan pupuk semua jenis di Kota Batu yakni total antara 6.000 ton dan itu dapat mengakomodasi semua kelompok tani (poktan) yang jumlahnya sekitar 239 poktan dengan luas tanam 12.276 hektare. (rmc/nug/c1/abm)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru