alexametrics
23.6 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

Tiga Pemda Malang Raya Siapkan Anggaran Rp 250 M untuk Pilkada

 

MALANG KOTA– Dua tahun lagi, Malang Raya ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan. Selain ada coblosan pemilihan presiden (pilpres) dan pileg (pemilihan legislatif ), juga dihelat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Untuk persiapan agenda politik tersebut, pemda Malang Raya wajib menyiapkan anggaran dari keuangan daerah hingga ratusan miliar rupiah.

Meski coblosan masih akan digelar dua tahun lagi, namun Pemkot Malang, Pemkot Batu dan Pemkab Malang sudah ancang-ancang menganggarkan dananya. Hal itu mengingat besarnya dana yang harus disediakan. Jika tak dicicil, dikhawatirkan anggaran pemilu malah membebani anggaran daerah.

Kebutuhan dana penyelenggaraan Pilkada tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Namun dari usulan yang diajukan KPU maupun Bawaslu serta besaran anggaran yang tersedot pada event serupa sebelumnya di Malang Raya, jumah dana yang dibutuhkan bisa tembus Rp 250 miliar. (Selengkapnya lihat grafis)

Pemkot Malang pun sudah pasang kuda-kuda untuk memploting anggaran pilkada tersebut. Estimasi anggaran yang akan disedot di ajang Pilkada 2024 mendatang sekitar Rp 96 miliar. Angka tersebut masih sebagai hitungan awal. Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang sebagai penyelenggara sudah mengajukan usulan anggaran Pilkada sebesar Rp 75 miliar.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang juga tak mau kalah dengan mengajukan anggaran Rp 21 miliar. ”Semoga saja anggaran itu tidak berubah, sebab pada awal tahun lalu kami sempat pesimistis karena ada isu penundaan Pemilu dari pemerintah pusat,” kata Wali Kota Malang Sutiaji. Dia menjelaskan, anggaran tersebut nantinya bakal dibahas lagi bersama stakeholder terkait akhir tahun ini. Nominal anggaran yang dibutuhkan itu bisa saja berubah. Namun pihaknya optimistis estimasi anggaran tersebut sudah cukup untuk menggelar pesta demokrasi di Kota Malang.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas menjelaskan, anggaran tersebut masih estimasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Sebab sebelumnya, pihaknya sudah mengusulkan anggaran di atas Rp 75 miliar dengan mempertimbangkan faktor pandemi Covid-19. ”Tentu ada APD (alat perlindungan diri) yang harus disiapkan. Semua prokes itu kemungkinan masih butuh untuk pilkada mendatang,” jelasnya.

Tidak hanya itu, besarnya biaya yang dibutuhkan KPU ini berkaitan pula dengan bertambahnya jumlah pemilih yang memengaruhi bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bertambahnya TPS ini juga membuat penambahan tenaga administrasi maupun pengamanan. Aminah mengatakan bahwa jumlah TPS yang nanti dibangun saat Pilkada 2024 Kota Malang ada sebanyak 1.463 jumlahnya.

Meski begitu, besaran anggaran ini masih merupakan perhitungan kasar. Apalagi pihaknya juga bakal mendapat suntikan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Sementara di 2024 mendatang, pesta demokrasi tingkat provinsi atau pemilihan gubernur (pilgub) juga berlangsung. ”Anggaran ini naiknya hampir dua kali lipat jika dibanding penyelenggaraan Pilkada sebelumnya hanya memakan anggaran Rp 31 miliar,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Bawaslu Alim Mustofa. Dia menjelaskan, faktor pandemi mengubah seluruh kebijakan, terutama masalah pilkada. Berbeda dengan KPU, anggaran sebesar Rp 21 miliar menurutnya mengalami kenaikan dua kali lipat dibanding pelaksanaan pemilu sebelumnya. ”Kalau dulu kami minta anggaran sampai Rp 4,4 miliar karena Bawaslu statusnya berbentuk badan. Kalau dulu kan masih panwaslu,” kata Alim.

