alexametrics
26.1 C
Malang
Sunday, 29 May 2022

6 Desa di Kota Batu Dapat Bantuan Pengembangan BUMDes Pemprov Jatim

KOTA BATU – Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 19 desa yang ada di Kota Batu masih terganjal kendala. Data Jawa Pos Radar Malang mencatat, saat ini baru dua desa dengan BUMDes yang tergolong maju, yakni Sumbergondo dan Torongrejo.

Targetnya, pada 2022 mendatang semua BUMDes di 19 desa sudah masuk kategori maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mohammad Furqon mengatakan optimal atau tidaknya BUMDes berjalan bergantung pada musyawarah desa (Musdes) yang dilakukan sebelumnya.

Sehingga sinergitas antara Ketua BUMDes dan Kepala Desa setempat seperti dari perencanaan hingga eksekusi program kegiatan yang ada. “Ada dua desa yang sudah memiliki unit usaha dengan baik, seperti Sumbergondo dengan pengelolaan sampah, kemudian memiliki Kafe Degoendo. Lalu Bumdes Torongrejo juga memiliki kafe Saungtani dan toko sembako,” kata Furqon.

Meski begitu memang belum semua desa memiliki BUMDes yang berjalan dengan baik. Namun secara potensi, Furqon menyebut bahwa mereka tidak kalah dengan Kabupaten Malang. “Seperti di Desa Pandanrejo itu ada unit usaha dari BUMDes-nya yaitu Desa Wisata Lumbung Stroberi,” katanya.

Ke depan, pihaknya terus akan melakukan pendampingan utamanya terkait pengelolaan BUMDes. Harapannya BUMDes dapat berjalan optimal dengan ditandai peningkatan status dari berkembang ke maju. Beberapa program kegiatan pendampingan yang sudah dilakukan seperti Bimtek (bimbingan teknik) sebanyak enam kali.

“Bagaimana soal pengelolaan BUMDes yang benar, termasuk menyusun laporan pertanggungjawaban dan membuat laporan keuangan atau penghitungan cash flow-nya,” terangnya.

Selain itu, pihaknya kini juga tengah gencar melakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota Batu Nomor 4 tahun 2021 tentang Kerja sama Desa. Aturan tersebut turunan dari UU Nomor 6 tahun 2019 tentang dan Permendagri Nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerja sama desa. “Harapannya BUMDes melakukan kerja sama antar desa, atau kerja sama dengan lainnya, melihat potensi satu sama lain, supaya meningkat hasilnya,” jelas dia.

Tetapi untuk kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) belum semua BUMDes seperti di Kabupaten Malang. Namun saat ini menurutnya pendapatan asli desa belum menjadi hal yang utama bagi pihak pemerintah desa. “Karena istilahnya Bumdes di Kota Batu masih merintis, sehingga jika ada keuntungan maka akan diputar untuk pengembangan usaha yang ada,” ujar Furqon.

Menurutnya kucuran anggaran DD/ADD juga memengaruhi optimalisasi Bumdes. Pihaknya ke depan juga akan mendorong terkait hal itu untuk masuk dalam prioritas masing-masing Pemerintah Desa. “Sebenarnya itu sah tidak apa-apa karena masuk unsur pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Menurutnya potensi untuk peningkatan status Bumdes bisa terealisasi. Apalagi di tahun ini, ada enam desa yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Jatim untuk pemanfaatan pemberdayaan BUMDes. Di antaranya Desa Giripurno, Mojorejo, Bumiaji, Tlekung, Pandanrejo dan Oro-Oro Ombo. “Masing-masing mendapatkan Rp 75 juta, sebagian ada yang sudah dicairkan dengan melengkapi pengajuan persyaratan berupa proposal kegiatan,” tutup Furqon. (nug/lid/rmc)

 

KOTA BATU – Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 19 desa yang ada di Kota Batu masih terganjal kendala. Data Jawa Pos Radar Malang mencatat, saat ini baru dua desa dengan BUMDes yang tergolong maju, yakni Sumbergondo dan Torongrejo.

Targetnya, pada 2022 mendatang semua BUMDes di 19 desa sudah masuk kategori maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mohammad Furqon mengatakan optimal atau tidaknya BUMDes berjalan bergantung pada musyawarah desa (Musdes) yang dilakukan sebelumnya.

Sehingga sinergitas antara Ketua BUMDes dan Kepala Desa setempat seperti dari perencanaan hingga eksekusi program kegiatan yang ada. “Ada dua desa yang sudah memiliki unit usaha dengan baik, seperti Sumbergondo dengan pengelolaan sampah, kemudian memiliki Kafe Degoendo. Lalu Bumdes Torongrejo juga memiliki kafe Saungtani dan toko sembako,” kata Furqon.

Meski begitu memang belum semua desa memiliki BUMDes yang berjalan dengan baik. Namun secara potensi, Furqon menyebut bahwa mereka tidak kalah dengan Kabupaten Malang. “Seperti di Desa Pandanrejo itu ada unit usaha dari BUMDes-nya yaitu Desa Wisata Lumbung Stroberi,” katanya.

Ke depan, pihaknya terus akan melakukan pendampingan utamanya terkait pengelolaan BUMDes. Harapannya BUMDes dapat berjalan optimal dengan ditandai peningkatan status dari berkembang ke maju. Beberapa program kegiatan pendampingan yang sudah dilakukan seperti Bimtek (bimbingan teknik) sebanyak enam kali.

“Bagaimana soal pengelolaan BUMDes yang benar, termasuk menyusun laporan pertanggungjawaban dan membuat laporan keuangan atau penghitungan cash flow-nya,” terangnya.

Selain itu, pihaknya kini juga tengah gencar melakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota Batu Nomor 4 tahun 2021 tentang Kerja sama Desa. Aturan tersebut turunan dari UU Nomor 6 tahun 2019 tentang dan Permendagri Nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerja sama desa. “Harapannya BUMDes melakukan kerja sama antar desa, atau kerja sama dengan lainnya, melihat potensi satu sama lain, supaya meningkat hasilnya,” jelas dia.

Tetapi untuk kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) belum semua BUMDes seperti di Kabupaten Malang. Namun saat ini menurutnya pendapatan asli desa belum menjadi hal yang utama bagi pihak pemerintah desa. “Karena istilahnya Bumdes di Kota Batu masih merintis, sehingga jika ada keuntungan maka akan diputar untuk pengembangan usaha yang ada,” ujar Furqon.

Menurutnya kucuran anggaran DD/ADD juga memengaruhi optimalisasi Bumdes. Pihaknya ke depan juga akan mendorong terkait hal itu untuk masuk dalam prioritas masing-masing Pemerintah Desa. “Sebenarnya itu sah tidak apa-apa karena masuk unsur pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Menurutnya potensi untuk peningkatan status Bumdes bisa terealisasi. Apalagi di tahun ini, ada enam desa yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Jatim untuk pemanfaatan pemberdayaan BUMDes. Di antaranya Desa Giripurno, Mojorejo, Bumiaji, Tlekung, Pandanrejo dan Oro-Oro Ombo. “Masing-masing mendapatkan Rp 75 juta, sebagian ada yang sudah dicairkan dengan melengkapi pengajuan persyaratan berupa proposal kegiatan,” tutup Furqon. (nug/lid/rmc)

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/