alexametrics
21 C
Malang
Wednesday, 10 August 2022

UMK Kota Malang Ikuti Kenaikan UMP Jatim Jadi Rp 2.995.502

MALANG KOTA – Pemkot Malang akhirnya ikut menaikkan Upah Minimum Kota (UMK) 2021 sebesar Rp 100 ribu. Kenaikan itu mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur yang nominal kenaikannya juga Rp 100 ribu, dan sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Dengan adanya kenaikan itu, maka jika dihitung UMK Kota Malang pada 2021 sebesar Rp 2.995.502 dari sebelumnya pada 2020 ini sebesar Rp 2.895.502.

Kenaikan UMK Kota Malang diungkapkan Wali Kota Malang Sutiaji di Lokasi Pembangunan Islamic Center, Senin (2/11). “Kalau di Provinsi Jatim naik sebesar Rp 100 ribu maka kami ikut naik sebesar nominal tersebut,” ujar pria berkacamata itu.

Sutiaji menjelaskan bahwa penentuan nominal UMK saat ini berada di ranah Dewan Pengupahan Provinsi Jatim. Sedangkan untuk Dewan Pengupahan Kota hanya bisa mengusulkan saja.

“Kalau dulu dewan pengupahan itu di kota. Sekarang tidak, itu ditarik ke provinsi. Karena penentuan bukan di kami (Pemerintah Kota Malang) tapi di provinsi,” tuturnya.

Maka dari itu, Sutiaji menambahkan, untuk nominal UMK Kota Malang pada 2021, akan diusulkan ke Pemprov Jatim sesuai dengan nominal kenaikan UMP.

Sementara itu, Kepala Disnaker Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo mengatakan adanya UMP di Provinsi Jatim terbilang baru karena muncul pada 2018 lalu.

“Sebelumnya kita tidak pernah punya UMP. Karena di seluruh kabupaten/kota di Jatim ini sudah punya UMK semua,” kata Himawan.

Setelah ditetapkannya UMP oleh Gubernur Jatim pada 1 November 2020 lalu. Maka selanjutnya adalah, pemerintah daerah di kabupaten/kota mengusulkan ke Pemprov Jatim untuk nominal besaran UMK 2021, yang nantinya UMK tersebut akan disepakati di tingkat provinsi.

“Kami (Pemprov Jatim) berapapun besaran UMK dari kabupaten/kota silakan usul ke kami,” tuturnya.

Sebagai Informasi, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Gubernur Jatim resmi mengumumkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,5 persen dibandingkan dengan UMP pada tahun sebelumnya. Yaitu sebesar Rp 1.768.000.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menerangkan keputusan tersebut diambil oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jatim setelah melakukan rapat sejak 27 Oktober hingga 30 Oktober 2020.

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam dewan pengupahan tersebut yaitu Pemerintah Provinsi Jatim, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim hingga dari unsur pengusaha.

Pewarta: Errica Vannie A

MALANG KOTA – Pemkot Malang akhirnya ikut menaikkan Upah Minimum Kota (UMK) 2021 sebesar Rp 100 ribu. Kenaikan itu mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur yang nominal kenaikannya juga Rp 100 ribu, dan sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Dengan adanya kenaikan itu, maka jika dihitung UMK Kota Malang pada 2021 sebesar Rp 2.995.502 dari sebelumnya pada 2020 ini sebesar Rp 2.895.502.

Kenaikan UMK Kota Malang diungkapkan Wali Kota Malang Sutiaji di Lokasi Pembangunan Islamic Center, Senin (2/11). “Kalau di Provinsi Jatim naik sebesar Rp 100 ribu maka kami ikut naik sebesar nominal tersebut,” ujar pria berkacamata itu.

Sutiaji menjelaskan bahwa penentuan nominal UMK saat ini berada di ranah Dewan Pengupahan Provinsi Jatim. Sedangkan untuk Dewan Pengupahan Kota hanya bisa mengusulkan saja.

“Kalau dulu dewan pengupahan itu di kota. Sekarang tidak, itu ditarik ke provinsi. Karena penentuan bukan di kami (Pemerintah Kota Malang) tapi di provinsi,” tuturnya.

Maka dari itu, Sutiaji menambahkan, untuk nominal UMK Kota Malang pada 2021, akan diusulkan ke Pemprov Jatim sesuai dengan nominal kenaikan UMP.

Sementara itu, Kepala Disnaker Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo mengatakan adanya UMP di Provinsi Jatim terbilang baru karena muncul pada 2018 lalu.

“Sebelumnya kita tidak pernah punya UMP. Karena di seluruh kabupaten/kota di Jatim ini sudah punya UMK semua,” kata Himawan.

Setelah ditetapkannya UMP oleh Gubernur Jatim pada 1 November 2020 lalu. Maka selanjutnya adalah, pemerintah daerah di kabupaten/kota mengusulkan ke Pemprov Jatim untuk nominal besaran UMK 2021, yang nantinya UMK tersebut akan disepakati di tingkat provinsi.

“Kami (Pemprov Jatim) berapapun besaran UMK dari kabupaten/kota silakan usul ke kami,” tuturnya.

Sebagai Informasi, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Gubernur Jatim resmi mengumumkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,5 persen dibandingkan dengan UMP pada tahun sebelumnya. Yaitu sebesar Rp 1.768.000.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menerangkan keputusan tersebut diambil oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jatim setelah melakukan rapat sejak 27 Oktober hingga 30 Oktober 2020.

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam dewan pengupahan tersebut yaitu Pemerintah Provinsi Jatim, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim hingga dari unsur pengusaha.

Pewarta: Errica Vannie A

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/