alexametrics
22.3 C
Malang
Saturday, 21 May 2022

Tarik BPIH, Calon Jamaah Haji Harus Antri Lagi dari Awal

KOTA BATU – Kabar hoax yang muncul silih berganti memicu keresahan dikalangan calon jamaah haji. Hal ini lah yang mendorong Kementerian Agama RI dan Komisi VIII DPR RI menggelar kegiatan diseminasi di The Singhasari Resort Kota Batu Senin (25/10).

Anggota Komisi VIII DPR RI H Ali Ahmad mengatakan, sampai saat ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan visa haji untuk calon jamaah di seluruh dunia. Bahkan menggunakan jenis visa lainnya juga tidak bisa. “Hoax tentang pemberangkatan atau pembatalan jamaah haji sungguh luar biasa di medsos (media sosial). Meskipun pemerintah telah mengumumkan tapi banyak yang tidak mengerti. Sehingga sosialisasi ke masyarakat tentang pembatalan ini penting dilakukan,” kata pria yang akrab disapa Gus Ali ini.

Hal serupa juga berlaku untuk ibadah umrah. Hingga kemarin, masih belum ada kelanjutan meski Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi sudah saling berkoordinasi. “Kami juga sampaikan bahwa sekarang umrah harus pakai e-visa. Kemudian sekarang tengah ditata antara Indonesia dengan Arab Saudi bisa terhubung melalui aplikasi PeduliLindungi. Semoga awal bulan nanti bisa terkoneksi,” harap dia.

Gus Ali menambahkan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyubsidi sebesar Rp 42,9 juta bagi tiap peserta ibadah haji sejak empat tahun terakhir. Sebab, jamaah haji selama ini hanya membayar Rp 35 juta untuk perjalanan satu orang. Sedangkan jumlah keseluruhan biaya haji setiap orang selama 40 hari di tanah suci sekitar Rp 72 juta.

“Lalu total saat ini ada sebesar Rp 152 triliun biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang sangat aman. Uang itu saat ini ditempatkan di bank syariah. Ada juga yang dipinjam pemerintah untuk membangun fisik seperti pembangunan pondok pesantren atau yang berkaitan dengan keagamaan,” ungkapnya. Dia menjamin bahwa tidak ada penggunaan uang untuk infrastruktur seperti pembangunan jalan tol atau yang tidak linier.

Diungkapkannya, bahwa keuntungan pemerintah dari BPIH mencapai Rp 8 triliun. Keuntungan tersebut digunakan untuk menyubsidi keberangkatan haji yang merupakan hasil dari penempatan modal. Artinya negara bertanggung jawab penuh terhadap uang BPIH.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Batu Imam Turmudi menambahkan terdapat 169 CJH yang batal berangkat ke tanah suci. Dari semua CJH yang tidak berangkat sejak tahun 2020 tersebut, tidak ada satu pun yang menarik uang pelunasan BPIH. “Terkait penundaan tersebut dikarenakan pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan ketentuan kapan ibadah haji kembali diselenggarakan. Ini juga merupakan kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah pasca pembatasan haji tahun 2021,” katanya.

Bila ada CJH yang menarik setoran pelunasan BPIH, pihaknya juga tidak melarang. Hanya saja, ketika yang bersangkutan mendaftar maka mereka akan kembali ke urutan paling belakang. Namun secara aturan, CJH yang hendak menarik setoran pelunasan harus melaporkan dahulu ke kantor Kemenag di daerah masing-masing. Setelah itu, baru diproses di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (nug/lid/rmc)

KOTA BATU – Kabar hoax yang muncul silih berganti memicu keresahan dikalangan calon jamaah haji. Hal ini lah yang mendorong Kementerian Agama RI dan Komisi VIII DPR RI menggelar kegiatan diseminasi di The Singhasari Resort Kota Batu Senin (25/10).

Anggota Komisi VIII DPR RI H Ali Ahmad mengatakan, sampai saat ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan visa haji untuk calon jamaah di seluruh dunia. Bahkan menggunakan jenis visa lainnya juga tidak bisa. “Hoax tentang pemberangkatan atau pembatalan jamaah haji sungguh luar biasa di medsos (media sosial). Meskipun pemerintah telah mengumumkan tapi banyak yang tidak mengerti. Sehingga sosialisasi ke masyarakat tentang pembatalan ini penting dilakukan,” kata pria yang akrab disapa Gus Ali ini.

Hal serupa juga berlaku untuk ibadah umrah. Hingga kemarin, masih belum ada kelanjutan meski Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi sudah saling berkoordinasi. “Kami juga sampaikan bahwa sekarang umrah harus pakai e-visa. Kemudian sekarang tengah ditata antara Indonesia dengan Arab Saudi bisa terhubung melalui aplikasi PeduliLindungi. Semoga awal bulan nanti bisa terkoneksi,” harap dia.

Gus Ali menambahkan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyubsidi sebesar Rp 42,9 juta bagi tiap peserta ibadah haji sejak empat tahun terakhir. Sebab, jamaah haji selama ini hanya membayar Rp 35 juta untuk perjalanan satu orang. Sedangkan jumlah keseluruhan biaya haji setiap orang selama 40 hari di tanah suci sekitar Rp 72 juta.

“Lalu total saat ini ada sebesar Rp 152 triliun biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang sangat aman. Uang itu saat ini ditempatkan di bank syariah. Ada juga yang dipinjam pemerintah untuk membangun fisik seperti pembangunan pondok pesantren atau yang berkaitan dengan keagamaan,” ungkapnya. Dia menjamin bahwa tidak ada penggunaan uang untuk infrastruktur seperti pembangunan jalan tol atau yang tidak linier.

Diungkapkannya, bahwa keuntungan pemerintah dari BPIH mencapai Rp 8 triliun. Keuntungan tersebut digunakan untuk menyubsidi keberangkatan haji yang merupakan hasil dari penempatan modal. Artinya negara bertanggung jawab penuh terhadap uang BPIH.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Batu Imam Turmudi menambahkan terdapat 169 CJH yang batal berangkat ke tanah suci. Dari semua CJH yang tidak berangkat sejak tahun 2020 tersebut, tidak ada satu pun yang menarik uang pelunasan BPIH. “Terkait penundaan tersebut dikarenakan pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan ketentuan kapan ibadah haji kembali diselenggarakan. Ini juga merupakan kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah pasca pembatasan haji tahun 2021,” katanya.

Bila ada CJH yang menarik setoran pelunasan BPIH, pihaknya juga tidak melarang. Hanya saja, ketika yang bersangkutan mendaftar maka mereka akan kembali ke urutan paling belakang. Namun secara aturan, CJH yang hendak menarik setoran pelunasan harus melaporkan dahulu ke kantor Kemenag di daerah masing-masing. Setelah itu, baru diproses di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (nug/lid/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/