alexametrics
22 C
Malang
Saturday, 21 May 2022

Check! Detail Aturan Sektor Esensial dan Non Esensial di Kota Malang

MALANG KOTA – Kebijakan PPKM Darurat membuat semua sektor wajib mengikuti ketentuan, tak terkecuali di Kota Malang. Termasuk pengaturan sektor yang masuk daftar ensesial dan non esensial. Selain mengacu pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021, regulasinya juga dilengkapi dengan surat edaran (SE) Wali Kota Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, selama penerapan PPKM Darurat pihaknya telah mengeluarkan SE Nomor 35 Tahun 2021 dengan sejumlah ketentuan yang harus diterapkan. “Untuk sektor non-esensial harus tutup total. Para pekerja harus menerapkan Work From Home (WFH) 100 persen. Sedangkan untuk sektor esensial masih boleh WFH 50 persen, pelayanan publik dan pemerintahan WFH 25 persen. Sektor kritikal diberlakukan Work From Office (WFO) 100 persen dengan prokes yang ketat,” ujar Sutiaji.

Cakupan sektor esensial meliputi bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.

Sementara untuk supermarket, pasar tradisional dan pasar rakyat dan toko yang menjual bahan kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 20.00 WIB. Berbeda dengan apotek yang tetap diizinkan beroperasi hingga 24 jam.

Tak hanya itu, kegiatan makan dan minum di tempat umum juga diatur lebih detail dalam PPKM Darurat. Dalam SE Wali Kota Malang juga tertuang pelaku usaha makan dan minum wajib menerapkan sistem take away bagi pelanggannya. “Restoran wajib take away, tidak boleh makan di tempat,” kata Sutiaji.

Pemkot Malang juga telah menyiapkan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar aturan PPKM Darurat di Kota Malang. Mulai dari sanksi normatif hingga pencabutan izin usaha. ”Terkait sanksi kami tegas. Jika masih bandel bisa kita cabut izinnya, itu kewenangan daerah,” terangnya.

Sementara itu, sejumlah hotel di Kota Malang telah mengikuti ketentuan PPKM Darurat. Hotel Aria Gajayana misalnya, memberlakukan kebijakan 50 persen pegawai WFO. ” Kami juga ikuti ketentuan pemerintah dengan layanan protokol sesuai kebijakan PPKM Darurat,” terang General Manager (GM) Hotel Aria Gajayana Ratna Dwi Rahmawati.

Munculnya kebijakan tentang mal dalam PPKM Darurat juga direspon Malang Town Square (Matos) dengan membuat kebijakan 75 persen WFH. Selain itu, jam kerja juga dibatasi mulai pukul 09.00 hingga 18.00. ”Kami tetap memberikan pelayanan untuk supermarket, bank dan apotek sesuai dengan ketentuan PPKM Darurat,” jelas Mall Director Matos Fifi Trisjanti.

Pewarta: M. Ubaidillah

MALANG KOTA – Kebijakan PPKM Darurat membuat semua sektor wajib mengikuti ketentuan, tak terkecuali di Kota Malang. Termasuk pengaturan sektor yang masuk daftar ensesial dan non esensial. Selain mengacu pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021, regulasinya juga dilengkapi dengan surat edaran (SE) Wali Kota Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, selama penerapan PPKM Darurat pihaknya telah mengeluarkan SE Nomor 35 Tahun 2021 dengan sejumlah ketentuan yang harus diterapkan. “Untuk sektor non-esensial harus tutup total. Para pekerja harus menerapkan Work From Home (WFH) 100 persen. Sedangkan untuk sektor esensial masih boleh WFH 50 persen, pelayanan publik dan pemerintahan WFH 25 persen. Sektor kritikal diberlakukan Work From Office (WFO) 100 persen dengan prokes yang ketat,” ujar Sutiaji.

Cakupan sektor esensial meliputi bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.

Sementara untuk supermarket, pasar tradisional dan pasar rakyat dan toko yang menjual bahan kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 20.00 WIB. Berbeda dengan apotek yang tetap diizinkan beroperasi hingga 24 jam.

Tak hanya itu, kegiatan makan dan minum di tempat umum juga diatur lebih detail dalam PPKM Darurat. Dalam SE Wali Kota Malang juga tertuang pelaku usaha makan dan minum wajib menerapkan sistem take away bagi pelanggannya. “Restoran wajib take away, tidak boleh makan di tempat,” kata Sutiaji.

Pemkot Malang juga telah menyiapkan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar aturan PPKM Darurat di Kota Malang. Mulai dari sanksi normatif hingga pencabutan izin usaha. ”Terkait sanksi kami tegas. Jika masih bandel bisa kita cabut izinnya, itu kewenangan daerah,” terangnya.

Sementara itu, sejumlah hotel di Kota Malang telah mengikuti ketentuan PPKM Darurat. Hotel Aria Gajayana misalnya, memberlakukan kebijakan 50 persen pegawai WFO. ” Kami juga ikuti ketentuan pemerintah dengan layanan protokol sesuai kebijakan PPKM Darurat,” terang General Manager (GM) Hotel Aria Gajayana Ratna Dwi Rahmawati.

Munculnya kebijakan tentang mal dalam PPKM Darurat juga direspon Malang Town Square (Matos) dengan membuat kebijakan 75 persen WFH. Selain itu, jam kerja juga dibatasi mulai pukul 09.00 hingga 18.00. ”Kami tetap memberikan pelayanan untuk supermarket, bank dan apotek sesuai dengan ketentuan PPKM Darurat,” jelas Mall Director Matos Fifi Trisjanti.

Pewarta: M. Ubaidillah

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/