alexametrics
26.5 C
Malang
Friday, 27 May 2022

Langgar Aturan PPKM Darurat? Siap-siap Kena Sanksi

MALANG KOTA – Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tak hanya berlaku di Kota Malang. Namun juga akan berlaku di wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Hal itu terungkap di apel yang digelar pagi ini (2/7) di Lapangan Rampal yang mempertemukan tiga kepala daerah.

Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan yang memimpin apel mengatakan, PPKM darurat harus dijalankan oleh tiga daerah secara bersama-sama. Sebab, target dari PPKM darurat adalah menekan angka Covid-19.

“Saat ini kasus penyebaran (Covid-19) di Jatim sudah 1.200 per hari, dengan kebijakan ini kami harap bisa menekannya di angka 300 per hari, dan bahkan bisa ditekan lagi,” tegasnya.

Agus menambahkan, perlu adanya sinergi di wilayah Malang Raya. Nantinya, akan ada sanksi kepada masyarakat maupun tempat usaha yang melanggar ketentuan PPKM Darurat ini. Secara teknis, Pemerintah akan memberikan reward dan punishment soal penerapan sanksi tersebut. Untuk tempat usaha yang nekat melanggar, akan ada peringatan hingga dua kali. Jika melanggar ketiga kalinya, maka dipaksa untuk tutup.

Sementara untuk masyarakat nanti akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Terutama yang melanggar protokol kesehatan (prokes) akan ditindak.

“Kalau misal mereka tak memakai masker dan membuat kerumunan akan dilakukan tindakan yang sama bahkan bisa diperkarakan sebagai efek jera,” tutupnya.

Pewarta: Aditya Novrian

MALANG KOTA – Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tak hanya berlaku di Kota Malang. Namun juga akan berlaku di wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Hal itu terungkap di apel yang digelar pagi ini (2/7) di Lapangan Rampal yang mempertemukan tiga kepala daerah.

Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan yang memimpin apel mengatakan, PPKM darurat harus dijalankan oleh tiga daerah secara bersama-sama. Sebab, target dari PPKM darurat adalah menekan angka Covid-19.

“Saat ini kasus penyebaran (Covid-19) di Jatim sudah 1.200 per hari, dengan kebijakan ini kami harap bisa menekannya di angka 300 per hari, dan bahkan bisa ditekan lagi,” tegasnya.

Agus menambahkan, perlu adanya sinergi di wilayah Malang Raya. Nantinya, akan ada sanksi kepada masyarakat maupun tempat usaha yang melanggar ketentuan PPKM Darurat ini. Secara teknis, Pemerintah akan memberikan reward dan punishment soal penerapan sanksi tersebut. Untuk tempat usaha yang nekat melanggar, akan ada peringatan hingga dua kali. Jika melanggar ketiga kalinya, maka dipaksa untuk tutup.

Sementara untuk masyarakat nanti akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Terutama yang melanggar protokol kesehatan (prokes) akan ditindak.

“Kalau misal mereka tak memakai masker dan membuat kerumunan akan dilakukan tindakan yang sama bahkan bisa diperkarakan sebagai efek jera,” tutupnya.

Pewarta: Aditya Novrian

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/