alexametrics
21.1 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Ogah Lihat Kebocoran, Dewan Ubah Perda Pajak Jadi Sistem Online

KOTA BATU – Legislatif Kota Batu tidak ingin ada lagi menemui kebocoran maupun pelanggaran seputar penerapan perpajakan di daerahnya yang dilaksanakan oleh legislatif. Para wakil rakyat ini melakukan perubahan atas Perda No 7 tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kota Batu yang lebih mengedepankan penerapan sistem perpajakan secara online.

Untuk merealisasikan perubahan tersebut, Rabu (18/11) lalu telah dilakukan koordinasi para unsur legislatif yang membidangi melibatkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Batu. Ketua Pansus Perubahan Perda Pajak Daerah, Heli Suyanto mengatakan bahwa hal itu semata-mata dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). “Bapenda sudah membuat kajian tentang perubahan ini, termasuk penerapan zonasi dalam penerapannya,” ungkapnya.

Perubahan ini, menurut  Heli, sudah senafas dengan UU Cipta Kerja No 21 dan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. “Perbaikan penerapan sistem pajak secara online ini harapannya agar bisa menekan potensi kebocoran pajak. Karena lebih transparansi dalam pelaksanannya,” imbuh Heli.  Selain itu, Wakil Ketua 2  DPRD Kota Batu ini juga menyampaikan bahwa perubahan ini juga mengacu kepada kemudahan dalam pemantauan pembayaran pajak.

Terpisah, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Nurochman menambahkan bahwa perubahan perda pajak ini sebagai bentuk upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu, juga sebagai upaya untuk penertiban fakta di lapangan bahwa banyak pelanggaran perizinan.

Karenanya, nanti pada perda perubahan di Bab 15 huruf a, akan ada penekanan pada pajak online. “Di perda sebelumnya, poin ini tidak ada sehinga lebih terlihat lebih transparansi dan lebih mudah dalam pemantauan,” jelas  politisi PKB ini. Ke depan, legislatif bakal terus mendorong Bapenda untuk mengaplikasikan penerapan sistem perpajakan secara on line. Diketahui, sasaran penerapan perda ini adalah pelaku usaha perhotelan dan restoran.

Tahun 2022 mendatang, lanjut Nurochman, telah dianggarkan untuk pengadaan perbaikan sistemnya.  Dia berharap perda ini bisa segera diterapkan, paling tidak pertengahan tahun 2022 sudah terealisasi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Nurochman menyampaikan bila dewan juga mendapatkan rekomendasi dari para kepala desa. Bahwa, dalam perubahan raperda ini berharap agar pemerintah desa (pemdes) juga harus berperan. “Pemdes ini cenderung lebih tahu perubahan lahan di daerahnya masing-masing, dan kami setuju akan hal tersebut,” ungkapnya. Selain itu, keterlibatan pemdes ini penting karena terkait penerapan sistem zonasi. Di mana penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual objek pajak-tidak kena pajak (NJOP-TKP) bisa ditentukan secara realistis. (ulf/lid)

KOTA BATU – Legislatif Kota Batu tidak ingin ada lagi menemui kebocoran maupun pelanggaran seputar penerapan perpajakan di daerahnya yang dilaksanakan oleh legislatif. Para wakil rakyat ini melakukan perubahan atas Perda No 7 tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kota Batu yang lebih mengedepankan penerapan sistem perpajakan secara online.

Untuk merealisasikan perubahan tersebut, Rabu (18/11) lalu telah dilakukan koordinasi para unsur legislatif yang membidangi melibatkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Batu. Ketua Pansus Perubahan Perda Pajak Daerah, Heli Suyanto mengatakan bahwa hal itu semata-mata dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). “Bapenda sudah membuat kajian tentang perubahan ini, termasuk penerapan zonasi dalam penerapannya,” ungkapnya.

Perubahan ini, menurut  Heli, sudah senafas dengan UU Cipta Kerja No 21 dan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. “Perbaikan penerapan sistem pajak secara online ini harapannya agar bisa menekan potensi kebocoran pajak. Karena lebih transparansi dalam pelaksanannya,” imbuh Heli.  Selain itu, Wakil Ketua 2  DPRD Kota Batu ini juga menyampaikan bahwa perubahan ini juga mengacu kepada kemudahan dalam pemantauan pembayaran pajak.

Terpisah, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Nurochman menambahkan bahwa perubahan perda pajak ini sebagai bentuk upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu, juga sebagai upaya untuk penertiban fakta di lapangan bahwa banyak pelanggaran perizinan.

Karenanya, nanti pada perda perubahan di Bab 15 huruf a, akan ada penekanan pada pajak online. “Di perda sebelumnya, poin ini tidak ada sehinga lebih terlihat lebih transparansi dan lebih mudah dalam pemantauan,” jelas  politisi PKB ini. Ke depan, legislatif bakal terus mendorong Bapenda untuk mengaplikasikan penerapan sistem perpajakan secara on line. Diketahui, sasaran penerapan perda ini adalah pelaku usaha perhotelan dan restoran.

Tahun 2022 mendatang, lanjut Nurochman, telah dianggarkan untuk pengadaan perbaikan sistemnya.  Dia berharap perda ini bisa segera diterapkan, paling tidak pertengahan tahun 2022 sudah terealisasi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Nurochman menyampaikan bila dewan juga mendapatkan rekomendasi dari para kepala desa. Bahwa, dalam perubahan raperda ini berharap agar pemerintah desa (pemdes) juga harus berperan. “Pemdes ini cenderung lebih tahu perubahan lahan di daerahnya masing-masing, dan kami setuju akan hal tersebut,” ungkapnya. Selain itu, keterlibatan pemdes ini penting karena terkait penerapan sistem zonasi. Di mana penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual objek pajak-tidak kena pajak (NJOP-TKP) bisa ditentukan secara realistis. (ulf/lid)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/