alexametrics
22.4 C
Malang
Monday, 23 May 2022

Satpol PP Seriusi Penertiban 14 Reklame Bodong

MALANG KOTA – Penertiban reklame besar yang pemiliknya sudah tidak jelas lagi terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang. Meski sudah berkali-kali dilakukan, hingga kini masih tersisa 14 reklame jenis konstruksi yang harus segera dieksekusi.

Penertiban terakhir dilakukan pada 14 Februari 2022 lalu di Jalan Letjen S. Parman, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Ketika itu, reklame jenis konstruksi dengan lebar media 5 x10 meter dibongkar karena membahayakan pengguna jalan. Kuat dugaan, terdapat pembiaran dari pemilik konstruksi papan iklan tersebut hingga kondisinya miring 20 derajat dan lapisan medianya berlubang. Kondisi itu bisa makin berbahaya apabila angin berembus kencang. Apalagi usia pembiaran reklame itu lebih dari lima tahun.

Kasi Operasi Satpol PP Kota Malang Anton Viera menjelaskan, kala itu pihaknya hanya melepas media reklamenya saja. ”Pembongkaran sisanya dilakukan oleh pemiliknya,” kata dia.  Kebetulan, pemilik reklame setinggi 15 meter itu tinggal di Surabaya. Dia mendengar ada penertiban dan langsung datang ke kantor Satpol PP  untuk melakukan klarifikasi.

Selama Februari 2022, ada 11 reklame konstruksi yang telah ditertibkan. Rata-rata ukurannya tergolong sedang, dengan lebar media 2 × 3 meter dan tinggi tiang 6 meter. ”Itu yang sudah rusak semua dan habis izinnya,” kata Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat.

Satpol PP punya kebijakan untuk tidak langsung merobohkan reklame yang bermasalah. Mereka lebih dulu menempelkan banner atau stiker dengan tulisan bahwa reklame itu dalam pengawasan. Ada juga peringatan agar pemilik segera melakukan klarifikasi soal pajak dan izin reklame itu ke Satpol PP.

Surat teguran juga diberikan kepada pemilik yang datanya berasal dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang sampai tiga kali. Apabila dalam waktu tertentu tidak ada tanggapan, maka penertiban bisa dilakukan. ”Ada sekitar 14 yang sudah dapat surat teguran dari Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD),” kata Rahmat.

Penertiban awal akan dilakukan dalam bentuk pelepasan media reklame. Kemudian diberi peringatan untuk mengurus pajak konstruksinya selama 7 hari. Pemotongan konstruksi secara keseluruhan baru dilakukan apabila pemilik tidak bersedia mengurus pajaknya. (biy/fat)

MALANG KOTA – Penertiban reklame besar yang pemiliknya sudah tidak jelas lagi terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang. Meski sudah berkali-kali dilakukan, hingga kini masih tersisa 14 reklame jenis konstruksi yang harus segera dieksekusi.

Penertiban terakhir dilakukan pada 14 Februari 2022 lalu di Jalan Letjen S. Parman, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Ketika itu, reklame jenis konstruksi dengan lebar media 5 x10 meter dibongkar karena membahayakan pengguna jalan. Kuat dugaan, terdapat pembiaran dari pemilik konstruksi papan iklan tersebut hingga kondisinya miring 20 derajat dan lapisan medianya berlubang. Kondisi itu bisa makin berbahaya apabila angin berembus kencang. Apalagi usia pembiaran reklame itu lebih dari lima tahun.

Kasi Operasi Satpol PP Kota Malang Anton Viera menjelaskan, kala itu pihaknya hanya melepas media reklamenya saja. ”Pembongkaran sisanya dilakukan oleh pemiliknya,” kata dia.  Kebetulan, pemilik reklame setinggi 15 meter itu tinggal di Surabaya. Dia mendengar ada penertiban dan langsung datang ke kantor Satpol PP  untuk melakukan klarifikasi.

Selama Februari 2022, ada 11 reklame konstruksi yang telah ditertibkan. Rata-rata ukurannya tergolong sedang, dengan lebar media 2 × 3 meter dan tinggi tiang 6 meter. ”Itu yang sudah rusak semua dan habis izinnya,” kata Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat.

Satpol PP punya kebijakan untuk tidak langsung merobohkan reklame yang bermasalah. Mereka lebih dulu menempelkan banner atau stiker dengan tulisan bahwa reklame itu dalam pengawasan. Ada juga peringatan agar pemilik segera melakukan klarifikasi soal pajak dan izin reklame itu ke Satpol PP.

Surat teguran juga diberikan kepada pemilik yang datanya berasal dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang sampai tiga kali. Apabila dalam waktu tertentu tidak ada tanggapan, maka penertiban bisa dilakukan. ”Ada sekitar 14 yang sudah dapat surat teguran dari Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD),” kata Rahmat.

Penertiban awal akan dilakukan dalam bentuk pelepasan media reklame. Kemudian diberi peringatan untuk mengurus pajak konstruksinya selama 7 hari. Pemotongan konstruksi secara keseluruhan baru dilakukan apabila pemilik tidak bersedia mengurus pajaknya. (biy/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/