alexametrics
20.7 C
Malang
Monday, 23 May 2022

Tahun 2023 Kota Malang Siap Menuju Kemandirian Fiskal

LIPUTAN KHUSUS HUT KE-108 KOTA MALANG

MALANG KOTA – Ini salah satu tantangan bagi Pemkot Ma lang untuk meraup pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal. Sebab, Kota Malang menjadi satu di antara empat daerah di Jawa Timur yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menuju mandiri fiskal. Kota Malang bersama Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto dianggap telah melakukan sejumlah inovasi dalam meningkatkan PAD. Artinya, Pemkot Malang bisa mandiri mengatur pendapatan maupun belanja dengan tak bergantung dari pemerintah pusat.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, untuk saat ini ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer masih besar. Tahun ini saja, pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diterima Kota Malang sebesar Rp 1,9 triliun. Namun secara bertahap, ketergantungan tersebut diharapkan semakin berkurang dengan mendorong penerimaan pajak daerah. ”Tahun ini penerimaan pajak Kota Malang kami tar getkan di angka Rp 606 miliar. Pelan tapi pasti coba kami dongkrak,” katanya.

Kemandirian secara fiskal ditargetkan Sutiaji paling cepat bisa terwujud pada 2023 mendatang. Pada saat itu, dia berharap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat menjadi Rp1,5 triliun. Rinciannya, Rp1,2 triliun bersumber dari pajak daerah dan lainnya berasal dari penerimaan pengelolaan parkir yang ditangani lembaga tersendiri. Laba dari tiga perusahaan pelat merah, seperti Perumda Tunas, Perumda Tugu Tirta, dan BPR Tugu Artha bisa menjadi lumbung pendapatan. Dengan penerimaan PAD di angka Rp 1,5 triliun, maka ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat menjadi berkurang.

Jika estimasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Malang tahun 2023 bisa mencapai Rp 3 triliun, maka PAD Kota Ma lang diprediksi naik hingga 50 persen. Dengan kontribusi PAD yang besar, Pemkot Malang lebih leluasa dalam membelanjakan APBD untuk kepentingan daerah. ”Nanti kalau sudah mandiri (fiskal) itu enak. Mau memperbaiki jalan lebih cepat. Bahkan menuntaskan masalah banjir pun bisa lebih cepat dengan membangun sejumlah infrastruktur dari PAD kita,” tegas pria berkacamata itu.

Meski berupaya keras mendongkrak PAD, Sutiaji memastikan bahwa cara-cara yang akan dilakukan tidak secara otomatis memberatkan masyarakat. Misalnya dengan menaikkan tarif pajak daerah secara membabi buta . Agar lebih optimal, sejak saat ini Pemkot Malang meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mencatat para wajib pajak (WP) yang belum terdaftar sama sekali.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto menjelaskan, tahun ini menjadi titik balik untuknya da lam menggali pendapatan pajak dari 9 sektor. Sebab pada 2020 dan 2021 lalu, pihaknya tidak bisa maksimal meraup target pajak lebih dari Rp 500 miliar. Bahkan rata-rata hanya mencapai Rp 460 miliar. ”Adanya PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) darurat pada 2021 memaksa target pendapatan berkurang. Sekarang ada kelonggaran. Mau tak mau jadi pelecut kami menaikkan pendapatan,” tegas Handi.

Untuk mendongkrak pen dapatan pajak, bapenda melakukan inovasi program Bapenda Sobo Kelurahan. Hal itu dilakukan mengingat efisiensi penarikan pajak yang mampu meraup rata-rata Rp 50 juta per kelurahan. Realisasi Bapenda Sobo Kelurahan bisa dilakukan sekitar akhir Fe bruari. Saat itu, sejumlah sektor pajak, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah mulai masuk.

