alexametrics
23.3 C
Malang
Monday, 15 August 2022

Tanpa Perda, Pemkot Sulit Naikkan Status KLA

MALANG KOTA – Dua tahun terakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang gagal menaikkan status Kota Layak Anak (KLA) dari tingkat Nindya (dua) ke utama. Salah satu faktor penghambatnya adalah, belum adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur teknis tentang KLA. Misalnya, mencantumkan kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas ramah anak, termasuk wahana permainan di taman kota. Sebenarnya, Pemkot Malang sudah merencanakan menyusun draft raperda beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini belum ada kabar kelanjutannya lagi.

”Ya memang (kendalanya) karena perda yang belum ada. Ini sedang disusun, sepertinya Agustus ini sudah masuk ke dewan,” ujar Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos­P3AP2KB) Kota Malang Penny Indriani, kemarin.

Penny menambahkan, selain harus membutuhkan Perda Penyelenggaraan KLA, pihaknya juga harus membentuk lembaga. Lembaga itu berupa UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Saat ini, lanjut Penny, Dinsos­P3AP2KB hanya memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPP) yang bukan UPT. Menurut Penny, syarat tersebut wajib dimiliki agar bisa naik tingkat. Dia hanya bisa menargetkan pengesahan raperda penyelenggaraan KLA segera disahkan.

“Kalau bisa ya tahun 2023 sudah menjadi KLA Utama karena target kami seperti itu,” tegas pejabat eselon II B Pemkot Malang itu.

Di tempat lain, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Malang Eko Hadi Purnomo menjelaskan, raperda penyelenggaraan KLA sudah masuk dalam program pengesahan perda tahun ini. Hanya saja, kata dia, sangat disayangkan draft raperda belum diserahkan kepadanya. Bahkan hingga bulan kedelapan belum ada titik terang.

”Belum ada sama sekali, padahal perda ini cukup menarik jika dibahas,” terang politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Eko menambahkan, adanya pembahasan raperda tersebut bisa membantu pemkot dalam meningkatkan status KLA. Begitu juga dengan pembentukan UPT yang diminta bisa ada jaminan hukum. Belum lagi terkait masa depan pembangunan Kota Malang di bidang sosial bisa terlihat dari perda tersebut. Eko meminta pemkot bisa segera melempar raperda ke legislatif. Sebab raperda penyelenggaraan KLA sudah masuk daftar prioritas perda yang harus disahkan pada tahun ini.

”Jangan sampai molor. Kalau molor, berarti target naik tingkat bakal tertunda lagi,” tegas pria yang juga menjadi anggota Komisi C DPRD Kota Malang itu. (adn/dan)

MALANG KOTA – Dua tahun terakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang gagal menaikkan status Kota Layak Anak (KLA) dari tingkat Nindya (dua) ke utama. Salah satu faktor penghambatnya adalah, belum adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur teknis tentang KLA. Misalnya, mencantumkan kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas ramah anak, termasuk wahana permainan di taman kota. Sebenarnya, Pemkot Malang sudah merencanakan menyusun draft raperda beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini belum ada kabar kelanjutannya lagi.

”Ya memang (kendalanya) karena perda yang belum ada. Ini sedang disusun, sepertinya Agustus ini sudah masuk ke dewan,” ujar Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos­P3AP2KB) Kota Malang Penny Indriani, kemarin.

Penny menambahkan, selain harus membutuhkan Perda Penyelenggaraan KLA, pihaknya juga harus membentuk lembaga. Lembaga itu berupa UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Saat ini, lanjut Penny, Dinsos­P3AP2KB hanya memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPP) yang bukan UPT. Menurut Penny, syarat tersebut wajib dimiliki agar bisa naik tingkat. Dia hanya bisa menargetkan pengesahan raperda penyelenggaraan KLA segera disahkan.

“Kalau bisa ya tahun 2023 sudah menjadi KLA Utama karena target kami seperti itu,” tegas pejabat eselon II B Pemkot Malang itu.

Di tempat lain, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Malang Eko Hadi Purnomo menjelaskan, raperda penyelenggaraan KLA sudah masuk dalam program pengesahan perda tahun ini. Hanya saja, kata dia, sangat disayangkan draft raperda belum diserahkan kepadanya. Bahkan hingga bulan kedelapan belum ada titik terang.

”Belum ada sama sekali, padahal perda ini cukup menarik jika dibahas,” terang politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Eko menambahkan, adanya pembahasan raperda tersebut bisa membantu pemkot dalam meningkatkan status KLA. Begitu juga dengan pembentukan UPT yang diminta bisa ada jaminan hukum. Belum lagi terkait masa depan pembangunan Kota Malang di bidang sosial bisa terlihat dari perda tersebut. Eko meminta pemkot bisa segera melempar raperda ke legislatif. Sebab raperda penyelenggaraan KLA sudah masuk daftar prioritas perda yang harus disahkan pada tahun ini.

”Jangan sampai molor. Kalau molor, berarti target naik tingkat bakal tertunda lagi,” tegas pria yang juga menjadi anggota Komisi C DPRD Kota Malang itu. (adn/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/