alexametrics
22.6 C
Malang
Thursday, 19 May 2022

Kalah Inovatif dengan Situbondo, Ini Yang Dilakukan Wali Kota Malang

MALANG KOTA — Wali Kota Malang Sutiaji bakal memberlakukan kebijakan reward dan punishment bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait program kerjanya. Terutama menyangkut terobosan maupun inovasi layanan publik berbasis digital yang dihadirkan. Bahkan, politikus Partai Demokrat ini meminta setiap OPD harus punya lebih dari dua inovasi layanan tahun ini.

Tak hanya di level dinas, inovasi layanan juga wajib dilakukan di tingkat kelurahan dan juga kecamatan. ”Tiap OPD harus punya banyak inovasi. Lebih dari dua inovasi,” ujarnya Rabu (3/2).

Dia menjelaskan, inovasi tersebut bakal menjadi variabel penjenjangan karir ASN. Tak hanya itu, terobosan yang dilakukan juga bakal mempengaruhi tunjangan tambahan pegawai. ”Inovasi ini jadi salah satu variabel penjenjangan karir dan tunjangan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Sutiaji menyatakan, Kota Malang bisa dibilang sebagai gudangnya orang kreatif. Namun, kondisi ini masih belum bisa dimaksimalkan. ”Jujur, jumlah inovasi yang kami buat masih kalah dengan Banyuwangi dan Situbondo. Padahal, Kota Malang gudangnya orang kreatif. Ke depan akan kami dorong (untuk meningkatkan inovasi),” tambahnya.

Tak hanya itu, masih kata dia, reward dari pemerintah pusat saat ini juga didasarkan pada inovasi yang dilakukan daerah. Yaitu dari KemenPAN-RB, Kemen Lingkungan Hidup dan Kemenkeu. ”Dana insentif daerah (DID) sekarang juga berbasis inovasi daerah. Dan ini harus dimulai dari paling bawah,” ungkap dia.

Dia mencontohkan, Dispendukcapil Kota Malang bisa membuat inovasi lebih dari dua. Misalnya dalam layanan KTP, akte kelahiran dan domisili. ”Tiap layanan ada inovasinya sendiri. Tinggal apa inovasi yang dilakukan,” ujar pria asal Lamongan ini.

Pewarta: Imam N

MALANG KOTA — Wali Kota Malang Sutiaji bakal memberlakukan kebijakan reward dan punishment bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait program kerjanya. Terutama menyangkut terobosan maupun inovasi layanan publik berbasis digital yang dihadirkan. Bahkan, politikus Partai Demokrat ini meminta setiap OPD harus punya lebih dari dua inovasi layanan tahun ini.

Tak hanya di level dinas, inovasi layanan juga wajib dilakukan di tingkat kelurahan dan juga kecamatan. ”Tiap OPD harus punya banyak inovasi. Lebih dari dua inovasi,” ujarnya Rabu (3/2).

Dia menjelaskan, inovasi tersebut bakal menjadi variabel penjenjangan karir ASN. Tak hanya itu, terobosan yang dilakukan juga bakal mempengaruhi tunjangan tambahan pegawai. ”Inovasi ini jadi salah satu variabel penjenjangan karir dan tunjangan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Sutiaji menyatakan, Kota Malang bisa dibilang sebagai gudangnya orang kreatif. Namun, kondisi ini masih belum bisa dimaksimalkan. ”Jujur, jumlah inovasi yang kami buat masih kalah dengan Banyuwangi dan Situbondo. Padahal, Kota Malang gudangnya orang kreatif. Ke depan akan kami dorong (untuk meningkatkan inovasi),” tambahnya.

Tak hanya itu, masih kata dia, reward dari pemerintah pusat saat ini juga didasarkan pada inovasi yang dilakukan daerah. Yaitu dari KemenPAN-RB, Kemen Lingkungan Hidup dan Kemenkeu. ”Dana insentif daerah (DID) sekarang juga berbasis inovasi daerah. Dan ini harus dimulai dari paling bawah,” ungkap dia.

Dia mencontohkan, Dispendukcapil Kota Malang bisa membuat inovasi lebih dari dua. Misalnya dalam layanan KTP, akte kelahiran dan domisili. ”Tiap layanan ada inovasinya sendiri. Tinggal apa inovasi yang dilakukan,” ujar pria asal Lamongan ini.

Pewarta: Imam N

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/