alexametrics
28.8 C
Malang
Saturday, 13 August 2022

Soroti Anggaran Patung Sampah, MCW Minta DLH Transparan Sampaikan ke Publik

BATU – Event 1.001 Manusia Sampah yang digagas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu pada 25 Juli lalu tidak hanya dipertanyakan dewan tentang kemanfaatannya. Tetapi juga jadi sorotan Malang Corruption Watch (MCW) yang lebih melihat pada penggunaan anggaran.

Menurut Koordinator MCW Atha Nursasi, untuk program pembuatan patung manusia sampah ini kabarnya mendapat alokasi anggaran yang cukup besar. Tapi ternyata, dari target 1.001 patung manusia sampah yang dibuat hanya 293 buah. Sehingga ini bisa dipertanyakan.

Atha menyampaikan, untuk total anggaran kebutuhan selama kegiatan itu harus dilandasi transparansi (keterbukaan) kepada partisipan dan masyarakat. “Jadi, kebutuhan untuk setiap patung harus dihitung dengan rinci. Memang sudah selayaknya kita menduga ada ketidakberesan dan mempertanyakan hal ini. Sehingga, harapannya ada pertanggungjawaban anggaran yang rinci untuk disampaikan ke publik,” tandasnya.

Selain soal anggaran, MCW juga menilai pemajangan patung manusia sampah yang dilaksanakan di Balai Kota Among Tani Kota Batu seolah memberikan pesan seremonial belaka. “Ya, memang niatnya adalah mengampanyekan kepedulian tentang sampah. Akan tetapi, jika hanya perayaan itu tidak efektif,” kata Atha. Selain itu, patung sampah itu nanti akhirnya juga akan menjadi sampah.

Menurutnya, Kota Batu ini brandingnya adalah kota wisata, namun, faktanya persoalan sampah dan lingkungan masih banyak yang belum tuntas. “Sebagai contoh, sampah yang berasal dari wisatawan di Kota Batu itu penumpukannya luar biasa. Apalagi, ditambah dengan sampah dari industri rumah tangga,” jelasnya.

MCW menyebut jika kemungkinan setelah acara, patung manusia sampah tersebut akan diletakkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung, secara otomatis akan menambah jumlah sampah. “Nah, inilah yang saya maksud seringkali pemerintah hanya melakukan kegiatan yang bersifat seremonial. Padahal, sebuah tindakan nyata itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan lingkungan,” kata Atha.

Daripada membuat kegiatan yang bersifat seremonial belaka kata dia, lebih baik pemerintah harus menjawab persoalan TPA Tlekung terkait penumpukan sampah hingga mem berikan solusi terkait keluhan masyarakat akan baunya. “Sebaiknya, pemerintah juga dapat mengusut maraknya ahli fungsi lahan dan pem bangunan tanpa izin di kawasan hutan lindung,” tegasnya. (ifa/lid)

BATU – Event 1.001 Manusia Sampah yang digagas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu pada 25 Juli lalu tidak hanya dipertanyakan dewan tentang kemanfaatannya. Tetapi juga jadi sorotan Malang Corruption Watch (MCW) yang lebih melihat pada penggunaan anggaran.

Menurut Koordinator MCW Atha Nursasi, untuk program pembuatan patung manusia sampah ini kabarnya mendapat alokasi anggaran yang cukup besar. Tapi ternyata, dari target 1.001 patung manusia sampah yang dibuat hanya 293 buah. Sehingga ini bisa dipertanyakan.

Atha menyampaikan, untuk total anggaran kebutuhan selama kegiatan itu harus dilandasi transparansi (keterbukaan) kepada partisipan dan masyarakat. “Jadi, kebutuhan untuk setiap patung harus dihitung dengan rinci. Memang sudah selayaknya kita menduga ada ketidakberesan dan mempertanyakan hal ini. Sehingga, harapannya ada pertanggungjawaban anggaran yang rinci untuk disampaikan ke publik,” tandasnya.

Selain soal anggaran, MCW juga menilai pemajangan patung manusia sampah yang dilaksanakan di Balai Kota Among Tani Kota Batu seolah memberikan pesan seremonial belaka. “Ya, memang niatnya adalah mengampanyekan kepedulian tentang sampah. Akan tetapi, jika hanya perayaan itu tidak efektif,” kata Atha. Selain itu, patung sampah itu nanti akhirnya juga akan menjadi sampah.

Menurutnya, Kota Batu ini brandingnya adalah kota wisata, namun, faktanya persoalan sampah dan lingkungan masih banyak yang belum tuntas. “Sebagai contoh, sampah yang berasal dari wisatawan di Kota Batu itu penumpukannya luar biasa. Apalagi, ditambah dengan sampah dari industri rumah tangga,” jelasnya.

MCW menyebut jika kemungkinan setelah acara, patung manusia sampah tersebut akan diletakkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung, secara otomatis akan menambah jumlah sampah. “Nah, inilah yang saya maksud seringkali pemerintah hanya melakukan kegiatan yang bersifat seremonial. Padahal, sebuah tindakan nyata itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan lingkungan,” kata Atha.

Daripada membuat kegiatan yang bersifat seremonial belaka kata dia, lebih baik pemerintah harus menjawab persoalan TPA Tlekung terkait penumpukan sampah hingga mem berikan solusi terkait keluhan masyarakat akan baunya. “Sebaiknya, pemerintah juga dapat mengusut maraknya ahli fungsi lahan dan pem bangunan tanpa izin di kawasan hutan lindung,” tegasnya. (ifa/lid)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/