alexametrics
32C
Malang
Monday, 19 April 2021

Wali Kota Malang Beberkan Jurus Cegah Korupsi Birokrasi

MALANG KOTA – Wali Kota Malang, Sutiaji terus bertekad untuk mewujudkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terbebas dari korupsi birokrasi. Beberapa langkah jitu telah ia siapkan guna mengatasi masalah tersebut.

“Kami terus berupaya untuk meminimalisir (korupsi birokrasi), dan kita pada akhirnya harus bersih atau clean government. Upaya pertama yang akan dilakukan, yakni memberantas tindak korupsi dalam perizinan,” ujar Sutiaji, pada siaran langsung Sudut Pandang, TVRI Jawa Timur Selasa (2/1).

“Maka, sesuai yang kami tanda tangani saat ini di Jakarta, nantinya semua perizinan akan melalui satu pintu,” tambah dia.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Sutiaji yakni membuat penilaian dan pencapaian kinerja. Serta, melakukan kontrak clean goverment dengan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Malang.

“Kami juga akan melalukan pengetatan pengawasan. Saya ke Jakarta ini juga untuk meminta kepada Mendagri, agar inspektur (Kepala Inspektorat) golongannya sejajar dengan Sekda (Sekertaris Daerah), supaya mempermudah pengawasan,” jelas Sutiaji.

Politisi Partai Demokrat itu beranggapan, selama ini kurangnya pengawasan disebabkan tidak sejajarnya golongan antara inspektur dan sekda. Maka dari itu, ia meminta kepada Kemendagri agar inspektur dan sekda memiliki golongan yang sejajar agar tercipta kepatuhan struktural.

Selain itu, Sutiaji juga akan berfokus pada pengawasan mutasi jabatan, pengadaan barang dan jasa dan penerimaan pendapatan melalui SIM.

“Proses pengawasan mutasi jabatan kita kuatkan karena sudah ada KASN sekarang, pengadaan barang dan jasa juga kita pastikan tidak ada lagi yang namanya mark up anggaran. Serta kita akan fokus pengawasan pada pendapat lain, seperti penerimaan dari SIM,” tandas Sutiaji.

Pewarta: Andika Satria Perdana

MALANG KOTA – Wali Kota Malang, Sutiaji terus bertekad untuk mewujudkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terbebas dari korupsi birokrasi. Beberapa langkah jitu telah ia siapkan guna mengatasi masalah tersebut.

“Kami terus berupaya untuk meminimalisir (korupsi birokrasi), dan kita pada akhirnya harus bersih atau clean government. Upaya pertama yang akan dilakukan, yakni memberantas tindak korupsi dalam perizinan,” ujar Sutiaji, pada siaran langsung Sudut Pandang, TVRI Jawa Timur Selasa (2/1).

“Maka, sesuai yang kami tanda tangani saat ini di Jakarta, nantinya semua perizinan akan melalui satu pintu,” tambah dia.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Sutiaji yakni membuat penilaian dan pencapaian kinerja. Serta, melakukan kontrak clean goverment dengan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Malang.

“Kami juga akan melalukan pengetatan pengawasan. Saya ke Jakarta ini juga untuk meminta kepada Mendagri, agar inspektur (Kepala Inspektorat) golongannya sejajar dengan Sekda (Sekertaris Daerah), supaya mempermudah pengawasan,” jelas Sutiaji.

Politisi Partai Demokrat itu beranggapan, selama ini kurangnya pengawasan disebabkan tidak sejajarnya golongan antara inspektur dan sekda. Maka dari itu, ia meminta kepada Kemendagri agar inspektur dan sekda memiliki golongan yang sejajar agar tercipta kepatuhan struktural.

Selain itu, Sutiaji juga akan berfokus pada pengawasan mutasi jabatan, pengadaan barang dan jasa dan penerimaan pendapatan melalui SIM.

“Proses pengawasan mutasi jabatan kita kuatkan karena sudah ada KASN sekarang, pengadaan barang dan jasa juga kita pastikan tidak ada lagi yang namanya mark up anggaran. Serta kita akan fokus pengawasan pada pendapat lain, seperti penerimaan dari SIM,” tandas Sutiaji.

Pewarta: Andika Satria Perdana

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru