alexametrics
24.5 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Pemkot Batu Lunasi Utang BPJS Kesehatan Rp 11 Miliar

KOTA BATU – Pemkot Batu tak lagi punya tunggakan di BPJS Kesehatan. Tanggungan utang senilai Rp 11 miliar telah ditutup. Tanggungan itu bermula dari kebijakan pemerintah pusat sejak tahun 2019 lalu yang berkomitmen untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan. Sehingga, beban biaya iuran melalui program penerima bantuan iuran daerah (PBID) harus ditanggung pemda.

Pada bulan Januari sampai April lalu, sekitar 77 ribu peserta dari warga kurang mampu melalui PBID yang di-cover oleh Pemkot Batu menunggak pembayaran. Kondisi ini sempat membuat kartu BPJS Kesehatan milik para peserta beberapa bulan dinonaktifkan. Namun, dengan koordinasi yang baik, Pemkot Batu mendapatkan keringanan sehingga para peserta ketika membutuhkan untuk berobat masih bisa dilakukan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Kartika Trisulandari mengatakan, besaran nominal tunggakan tersebut senilai Rp 11 miliar. Tetapi, pada 18 Juni lalu sudah dilakukan pelunasan pembayaran sehingga tidak ada tanggungan lagi. Dia menyampaikan bahwa adanya tunggakan pembayaran iuran karena keterlambatan pemerintah pusat dalam mentransfer anggaran ke pemerintah daerah. ”Anggarannya dari DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau) dan pajak rokok, tapi sekarang sudah tidak ada masalah,” katanya.

Pemerintah pusat sendiri tidak bisa mentransfer anggaran ke pemda kota/kabupaten secara menyeluruh. Lalu, anggaran yang diterima juga tidak bisa dimanfaatkan langsung untuk PBID saja sehingga bertahap karena harus disalurkan juga ke satuan kerja perangkat daerah) (SKPD) lainnya. Selain itu, ada kendala lainnya yang bersifat teknis dalam usulan penganggaran daerah. ”Intinya, awal-awal ada kesalahan kode rekening sehingga menunggu refocusing atau pergeseran anggaran,” katanya.

Perlu diketahui, pagu PBID dalam satu tahun yakni Rp 32 miliar. Setiap bulannya pembayaran premi PBID sekitar Rp 2,9 miliar. Kemudian untuk pembayaran PBID bulan Mei lalu juga belum dibayarkan dan menunggu anggaran transfer dari pemerintah pusat. ”Kami selalu berkoordinasi dengan BKAD (badan keuangan dan aset daerah) terkait itu,” katanya. Idealnya, pembayaran PBID dibayarkan setiap awal bulan. (rmcnug/c1/abm)

KOTA BATU – Pemkot Batu tak lagi punya tunggakan di BPJS Kesehatan. Tanggungan utang senilai Rp 11 miliar telah ditutup. Tanggungan itu bermula dari kebijakan pemerintah pusat sejak tahun 2019 lalu yang berkomitmen untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan. Sehingga, beban biaya iuran melalui program penerima bantuan iuran daerah (PBID) harus ditanggung pemda.

Pada bulan Januari sampai April lalu, sekitar 77 ribu peserta dari warga kurang mampu melalui PBID yang di-cover oleh Pemkot Batu menunggak pembayaran. Kondisi ini sempat membuat kartu BPJS Kesehatan milik para peserta beberapa bulan dinonaktifkan. Namun, dengan koordinasi yang baik, Pemkot Batu mendapatkan keringanan sehingga para peserta ketika membutuhkan untuk berobat masih bisa dilakukan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Kartika Trisulandari mengatakan, besaran nominal tunggakan tersebut senilai Rp 11 miliar. Tetapi, pada 18 Juni lalu sudah dilakukan pelunasan pembayaran sehingga tidak ada tanggungan lagi. Dia menyampaikan bahwa adanya tunggakan pembayaran iuran karena keterlambatan pemerintah pusat dalam mentransfer anggaran ke pemerintah daerah. ”Anggarannya dari DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau) dan pajak rokok, tapi sekarang sudah tidak ada masalah,” katanya.

Pemerintah pusat sendiri tidak bisa mentransfer anggaran ke pemda kota/kabupaten secara menyeluruh. Lalu, anggaran yang diterima juga tidak bisa dimanfaatkan langsung untuk PBID saja sehingga bertahap karena harus disalurkan juga ke satuan kerja perangkat daerah) (SKPD) lainnya. Selain itu, ada kendala lainnya yang bersifat teknis dalam usulan penganggaran daerah. ”Intinya, awal-awal ada kesalahan kode rekening sehingga menunggu refocusing atau pergeseran anggaran,” katanya.

Perlu diketahui, pagu PBID dalam satu tahun yakni Rp 32 miliar. Setiap bulannya pembayaran premi PBID sekitar Rp 2,9 miliar. Kemudian untuk pembayaran PBID bulan Mei lalu juga belum dibayarkan dan menunggu anggaran transfer dari pemerintah pusat. ”Kami selalu berkoordinasi dengan BKAD (badan keuangan dan aset daerah) terkait itu,” katanya. Idealnya, pembayaran PBID dibayarkan setiap awal bulan. (rmcnug/c1/abm)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/