alexametrics
22.9 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

Pemkot Manjakan Pelaku UKM. Lewat Pengadaan Barang dan Jasa Senilai Rp 419 M

MALANG KOTA – Pemkot Malang serius memberdayakan pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk pengadaan barang dan jasa. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Malang. Tak tanggungtanggung, estimasi anggaran belanja yang disiapkan sebesar Rp 419 miliar.

Komitmen untuk melibatkan UKM tersebut tak sebatas kebijakan lokal saja. Karena ada Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) awal Februari lalu mewajibkan pemerintah daerah (pemda) melibatkan UKM dalam pembangunan.

Sebenarnya, anjuran mengalokasikan anggaran belanja 40 persen untuk UKM sudah dimulai Pemkot Malang sejak 2021 lalu. Untuk tahun ini, Pemkot Malang menganggarkan setidaknya Rp 419 miliar untuk belanja barang dan jasa untuk UKM. Anggaran sebesar itu merupakan jumlah total nilai belanja barang dan jasa dari 28 perangkat daerah (PD).

Wali Kota Malang Sutiaji bahkan meminta tiap PD bisa merealisasikan mulai bulan ini. “Saya minta BKAD (badan keuangan dan aset daerah) mengingatkan PD bisa merealisasikan anggaran untuk UKM dan laporkan pada saya jika anggarannya tidak sesuai,” tegas Sutiaji saat dihubungi kemarin (4/3). Permintaan Sutiaji tersebut cukup beralasan. Karena jelas tak ingin mendapat atensi KPK RI berlebih karena alasan realisasi belanja yang rendah.

Bahkan dia meminta setiap PD bisa mengakses marketplace UKM supaya bisa cermat dalam belanja barang dan jasa. Apalagi mengingat pertumbuhan ekonomi Kota Malang sepanjang 2021 mulai membaik di angka 4,21 persen. Peran UKM di Kota Malang menurut Sutiaji turut memberi andil besar dan mau tak mau harus dilibatkan. “Ada ribuan UKM, maka setidaknya tiap PD lebih gampang memilih dan menyeleksinya.

Saya minta pokok harus melibatkan UKM,” pintanya. Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Pemkot Malang Widjaja Saleh Putra menjelaskan, pengadaan barang dan jasa PD melibatkan UKM sudah dimulai tahun ini. Setidaknya sudah ada beberapa pengadaan yang bakal melibatkan UKM. ”Berdasarkan data yang ada, di tahun 2022 ini ada 7.268 paket pengadaan,” bebernya. Jumlah tersebut menurut Widjaja terbilang bagus. Artinya, setiap PD sudah mampu melibatkan UKM lokal untuk ikut dalam pembangunan kota.

Pengadaan barang dan jasa itu juga bermacam-macam tiap PD. Prinsipnya, lanjut Widjaja, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Malang tidak boleh takut kepada orang, individu, organisasi, termasuk yang mengatasnamakan Wali Kota Malang. Hal ini sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, termasuk swakelola atau penyedia. “Sesuai misi kepala daerah, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) itu 100 persen atau 99 persen menyebutkan pengadaan itu swakelola atau penyedia,” terang Widjaja. (adn/nay)

MALANG KOTA – Pemkot Malang serius memberdayakan pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk pengadaan barang dan jasa. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Malang. Tak tanggungtanggung, estimasi anggaran belanja yang disiapkan sebesar Rp 419 miliar.

Komitmen untuk melibatkan UKM tersebut tak sebatas kebijakan lokal saja. Karena ada Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) awal Februari lalu mewajibkan pemerintah daerah (pemda) melibatkan UKM dalam pembangunan.

Sebenarnya, anjuran mengalokasikan anggaran belanja 40 persen untuk UKM sudah dimulai Pemkot Malang sejak 2021 lalu. Untuk tahun ini, Pemkot Malang menganggarkan setidaknya Rp 419 miliar untuk belanja barang dan jasa untuk UKM. Anggaran sebesar itu merupakan jumlah total nilai belanja barang dan jasa dari 28 perangkat daerah (PD).

Wali Kota Malang Sutiaji bahkan meminta tiap PD bisa merealisasikan mulai bulan ini. “Saya minta BKAD (badan keuangan dan aset daerah) mengingatkan PD bisa merealisasikan anggaran untuk UKM dan laporkan pada saya jika anggarannya tidak sesuai,” tegas Sutiaji saat dihubungi kemarin (4/3). Permintaan Sutiaji tersebut cukup beralasan. Karena jelas tak ingin mendapat atensi KPK RI berlebih karena alasan realisasi belanja yang rendah.

Bahkan dia meminta setiap PD bisa mengakses marketplace UKM supaya bisa cermat dalam belanja barang dan jasa. Apalagi mengingat pertumbuhan ekonomi Kota Malang sepanjang 2021 mulai membaik di angka 4,21 persen. Peran UKM di Kota Malang menurut Sutiaji turut memberi andil besar dan mau tak mau harus dilibatkan. “Ada ribuan UKM, maka setidaknya tiap PD lebih gampang memilih dan menyeleksinya.

Saya minta pokok harus melibatkan UKM,” pintanya. Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Pemkot Malang Widjaja Saleh Putra menjelaskan, pengadaan barang dan jasa PD melibatkan UKM sudah dimulai tahun ini. Setidaknya sudah ada beberapa pengadaan yang bakal melibatkan UKM. ”Berdasarkan data yang ada, di tahun 2022 ini ada 7.268 paket pengadaan,” bebernya. Jumlah tersebut menurut Widjaja terbilang bagus. Artinya, setiap PD sudah mampu melibatkan UKM lokal untuk ikut dalam pembangunan kota.

Pengadaan barang dan jasa itu juga bermacam-macam tiap PD. Prinsipnya, lanjut Widjaja, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Malang tidak boleh takut kepada orang, individu, organisasi, termasuk yang mengatasnamakan Wali Kota Malang. Hal ini sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, termasuk swakelola atau penyedia. “Sesuai misi kepala daerah, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) itu 100 persen atau 99 persen menyebutkan pengadaan itu swakelola atau penyedia,” terang Widjaja. (adn/nay)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/