alexametrics
25.4 C
Malang
Friday, 20 May 2022

Kasus Bullying Siswa SMPN 16 Malang Disorot KPAI

KOTA MALANG – Kasus dugaan bullying yang dialami MS, 13 tahun, siswa SMPN 16 Malang jadi sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan menyebut kasus ini terjadi akibat lemahnya sistem pengaduan di sekolah.
“Pihak sekolah diduga kuat tidak memiliki sistem pengaduan. Sehingga kasus-kasus pembullyan semacam ini tidak dilaporkan oleh korban,” katanya dalam press rilis yang dibagikan sore kemarin (4/2).
Seperti diketahui, bullying ini dilakukan 7 teman MS pada minggu kedua bulan Januari. Akibatnya, MS mengalami luka lebam. Namun korban menutup-nutupi sampai akhirnya di minggun ketiga, atau pada Senin (27/1) MS baru memberanikan diri buka suara pada keluarganya.
“Menurut pihak Dinas Pendidikan Kota Malang, pihak sekolah tidak pernah juga melaporkan kejadian ini ke Dinas,” sambungnya.
Diketahui peristiwa ini baru diadukan saat para wartawan mengendus kasus ini pada Kamis (30/1). Pihak SMPN 16 Malang pun lantas melapor ke Disdikbud pada Jumat (31/1).
Dari keterangan Kepala SMPN 16 Malang, Syamsul Arifin, kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan bukti surat bermaterai, keluarga terduga pelaku siap menanggung biaya beropat MS.
“Bahkan Kepada SMPN 16 Malang justru mengetahui peristiwa tersebut dari para wartawan, saat dia datang menjenguk kawannya yang dirawat satu RS dengan anak korban,” bebernya.
KPAI merencanakan pengawasan langsung atas kasus perundungan yang menimpa seorang siswa di kota Malang, Jawa Timur. KPAI juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang melakukan percepatan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di kota Malang untuk seluruh jenjang pendidikan.
Sekolah yang menerapkan SRA wajib memiliki sistem pengaduan yang melindungi anak korban dan anak saksi. Dalam pasal 54 UU. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan sekolah melakukan perlindungan terhadap peserta didik dari kekerasan.
Sementara saat ini, MS masih mendapat perawatan luka lebam di RS Lavalette. Sayangnya kemarin (4/2) jari tengah tangan kanan korban tak bisa diselamatkan. Sehingga harus diamputasi 1 ruas (ada 3 ruas di satu jari).
Proses hukum pun masih bergulir. Kepolisian masih kesulitan menggali keterangan dari korban. “Kondisinya masih tertekan, kalau diajak ngomong, sebentar mau, lalu nangis,” ungkap Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata.
Pewarta: Rida Ayu
Editor : Indra M

KOTA MALANG – Kasus dugaan bullying yang dialami MS, 13 tahun, siswa SMPN 16 Malang jadi sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan menyebut kasus ini terjadi akibat lemahnya sistem pengaduan di sekolah.
“Pihak sekolah diduga kuat tidak memiliki sistem pengaduan. Sehingga kasus-kasus pembullyan semacam ini tidak dilaporkan oleh korban,” katanya dalam press rilis yang dibagikan sore kemarin (4/2).
Seperti diketahui, bullying ini dilakukan 7 teman MS pada minggu kedua bulan Januari. Akibatnya, MS mengalami luka lebam. Namun korban menutup-nutupi sampai akhirnya di minggun ketiga, atau pada Senin (27/1) MS baru memberanikan diri buka suara pada keluarganya.
“Menurut pihak Dinas Pendidikan Kota Malang, pihak sekolah tidak pernah juga melaporkan kejadian ini ke Dinas,” sambungnya.
Diketahui peristiwa ini baru diadukan saat para wartawan mengendus kasus ini pada Kamis (30/1). Pihak SMPN 16 Malang pun lantas melapor ke Disdikbud pada Jumat (31/1).
Dari keterangan Kepala SMPN 16 Malang, Syamsul Arifin, kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan bukti surat bermaterai, keluarga terduga pelaku siap menanggung biaya beropat MS.
“Bahkan Kepada SMPN 16 Malang justru mengetahui peristiwa tersebut dari para wartawan, saat dia datang menjenguk kawannya yang dirawat satu RS dengan anak korban,” bebernya.
KPAI merencanakan pengawasan langsung atas kasus perundungan yang menimpa seorang siswa di kota Malang, Jawa Timur. KPAI juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang melakukan percepatan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di kota Malang untuk seluruh jenjang pendidikan.
Sekolah yang menerapkan SRA wajib memiliki sistem pengaduan yang melindungi anak korban dan anak saksi. Dalam pasal 54 UU. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan sekolah melakukan perlindungan terhadap peserta didik dari kekerasan.
Sementara saat ini, MS masih mendapat perawatan luka lebam di RS Lavalette. Sayangnya kemarin (4/2) jari tengah tangan kanan korban tak bisa diselamatkan. Sehingga harus diamputasi 1 ruas (ada 3 ruas di satu jari).
Proses hukum pun masih bergulir. Kepolisian masih kesulitan menggali keterangan dari korban. “Kondisinya masih tertekan, kalau diajak ngomong, sebentar mau, lalu nangis,” ungkap Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata.
Pewarta: Rida Ayu
Editor : Indra M

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/