Begitu juga dengan optimalisasi penggunaan e-tax di 500 tempat hotel dan restoran yang dipasang oleh bapenda. Realisasi pendapatan pajak di angka Rp 106 miliar dari fasilitas itu harus bisa terwujud, mengingat target penda patan pajak dalam setahun ini mencapai Rp 606 miliar. ”Nanti para wajib pajak tetap kami beri kemudahan, salah satunya mengikuti pengundian door prize,” jelas Handi. (adn/fat)

LIPUTAN KHUSUS HUT KE-108 KOTA MALANG

MALANG KOTA – Ini salah satu tantangan bagi Pemkot Ma lang untuk meraup pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal. Sebab, Kota Malang menjadi satu di antara empat daerah di Jawa Timur yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menuju mandiri fiskal. Kota Malang bersama Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto dianggap telah melakukan sejumlah inovasi dalam meningkatkan PAD. Artinya, Pemkot Malang bisa mandiri mengatur pendapatan maupun belanja dengan tak bergantung dari pemerintah pusat.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, untuk saat ini ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer masih besar. Tahun ini saja, pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diterima Kota Malang sebesar Rp 1,9 triliun. Namun secara bertahap, ketergantungan tersebut diharapkan semakin berkurang dengan mendorong penerimaan pajak daerah. ”Tahun ini penerimaan pajak Kota Malang kami tar getkan di angka Rp 606 miliar. Pelan tapi pasti coba kami dongkrak,” katanya.

Kemandirian secara fiskal ditargetkan Sutiaji paling cepat bisa terwujud pada 2023 mendatang. Pada saat itu, dia berharap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat menjadi Rp1,5 triliun. Rinciannya, Rp1,2 triliun bersumber dari pajak daerah dan lainnya berasal dari penerimaan pengelolaan parkir yang ditangani lembaga tersendiri. Laba dari tiga perusahaan pelat merah, seperti Perumda Tunas, Perumda Tugu Tirta, dan BPR Tugu Artha bisa menjadi lumbung pendapatan. Dengan penerimaan PAD di angka Rp 1,5 triliun, maka ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat menjadi berkurang.

Jika estimasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Malang tahun 2023 bisa mencapai Rp 3 triliun, maka PAD Kota Ma lang diprediksi naik hingga 50 persen. Dengan kontribusi PAD yang besar, Pemkot Malang lebih leluasa dalam membelanjakan APBD untuk kepentingan daerah. ”Nanti kalau sudah mandiri (fiskal) itu enak. Mau memperbaiki jalan lebih cepat. Bahkan menuntaskan masalah banjir pun bisa lebih cepat dengan membangun sejumlah infrastruktur dari PAD kita,” tegas pria berkacamata itu.

Meski berupaya keras mendongkrak PAD, Sutiaji memastikan bahwa cara-cara yang akan dilakukan tidak secara otomatis memberatkan masyarakat. Misalnya dengan menaikkan tarif pajak daerah secara membabi buta . Agar lebih optimal, sejak saat ini Pemkot Malang meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mencatat para wajib pajak (WP) yang belum terdaftar sama sekali.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto menjelaskan, tahun ini menjadi titik balik untuknya da lam menggali pendapatan pajak dari 9 sektor. Sebab pada 2020 dan 2021 lalu, pihaknya tidak bisa maksimal meraup target pajak lebih dari Rp 500 miliar. Bahkan rata-rata hanya mencapai Rp 460 miliar. ”Adanya PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) darurat pada 2021 memaksa target pendapatan berkurang. Sekarang ada kelonggaran. Mau tak mau jadi pelecut kami menaikkan pendapatan,” tegas Handi.

Untuk mendongkrak pen dapatan pajak, bapenda melakukan inovasi program Bapenda Sobo Kelurahan. Hal itu dilakukan mengingat efisiensi penarikan pajak yang mampu meraup rata-rata Rp 50 juta per kelurahan. Realisasi Bapenda Sobo Kelurahan bisa dilakukan sekitar akhir Fe bruari. Saat itu, sejumlah sektor pajak, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah mulai masuk.

Begitu juga dengan optimalisasi penggunaan e-tax di 500 tempat hotel dan restoran yang dipasang oleh bapenda. Realisasi pendapatan pajak di angka Rp 106 miliar dari fasilitas itu harus bisa terwujud, mengingat target penda patan pajak dalam setahun ini mencapai Rp 606 miliar. ”Nanti para wajib pajak tetap kami beri kemudahan, salah satunya mengikuti pengundian door prize,” jelas Handi. (adn/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/