alexametrics
22.4 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

Mokong, 50 Lebih Tempat Kuliner di Kota Malang Langgar PPKM Darurat

MALANG KOTA – Toleransi masih diberikan kepada pemilik usaha kuliner pada hari pertama penerapan PPKM Darurat di Kota Malang (3/7). Mereka kedapatan melanggar ketentuan tak melayani pengunjung makan di tempat mulai pukul 20.00 WIB. Sementara di lapangan, masih banyak yang buka dan banyak pengunjung melewati pukul 21.00 WIB.

Dalam operasi aparat gabungan yang dimulai pukul 20.30 WIB itu diketahui menyisir sejumlah lokasi. Mengambil start dari Balaikota menuju Jalan Ijen, Kawasan Pulosari, Simpang Wilis, Bondowoso, Bendungan Sutami, Sigura-gura, Simpang Gajayana, UIN Maliki, Veteran, Oro-oro Dowo dan kembali ke Balaikota.

Kehadiran puluhan personil gabungan Satpol PP, Polisi, TNI dan Dishub itu membuat pengunjung tempat kuliner yang sedang menikmati makan dan minum menyadari kesalahannya. Mereka buru-buru menghabiskan makanan dan minumannya

“Kalau untuk diberikan teguran tadi lebih dari 50 tempat makan yang melanggar aturan tidak boleh dine-in,” terang Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat.

Namun di hari pertama tadi malam, pihaknya masih memberi toleransi kepada pengelola tempat kuliner yang mokong. ”Hari pertama PPKM Darurat ini masih sosialisasi sifatnya. Oleh pak Walikota sudah dicontohkan bagaimana buka tapi melayani take away saja seperti kursi di balik tapi tokonya masih buka,” imbuh Rahmat.

Namun sosialisasi itu hanya berlaku pada hari pertama saja, mulai hari ini (4/7), penindakan akan dilakukan secara tegas. “Untuk pertama teguran tertulis dulu, yang kedua tutup 14 hari, kalau masih bandel denda administrasi,” sebutnya.

Apabila masih membandel, pemilik usaha akan berpotensi dikenakan hukuman yang paling berat. “Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020, denda paling besar Rp 500 juta atau penjara tiga bulan,” tegas Rahmat.

Sementara untuk pengunjung, berdasarkan Perwal Kota Malang nomor 30 tahun 2020 bisa kenakan sanksi sosial atau denda. “Bisa dikenakan sanksi sosial seperti sapu jalan, nyanyi lagu nasional atau menghapal pancasila. Tapi berlaku juga kalau masih bandel denda administrasi hingga sanksi pidana melalui sidang di tempat,” pungkasnya.

Pewarta: Biyan Mudzaky

MALANG KOTA – Toleransi masih diberikan kepada pemilik usaha kuliner pada hari pertama penerapan PPKM Darurat di Kota Malang (3/7). Mereka kedapatan melanggar ketentuan tak melayani pengunjung makan di tempat mulai pukul 20.00 WIB. Sementara di lapangan, masih banyak yang buka dan banyak pengunjung melewati pukul 21.00 WIB.

Dalam operasi aparat gabungan yang dimulai pukul 20.30 WIB itu diketahui menyisir sejumlah lokasi. Mengambil start dari Balaikota menuju Jalan Ijen, Kawasan Pulosari, Simpang Wilis, Bondowoso, Bendungan Sutami, Sigura-gura, Simpang Gajayana, UIN Maliki, Veteran, Oro-oro Dowo dan kembali ke Balaikota.

Kehadiran puluhan personil gabungan Satpol PP, Polisi, TNI dan Dishub itu membuat pengunjung tempat kuliner yang sedang menikmati makan dan minum menyadari kesalahannya. Mereka buru-buru menghabiskan makanan dan minumannya

“Kalau untuk diberikan teguran tadi lebih dari 50 tempat makan yang melanggar aturan tidak boleh dine-in,” terang Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat.

Namun di hari pertama tadi malam, pihaknya masih memberi toleransi kepada pengelola tempat kuliner yang mokong. ”Hari pertama PPKM Darurat ini masih sosialisasi sifatnya. Oleh pak Walikota sudah dicontohkan bagaimana buka tapi melayani take away saja seperti kursi di balik tapi tokonya masih buka,” imbuh Rahmat.

Namun sosialisasi itu hanya berlaku pada hari pertama saja, mulai hari ini (4/7), penindakan akan dilakukan secara tegas. “Untuk pertama teguran tertulis dulu, yang kedua tutup 14 hari, kalau masih bandel denda administrasi,” sebutnya.

Apabila masih membandel, pemilik usaha akan berpotensi dikenakan hukuman yang paling berat. “Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020, denda paling besar Rp 500 juta atau penjara tiga bulan,” tegas Rahmat.

Sementara untuk pengunjung, berdasarkan Perwal Kota Malang nomor 30 tahun 2020 bisa kenakan sanksi sosial atau denda. “Bisa dikenakan sanksi sosial seperti sapu jalan, nyanyi lagu nasional atau menghapal pancasila. Tapi berlaku juga kalau masih bandel denda administrasi hingga sanksi pidana melalui sidang di tempat,” pungkasnya.

Pewarta: Biyan Mudzaky

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/