alexametrics
29C
Malang
Tuesday, 19 January 2021

Terkait Dugaan Mark Up Lahan SMAN 03, Kejari Kota Batu Geledah 6 OPD

KOTA BATU – Upaya pengusutan kasus dugaan mark-up (penggelembungan) dana pembelian lahan untuk SMAN 03 Batu terus menggelinding. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu meningkatkan pengusutannya dengan menggeledah enam organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Balai Kota Among Tani.

Delapan anggota Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejari Kota Batu terlihat mengobok-obok enam OPD sejak pagi pukul 10.00. Enam kantor yang digeledah tersebut adalah badan keuangan daerah (BKD); bagian hukum; dinas pertanian; badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah (bappelitbangda); dinas pendidikan; dan sekretaris daerah.

Dalam penggeledahan tersebut, tim Kejari Kota Batu mencari dokumen-dokumen tambahan terkait perencanaan sampai proses pembelian lahan seluas 8.000 meter persegi di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, pada 2014. Proses pembelian lahan dinilai sarat dengan permainan harga. Pasalnya, dari laporan masyarakat yang masuk ke Kejari Batu awal 2020 tersebut, harga beli lahan itu di atas harga pasaran. Karena itu, pada 22 Juni 2020 Kejari Batu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print–02.a/M.5.44.Fd1/06/2020.
”Penggeledahan ini semoga ada hasil yang mendukung terkait itu (dugaan mark-up pembelian lahan),” kata Kepala Kejaksaan Negeri Batu Supriyanto, kemarin (25/11).

Supriyanto belum mau membeber data apa saja yang dicari dan sudah diamankan di kejari. Namun, dia menjelaskan, semua kantor yang digeledah tersebut memiliki kaitan erat dengan kasus yang sedang disidik. ”Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena itu sudah teknis,” kilahnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pekan depan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga ikut turun mengungkap dugaan mark-up tersebut.

Ditemui terpisah, Wakil Wali Kota Batu H Ir Punjul Santoso membenarkan jika Kejari Batu sedang mencari alat bukti tambahan di Balai Kota Among Tani. Sejumlah alat bukti yang dicari kejari salah satunya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) yang asli. ”Itu kan sudah ada fotokopiannya, namun yang diminta aslinya untuk dicocokkan,” ungkap politikus PDIP tersebut.

Namun, Punjul menyebut, kehadiran Kejari Batu itu bukan penggeledahan, tapi hanya meminta data yang dibutuhkan, seperti meminta R-APBD. ”R-APBD itu kan semua bisa megang, nah aslinya mana? Semua (pejabat di lingkungan Pemkot Batu) kooperatif dan tidak ada yang ditutupi, itu kan lama, sudah ditaruh di gudang, itu arsip 2013 atau 7 tahun yang lalu,” kata Punjul.

Sementara itu, sejauh ini, sebanyak 50 saksi telah diminta keterangan kejari. Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Batu, pejabat yang sudah dimintai keterangan itu antara lain mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Eddy Murtono dan Sekretaris Desa Sumbergondo Sutrisno. Ada juga Kepala Dinas Pendidikan Eny Rachyuningsih yang saat itu menjabat sebagai kepala bappelitbangda dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Budi Santoso. Namun, belum ada yang mengarah pada tersangka.

Mencuatnya dugaan mark-up ini setelah Kejari Batu mendapat laporan dari masyarakat. Awalnya, pembelian lahan pada 2014 itu memang atas keinginan masyarakat sekitar Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji. Warga di sana ingin ada SMA negeri yang dekat. Maka, Pemkot Batu mengakomodasi keinginan warga tersebut. Akhirnya dibentuklah tim pengadaan lahan. Bappelitbangda pun mengamini dengan merekomendasi untuk membeli lahan di Desa Sumbergondo. Luasnya 8.000 meter persegi. Setelah itu baru menunjuk appraisal (juru taksir harga).

Saat itu, rekomendasi dari tim appraisal, harga lahan tersebut senilai Rp 1 juta per meter persegi. Singkat cerita, Pemkot Batu membeli lahan milik masyarakat tersebut dengan harga Rp 1 juta per meter. Total yang dikeluarkan Rp 8 miliar. Di sinilah pangkal persoalannya. Harga rekomendasi appraisal tersebut dianggap kemahalan. Sehingga ada dugaan tim juru taksir harga ini ”main mata” dengan oknum di lingkungan Pemkot Batu karena harga pasaran lahan di Desa Sumbergondo tahun 2014 sekitar Rp 500 ribu per meter. Artinya tidak sampai Rp 1 juta.

Namun, proses pembangunan gedung SMAN 03 di lahan tersebut tetap jalan pada 2016. Setahun setelahnya, gedung SMAN 03 diresmikan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Pewarta: Nugraha Perdana

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Wajib Dibaca