alexametrics
24C
Malang
Thursday, 15 April 2021

Wali Kota Batu Ngebet E-Parkir, Rupanya Ini Alasan Sesungguhnya

KOTA BATU – Pemkot Batu mulai serius memperbaiki layanan parkirnya. Salah satu caranya dengan bersiap memberlakukan E-Parkir. Selain untuk menggenjot PAD (pendapatan asli daerah), hal itu juga mencegah terjadinya kebocoran di sektor parkir.

“Pembayaran parkir nanti kayak jalan tol. Nggak bisa direkayasa jumlahnya. Nggak bisa main-main,” kata Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat acara sosialisasi perda nomor 3 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pemungutan Retribusi Non-Tunai yang digelar di Hotel Aster Batu, Rabu (24/2).

Dewanti mengatakan, dirinya memang ngebet untuk segera dilakukan digitalisasi perparkiran di Kota Batu. Meskipun hal itu diakui agak terlambat. ”Tapi semua butuh proses yang harus dilalui, harus bertahap,” jelas politikus PDIP ini.

Tak hanya itu, masih kata dia, digitalisasi tersebut butuh payung hukum berupa perda dan perwal. Bahkan, prosesnya juga harus melibatkan akademisi, ahli IT, ahli transportasi dan planologi. ”Perumusan aturan ini harus melibatkan berbagai ahli dari beberapa disiplin ilmu, jadi butuh waktu,” terangnya.

Dewanti lantas bercerita, saat ada pejabat luar daerah berkunjung ke Kota Batu dan mengunjungi kawasan Alun-Alun Kota Batu, mereka selalu menyinggung soal pemasukan parkir. ”Mereka selalu bilang, pasti retribusi parkirnya besar. Tapi begitu kami kasih tahu, kok cuma segitu,” ungkap mantan Ketua TP PKK Kota Batu ini.

Kondisi ini, masih kata dia, menimbulkan pertanyaan besar dan bisa menimbulkan buruk sangka. Terutama kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kepala Dinas dan juga juru parkirnya. ”Ini pasti ada yang ’main’. Pasti orang akan berburuk sangka begitu. Makanya, kami bikin e-parkir ini agar transparan dan retribusinya maksimal,” ujarnya.

Pewarta: Imam N

KOTA BATU – Pemkot Batu mulai serius memperbaiki layanan parkirnya. Salah satu caranya dengan bersiap memberlakukan E-Parkir. Selain untuk menggenjot PAD (pendapatan asli daerah), hal itu juga mencegah terjadinya kebocoran di sektor parkir.

“Pembayaran parkir nanti kayak jalan tol. Nggak bisa direkayasa jumlahnya. Nggak bisa main-main,” kata Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat acara sosialisasi perda nomor 3 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pemungutan Retribusi Non-Tunai yang digelar di Hotel Aster Batu, Rabu (24/2).

Dewanti mengatakan, dirinya memang ngebet untuk segera dilakukan digitalisasi perparkiran di Kota Batu. Meskipun hal itu diakui agak terlambat. ”Tapi semua butuh proses yang harus dilalui, harus bertahap,” jelas politikus PDIP ini.

Tak hanya itu, masih kata dia, digitalisasi tersebut butuh payung hukum berupa perda dan perwal. Bahkan, prosesnya juga harus melibatkan akademisi, ahli IT, ahli transportasi dan planologi. ”Perumusan aturan ini harus melibatkan berbagai ahli dari beberapa disiplin ilmu, jadi butuh waktu,” terangnya.

Dewanti lantas bercerita, saat ada pejabat luar daerah berkunjung ke Kota Batu dan mengunjungi kawasan Alun-Alun Kota Batu, mereka selalu menyinggung soal pemasukan parkir. ”Mereka selalu bilang, pasti retribusi parkirnya besar. Tapi begitu kami kasih tahu, kok cuma segitu,” ungkap mantan Ketua TP PKK Kota Batu ini.

Kondisi ini, masih kata dia, menimbulkan pertanyaan besar dan bisa menimbulkan buruk sangka. Terutama kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kepala Dinas dan juga juru parkirnya. ”Ini pasti ada yang ’main’. Pasti orang akan berburuk sangka begitu. Makanya, kami bikin e-parkir ini agar transparan dan retribusinya maksimal,” ujarnya.

Pewarta: Imam N

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru