alexametrics
24.3 C
Malang
Sunday, 3 July 2022

Cegah Korupsi, Begini Strategi yang Dijalankan Wali Kota Malang

MALANG KOTA – Kasus korupsi yang ditangani KPK di sejumlah daerah membuat Pemkot Malang kembali mengambil langkah preventif. Semua kebijakan dan program yang dijalankan harus dicegah dari peluang terjadinya korupsi. Caranya, Pemkot Malang menghadirkan tim KPK dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Kamis (2/9) siang.

“Ini keprihatinan dengan kejadian di Probolinggo, Nganjuk dan sampling oleh Gubernur, juga di Jember, intinya lebih kepada managemen Aparatur Sipil Negara (ASN), ini menjadi perhatian kita semua,” terang Wali Kota Malang Sutiaji.

Menurut Sutiaji, langkah yang dilakukan setelah ini adalah memanggil semua OPD untuk menyamakan persepsi. “Semua akan dipanggil minggu depan, pejabat pembuat komitmen (PPK) juga dipanggil,” kata dia.

Langkah ini disebut guna melakukan penguatan di tubuh Pemkot Malang dalam upaya mencegah korupsi. Sutiaji menyebut, setidaknya ada enam celah yang rawan terjadinya kasus korupsi. “Ada 8 area perubahan dan enam hal yang rawan kena korupsi, salah satunya yang kasus di Probolinggo (jual beli jabatan, red) itu,” sebutnya.

Area itu meliputi kebijakan reformasi birokrasi yang di dalamnya terakit mutasi, rotasi dan rekrutmen pegawai. Selain itu pengadaan barang dan jasa, pemberian izin usaha, adanya kongkalikong pengesahan APBD, penggelembungan proyek pembangunan, serta penerima fee proyek. “Pokoknya ini yang dikuatkan,” kata dia.

Ia pun berencana mengambil langkah strategis dengan mengumpulkan para kepala OPD bulan Oktober nanti. “Rencananya begitu, diikutkan juga istrinya,” ungkapnya. Langkah tersebut disebutnya sebagai langkah pencegahan korupsi. “Secara kelembagaan sudah dikuatkan, dari segi moral juga supaya tidak ada wilayah atau lubang yang dimasuki tindak korupsi,” pungkasnya.

Pewarta: Biyan Mudzaky

MALANG KOTA – Kasus korupsi yang ditangani KPK di sejumlah daerah membuat Pemkot Malang kembali mengambil langkah preventif. Semua kebijakan dan program yang dijalankan harus dicegah dari peluang terjadinya korupsi. Caranya, Pemkot Malang menghadirkan tim KPK dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Kamis (2/9) siang.

“Ini keprihatinan dengan kejadian di Probolinggo, Nganjuk dan sampling oleh Gubernur, juga di Jember, intinya lebih kepada managemen Aparatur Sipil Negara (ASN), ini menjadi perhatian kita semua,” terang Wali Kota Malang Sutiaji.

Menurut Sutiaji, langkah yang dilakukan setelah ini adalah memanggil semua OPD untuk menyamakan persepsi. “Semua akan dipanggil minggu depan, pejabat pembuat komitmen (PPK) juga dipanggil,” kata dia.

Langkah ini disebut guna melakukan penguatan di tubuh Pemkot Malang dalam upaya mencegah korupsi. Sutiaji menyebut, setidaknya ada enam celah yang rawan terjadinya kasus korupsi. “Ada 8 area perubahan dan enam hal yang rawan kena korupsi, salah satunya yang kasus di Probolinggo (jual beli jabatan, red) itu,” sebutnya.

Area itu meliputi kebijakan reformasi birokrasi yang di dalamnya terakit mutasi, rotasi dan rekrutmen pegawai. Selain itu pengadaan barang dan jasa, pemberian izin usaha, adanya kongkalikong pengesahan APBD, penggelembungan proyek pembangunan, serta penerima fee proyek. “Pokoknya ini yang dikuatkan,” kata dia.

Ia pun berencana mengambil langkah strategis dengan mengumpulkan para kepala OPD bulan Oktober nanti. “Rencananya begitu, diikutkan juga istrinya,” ungkapnya. Langkah tersebut disebutnya sebagai langkah pencegahan korupsi. “Secara kelembagaan sudah dikuatkan, dari segi moral juga supaya tidak ada wilayah atau lubang yang dimasuki tindak korupsi,” pungkasnya.

Pewarta: Biyan Mudzaky

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/