Sejumlah persiapan juga telah dilakukan Bawaslu Kota Malang. Selain mengukur anggaran untuk pilkada ke depan, Bawaslu Kota Malang juga tengah menjajaki penambahan empat pegawai negeri sipil (PNS) sebagai penguatan kelembagaan. ”Artinya kami dapat menjadi sebuah satuan kerja (satker),” tandasnya. (adn/fif/fin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALANG KOTA– Dua tahun lagi, Malang Raya ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan. Selain ada coblosan pemilihan presiden (pilpres) dan pileg (pemilihan legislatif ), juga dihelat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Untuk persiapan agenda politik tersebut, pemda Malang Raya wajib menyiapkan anggaran dari keuangan daerah hingga ratusan miliar rupiah.

Meski coblosan masih akan digelar dua tahun lagi, namun Pemkot Malang, Pemkot Batu dan Pemkab Malang sudah ancang-ancang menganggarkan dananya. Hal itu mengingat besarnya dana yang harus disediakan. Jika tak dicicil, dikhawatirkan anggaran pemilu malah membebani anggaran daerah.

Kebutuhan dana penyelenggaraan Pilkada tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Namun dari usulan yang diajukan KPU maupun Bawaslu serta besaran anggaran yang tersedot pada event serupa sebelumnya di Malang Raya, jumah dana yang dibutuhkan bisa tembus Rp 250 miliar. (Selengkapnya lihat grafis)

Pemkot Malang pun sudah pasang kuda-kuda untuk memploting anggaran pilkada tersebut. Estimasi anggaran yang akan disedot di ajang Pilkada 2024 mendatang sekitar Rp 96 miliar. Angka tersebut masih sebagai hitungan awal. Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang sebagai penyelenggara sudah mengajukan usulan anggaran Pilkada sebesar Rp 75 miliar.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang juga tak mau kalah dengan mengajukan anggaran Rp 21 miliar. ”Semoga saja anggaran itu tidak berubah, sebab pada awal tahun lalu kami sempat pesimistis karena ada isu penundaan Pemilu dari pemerintah pusat,” kata Wali Kota Malang Sutiaji. Dia menjelaskan, anggaran tersebut nantinya bakal dibahas lagi bersama stakeholder terkait akhir tahun ini. Nominal anggaran yang dibutuhkan itu bisa saja berubah. Namun pihaknya optimistis estimasi anggaran tersebut sudah cukup untuk menggelar pesta demokrasi di Kota Malang.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas menjelaskan, anggaran tersebut masih estimasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Sebab sebelumnya, pihaknya sudah mengusulkan anggaran di atas Rp 75 miliar dengan mempertimbangkan faktor pandemi Covid-19. ”Tentu ada APD (alat perlindungan diri) yang harus disiapkan. Semua prokes itu kemungkinan masih butuh untuk pilkada mendatang,” jelasnya.

Tidak hanya itu, besarnya biaya yang dibutuhkan KPU ini berkaitan pula dengan bertambahnya jumlah pemilih yang memengaruhi bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bertambahnya TPS ini juga membuat penambahan tenaga administrasi maupun pengamanan. Aminah mengatakan bahwa jumlah TPS yang nanti dibangun saat Pilkada 2024 Kota Malang ada sebanyak 1.463 jumlahnya.

Meski begitu, besaran anggaran ini masih merupakan perhitungan kasar. Apalagi pihaknya juga bakal mendapat suntikan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Sementara di 2024 mendatang, pesta demokrasi tingkat provinsi atau pemilihan gubernur (pilgub) juga berlangsung. ”Anggaran ini naiknya hampir dua kali lipat jika dibanding penyelenggaraan Pilkada sebelumnya hanya memakan anggaran Rp 31 miliar,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Bawaslu Alim Mustofa. Dia menjelaskan, faktor pandemi mengubah seluruh kebijakan, terutama masalah pilkada. Berbeda dengan KPU, anggaran sebesar Rp 21 miliar menurutnya mengalami kenaikan dua kali lipat dibanding pelaksanaan pemilu sebelumnya. ”Kalau dulu kami minta anggaran sampai Rp 4,4 miliar karena Bawaslu statusnya berbentuk badan. Kalau dulu kan masih panwaslu,” kata Alim.

Sejumlah persiapan juga telah dilakukan Bawaslu Kota Malang. Selain mengukur anggaran untuk pilkada ke depan, Bawaslu Kota Malang juga tengah menjajaki penambahan empat pegawai negeri sipil (PNS) sebagai penguatan kelembagaan. ”Artinya kami dapat menjadi sebuah satuan kerja (satker),” tandasnya. (adn/fif/fin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/