alexametrics
21.1 C
Malang
Tuesday, 16 August 2022

Gandeng BPN, Tahun Depan Seluruh Sertifikat Tanah Berbasis Digital

MALANG KOTA – Digitalisasi sertifikat tanah tengah dikebut oleh pemerintah. Di Kota Malang sendiri, sertifikat tanah berbasis digital ditargetkan akan rampung di tahun depan.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji pada kegiatan penyerahan simbolis sertifikat hak atas tanah yang merupakan program strategis nasional reformasi agraria wilayah Malang Raya di kampung Glintung Purwantoro, Selasa(1/9).

Sutiaji menyebutkan bahwa untuk melakukan digitalisasi ini pihaknya bekerja sama dan berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Insya Allah 2021 sudah berbasis digital semua, ini sesuai dengan target pemerintah pusat yang mana seluruh Jatim sudah harus terdata secara digital,” kata dia.

Sertifikat tanah ini menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi Pemkot Malang, pasalnya hingga saat ini baru enam kelurahan yang sudah lengkap sertifikatnya.

Dia menyebutkan bahwa salah satu kendalanya adalah banyak dokumen atau buku sertifikat dari warga yang hilang, sehingga pendataan harus dimulai lagi dari nol. “Ada satu RW yang hilang, ini kan pendataannya harus mulai dari nol lagi,” imbuh dia.

Di sisi lain, pihaknya menyebutkan bahwa dengan sertifikat berbasis digital akan memudahkan pemilik tanah terkait legalitas tanah yang dimiliki. “Dengan berbasis digital nantinya juga lebih mudah untuk pengurusan administrasinya,” ucapnya.

Pewarta: Arlita Ulya

MALANG KOTA – Digitalisasi sertifikat tanah tengah dikebut oleh pemerintah. Di Kota Malang sendiri, sertifikat tanah berbasis digital ditargetkan akan rampung di tahun depan.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji pada kegiatan penyerahan simbolis sertifikat hak atas tanah yang merupakan program strategis nasional reformasi agraria wilayah Malang Raya di kampung Glintung Purwantoro, Selasa(1/9).

Sutiaji menyebutkan bahwa untuk melakukan digitalisasi ini pihaknya bekerja sama dan berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Insya Allah 2021 sudah berbasis digital semua, ini sesuai dengan target pemerintah pusat yang mana seluruh Jatim sudah harus terdata secara digital,” kata dia.

Sertifikat tanah ini menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi Pemkot Malang, pasalnya hingga saat ini baru enam kelurahan yang sudah lengkap sertifikatnya.

Dia menyebutkan bahwa salah satu kendalanya adalah banyak dokumen atau buku sertifikat dari warga yang hilang, sehingga pendataan harus dimulai lagi dari nol. “Ada satu RW yang hilang, ini kan pendataannya harus mulai dari nol lagi,” imbuh dia.

Di sisi lain, pihaknya menyebutkan bahwa dengan sertifikat berbasis digital akan memudahkan pemilik tanah terkait legalitas tanah yang dimiliki. “Dengan berbasis digital nantinya juga lebih mudah untuk pengurusan administrasinya,” ucapnya.

Pewarta: Arlita Ulya

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/