alexametrics
21 C
Malang
Wednesday, 10 August 2022

Demi Malang Bermartabat, Pemkot Tangguhkan Izin Minol dan Berantas PSK Online

MALANG KOTA-Sejak menjabat Wali Kota Malang pada 2018 lalu, Sutiaji langsung mengumumkan kebijakan moratorium izin minuman beralkohol (minol). Dia tidak ingin Malang yang sudah menjadi ”Kota Bermartabat” tersebut dinodai peredaran ”banyu setan”.

Komitmen itu diwujudkan hingga kini. Guna menguatkan pembatasan peredaran ”minuman haram” tersebut, eksekutif dan legislator menyusun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol. Perda ini menjadi payung hukum satpol PP untuk menertibkan pengusaha nakal. Bagi pedagang minol yang melanggar aturan, langsung ditindak.

Terhitung Januari-April lalu saja, satpol PP menyita sebanyak 1.849 botol minol. Jumlah sitaan ini bisa terus bertambah sesuai hasil razia. ”Jangan sampai Kota Malang ini mendapat citra jelek. Kita harus membangun ketenteraman antar warga,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji, beberapa waktu lalu.

Ribuan botol itu hasil razia di kafe maupun toko penjual minol yang tidak berizin. Setelah disita, botol berisi minol itu kemudian diserahkan ke kantor bea dan cukai Malang. ”Kami menjatuhkan sanksi terhadap semua pelanggar,” ungkap alumnus IAIN Sunan Ampel Malang itu (kini UIN Maliki).

Selain membatasi peredaran minol, Sutiaji juga gencar membrantas prostitusi online. Kos, guest house, dan hotel yang ditengarai menjadi praktik prostitusi, langsung dirazia. Setidaknya sudah ada 43 PKS online yang diamankan. Itu setelah satpol PP melakukan pemeriksaan di 48 pemondokan di Kota Malang.

Juni lalu, para PKS online itu menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Mini Block Office, area Balai Kota Malang. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para pelaku prostitusi online tersebut berasal dari daerah lain. Mereka datang ke kota-kota besar, termasuk Kota Malang untuk melayani pria hidung belang. ”Saya sempat turun ikut operasi dan terkejut beberapa dari pelanggar ada yang masih di bawah umur,” bebernya.

Sementara itu terkait pemanfaatan uang denda yang selama ini diberlakukan, Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan, dalam sidang tipiring pada Juni lalu, pihaknya menyidang belasan pelanggar.

Mulai prostitusi online, penjualan minol tanpa izin, hingga pelanggaran lain. Total denda yang dikumpulkan dari belasan pelanggar itu mencapai Rp 15 juta. ”Denda setiap pelanggar berbeda. Paling besar ya Rp 2,5 juta,” terang Heru.

Jika dirinci para pelanggar tersebut, ada 15 pelanggar Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame. Lalu dua pelanggar Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol. Salah satu pelanggar perda minol menjadi penyumbang denda terbesar, yakni Rp 2,5 juta.

Kemudian terdapat pula empat pelanggar Perda tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dan empat pelanggar Perda tentang Pemondokan. Sementara untuk sisanya yakni 15 pelanggar kedapatan melanggar Perda tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

“Yang terakhir ini jadi atensi kita karena masih banyak prostitusi di siang bolong,” tegas mantan kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang itu. (adn/dan)

MALANG KOTA-Sejak menjabat Wali Kota Malang pada 2018 lalu, Sutiaji langsung mengumumkan kebijakan moratorium izin minuman beralkohol (minol). Dia tidak ingin Malang yang sudah menjadi ”Kota Bermartabat” tersebut dinodai peredaran ”banyu setan”.

Komitmen itu diwujudkan hingga kini. Guna menguatkan pembatasan peredaran ”minuman haram” tersebut, eksekutif dan legislator menyusun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol. Perda ini menjadi payung hukum satpol PP untuk menertibkan pengusaha nakal. Bagi pedagang minol yang melanggar aturan, langsung ditindak.

Terhitung Januari-April lalu saja, satpol PP menyita sebanyak 1.849 botol minol. Jumlah sitaan ini bisa terus bertambah sesuai hasil razia. ”Jangan sampai Kota Malang ini mendapat citra jelek. Kita harus membangun ketenteraman antar warga,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji, beberapa waktu lalu.

Ribuan botol itu hasil razia di kafe maupun toko penjual minol yang tidak berizin. Setelah disita, botol berisi minol itu kemudian diserahkan ke kantor bea dan cukai Malang. ”Kami menjatuhkan sanksi terhadap semua pelanggar,” ungkap alumnus IAIN Sunan Ampel Malang itu (kini UIN Maliki).

Selain membatasi peredaran minol, Sutiaji juga gencar membrantas prostitusi online. Kos, guest house, dan hotel yang ditengarai menjadi praktik prostitusi, langsung dirazia. Setidaknya sudah ada 43 PKS online yang diamankan. Itu setelah satpol PP melakukan pemeriksaan di 48 pemondokan di Kota Malang.

Juni lalu, para PKS online itu menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Mini Block Office, area Balai Kota Malang. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para pelaku prostitusi online tersebut berasal dari daerah lain. Mereka datang ke kota-kota besar, termasuk Kota Malang untuk melayani pria hidung belang. ”Saya sempat turun ikut operasi dan terkejut beberapa dari pelanggar ada yang masih di bawah umur,” bebernya.

Sementara itu terkait pemanfaatan uang denda yang selama ini diberlakukan, Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan, dalam sidang tipiring pada Juni lalu, pihaknya menyidang belasan pelanggar.

Mulai prostitusi online, penjualan minol tanpa izin, hingga pelanggaran lain. Total denda yang dikumpulkan dari belasan pelanggar itu mencapai Rp 15 juta. ”Denda setiap pelanggar berbeda. Paling besar ya Rp 2,5 juta,” terang Heru.

Jika dirinci para pelanggar tersebut, ada 15 pelanggar Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame. Lalu dua pelanggar Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol. Salah satu pelanggar perda minol menjadi penyumbang denda terbesar, yakni Rp 2,5 juta.

Kemudian terdapat pula empat pelanggar Perda tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dan empat pelanggar Perda tentang Pemondokan. Sementara untuk sisanya yakni 15 pelanggar kedapatan melanggar Perda tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

“Yang terakhir ini jadi atensi kita karena masih banyak prostitusi di siang bolong,” tegas mantan kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang itu. (adn/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/