alexametrics
23.3 C
Malang
Monday, 15 August 2022

PBB Seret, Pajak Resto Surplus Merevisi Pendapatan Rp 606 M Menjadi Rp 566 M

MALANG KOTA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang harus lebih kerja keras lagi agar bisa mendongkrak pendapatan dari sektor pajak. Terhitung Januari hingga awal Agustus ini, pihaknya baru bisa mencapai Rp 298 miliar. Padahal, target pendapatan dari sektor pajak sudah direvisi, dari sebelumnya Rp 606 miliar menjadi Rp 566 miliar.

Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto menyadari, realisasi pendapatan dari sektor pajak tersebut masih minim. Itu karena beberapa sektor yang diandalkan mampu mendongkrak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ternyata hasilnya belum maksimal. Dari target Rp 90 miliar, realisasi PBB hingga bulan ke delapan ini masih Rp 58 miliar. Padahal bapenda memprediksi selepas bulan Juli sudah di atas Rp 60 miliar. Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya sudah menyiapkan solusi untuk mendongkrak sektor pajak.

”Pemutihan pajak kami lakukan di semua sektor. Semoga saja bisa terealisasi lebih,” kata Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto, kemarin.

Handi menambahkan, pemutihan pajak tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat yang kena denda. Dia menjamin, semua wajib pajak (WP) yang mempunyai tunggakan sejak 1995 hingga 2022 akan dibebaskan, asal mengikuti program pemutihan tersebut. Dengan begitu, dia berharap pendapatan pajak bisa terdongkrak cukup signifikan.

Meski realisasi PBB masih seret, Handi mencatat ada sektor pajak lain yang mengalami surplus atau tren positif. Satu sektor itu adalah pajak restoran. Hingga awal Agustus ini, kata Handi, realisasi pendapatan pajak restoran tembus di angka Rp 56 miliar.

”Jumlah itu tertinggi jika dibanding sektor lain, tapi tetap saja sampai akhir tahun bisa tembus di angka Rp 84 miliar,” tegas Handi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika meminta bapenda bisa terus mendongkrak pendapatan dari sektor pajak. Tak hanya PBB atau restoran saja, katanya, sebanyak tujuh sektor pajak yang tersisa juga harus tetap didongkrak. Apalagi ini jadi momen keseriusan bapenda dalam mempersiapkan target di tahun depan.

“Tahun depan pendapatan pajak diproyeksikan Rp 1 triliun. Mulai sekarang harus ada persiapan,” tutur Made.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu ingin masyarakat sadar diri mengenai kewajibannya membayar pajak. Jangan sampai ke depan ada kasus tunggakan pajak membebani masyarakat dan justru jadi kebocoran pendapatan untuk pemkot. Sebab uang pajak yang dibayarkan juga untuk pembangunan Kota Malang. (adn/dan)

MALANG KOTA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang harus lebih kerja keras lagi agar bisa mendongkrak pendapatan dari sektor pajak. Terhitung Januari hingga awal Agustus ini, pihaknya baru bisa mencapai Rp 298 miliar. Padahal, target pendapatan dari sektor pajak sudah direvisi, dari sebelumnya Rp 606 miliar menjadi Rp 566 miliar.

Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto menyadari, realisasi pendapatan dari sektor pajak tersebut masih minim. Itu karena beberapa sektor yang diandalkan mampu mendongkrak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ternyata hasilnya belum maksimal. Dari target Rp 90 miliar, realisasi PBB hingga bulan ke delapan ini masih Rp 58 miliar. Padahal bapenda memprediksi selepas bulan Juli sudah di atas Rp 60 miliar. Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya sudah menyiapkan solusi untuk mendongkrak sektor pajak.

”Pemutihan pajak kami lakukan di semua sektor. Semoga saja bisa terealisasi lebih,” kata Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto, kemarin.

Handi menambahkan, pemutihan pajak tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat yang kena denda. Dia menjamin, semua wajib pajak (WP) yang mempunyai tunggakan sejak 1995 hingga 2022 akan dibebaskan, asal mengikuti program pemutihan tersebut. Dengan begitu, dia berharap pendapatan pajak bisa terdongkrak cukup signifikan.

Meski realisasi PBB masih seret, Handi mencatat ada sektor pajak lain yang mengalami surplus atau tren positif. Satu sektor itu adalah pajak restoran. Hingga awal Agustus ini, kata Handi, realisasi pendapatan pajak restoran tembus di angka Rp 56 miliar.

”Jumlah itu tertinggi jika dibanding sektor lain, tapi tetap saja sampai akhir tahun bisa tembus di angka Rp 84 miliar,” tegas Handi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika meminta bapenda bisa terus mendongkrak pendapatan dari sektor pajak. Tak hanya PBB atau restoran saja, katanya, sebanyak tujuh sektor pajak yang tersisa juga harus tetap didongkrak. Apalagi ini jadi momen keseriusan bapenda dalam mempersiapkan target di tahun depan.

“Tahun depan pendapatan pajak diproyeksikan Rp 1 triliun. Mulai sekarang harus ada persiapan,” tutur Made.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu ingin masyarakat sadar diri mengenai kewajibannya membayar pajak. Jangan sampai ke depan ada kasus tunggakan pajak membebani masyarakat dan justru jadi kebocoran pendapatan untuk pemkot. Sebab uang pajak yang dibayarkan juga untuk pembangunan Kota Malang. (adn/dan)

Wajib Dibaca

Menguat, Wacana Parkir Dikelola BUMD

Zumba Merah Putih

Lorong Merah Putih Kebonagung

Artikel Terbaru

Menguat, Wacana Parkir Dikelola BUMD

Zumba Merah Putih

/