alexametrics
22.6 C
Malang
Monday, 16 May 2022

Wali Kota Malang Amuk Pegawai RSUD Gara-gara Rekaman Ini

MALANG KOTA – Kesabaran Wali Kota Malang Sutiaji sepertinya sudah habis saat mendatangi RSUD Kota Malang siang tadi (5/4). Berbeda dengan kunjungan kedinasan biasanya, orang nomor satu di Kota Malang ini terlihat menahan amarah. Apa yang dipendamnya itu pun tumpah di hadapan para pegawai dan ASN rumah sakit.

Puluhan ASN tenaga kesehatan mulai dari dokter spesialis, perawat, bidan, serta tenaga non medis dikumpulkan di aula lantai dua gedung RSUD Kota Malang. Turut hadir dalam sidak itu, kepala BKPSDM Kota Malang Totok Kasianto, Inspektur Kota Malang serta Kepala Dinkes Kota Malang dr Husnul Muarif.

Berkali-kali suami Widayati itu melayangkan kalimat teguran dan warning kepada ASN yang hadir. Salah satunya tentang komitmen mereka sebagai abdi negara. “Panjenengan siap jadi ASN atau tidak? Kalau tidak, buat surat pernyataan pengunduran diri, gak papa kalau sudah ga kerasan, jangan jadi benalu di RS yang sedang butuh penataan,” kata Sutiaji.

Rupanya, kemarahan Sutiaji dipicu oleh munculnya kasak-kusuk para ASN terkait kebijakan. Yakni adanya oknum ASN di RSUD yang menyebut Peraturan Wali Kota nomor 2 tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dikatakan sebagai aturan abal-abal.

Diketahui, ASN tersebut mempertanyakan teknis pemberian TPP kepada ASN di Pemkot Malang. “Saya ada rekamannya, yang ngomong bahwa ini perwal abal-abal. Ini pelecehan kepada institusi,” tegas dia.

Sutiaji menyebut bahwa sebelumnya ia sudah melakukan klarifikasi soal Perwal tersebut. “TPP dan Jaspel sudah sesuai, di sini kita tidak ada ASN kelas 1 atau kelas 2,” kata dia.

Tak berhenti sampai di situ, Sutiaji juga menyayangkan disiplin ASN RSUD yang terlihat kurang maksimal. Dalam kesempatan itu, Sutiaji langsung meminta Kepala BKPSDM Totok Kasianto menunjukkan hasil absensi ASN RSUD selama bulan Maret. Hasilnya, ada 5 ASN diketahui daftar kehadirannya 0 persen sepanjang bulan Maret. Sementara mayoritas di kisaran 65-100 persen. “ASN yang tidak mau absen silakan mengundurkan diri dari ASN di RSUD, biar saja ini jadi klinik, kami masih bisa merekrut tenaga non ASN,” semprot Sutiaji.

Pewarta: Arlita Ulya

MALANG KOTA – Kesabaran Wali Kota Malang Sutiaji sepertinya sudah habis saat mendatangi RSUD Kota Malang siang tadi (5/4). Berbeda dengan kunjungan kedinasan biasanya, orang nomor satu di Kota Malang ini terlihat menahan amarah. Apa yang dipendamnya itu pun tumpah di hadapan para pegawai dan ASN rumah sakit.

Puluhan ASN tenaga kesehatan mulai dari dokter spesialis, perawat, bidan, serta tenaga non medis dikumpulkan di aula lantai dua gedung RSUD Kota Malang. Turut hadir dalam sidak itu, kepala BKPSDM Kota Malang Totok Kasianto, Inspektur Kota Malang serta Kepala Dinkes Kota Malang dr Husnul Muarif.

Berkali-kali suami Widayati itu melayangkan kalimat teguran dan warning kepada ASN yang hadir. Salah satunya tentang komitmen mereka sebagai abdi negara. “Panjenengan siap jadi ASN atau tidak? Kalau tidak, buat surat pernyataan pengunduran diri, gak papa kalau sudah ga kerasan, jangan jadi benalu di RS yang sedang butuh penataan,” kata Sutiaji.

Rupanya, kemarahan Sutiaji dipicu oleh munculnya kasak-kusuk para ASN terkait kebijakan. Yakni adanya oknum ASN di RSUD yang menyebut Peraturan Wali Kota nomor 2 tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dikatakan sebagai aturan abal-abal.

Diketahui, ASN tersebut mempertanyakan teknis pemberian TPP kepada ASN di Pemkot Malang. “Saya ada rekamannya, yang ngomong bahwa ini perwal abal-abal. Ini pelecehan kepada institusi,” tegas dia.

Sutiaji menyebut bahwa sebelumnya ia sudah melakukan klarifikasi soal Perwal tersebut. “TPP dan Jaspel sudah sesuai, di sini kita tidak ada ASN kelas 1 atau kelas 2,” kata dia.

Tak berhenti sampai di situ, Sutiaji juga menyayangkan disiplin ASN RSUD yang terlihat kurang maksimal. Dalam kesempatan itu, Sutiaji langsung meminta Kepala BKPSDM Totok Kasianto menunjukkan hasil absensi ASN RSUD selama bulan Maret. Hasilnya, ada 5 ASN diketahui daftar kehadirannya 0 persen sepanjang bulan Maret. Sementara mayoritas di kisaran 65-100 persen. “ASN yang tidak mau absen silakan mengundurkan diri dari ASN di RSUD, biar saja ini jadi klinik, kami masih bisa merekrut tenaga non ASN,” semprot Sutiaji.

Pewarta: Arlita Ulya

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/