alexametrics
23.6 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

Poin-poin Omnibus Law yang Bikin Massa Kepung DPRD Kota malang

MALANG KOTA – RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan pada Senin (5/10) lalu menuai berbagai protes dan kontradiksi. Mulai dari mahasiswa hingga buruh mengeluarkan pernyataan yang kontra terhadap UU ini, hingga puncaknya mereka mengumbar aksi di Depan Gedung DPRD dan Balaikota Malang.

Mereka yang menamakan diri Aliansi Malang Melawan itu mengatakan bahwa UU Ciptaker ini lahir dari kepentingan investasi yang diwadahi dalam paket kebijakan pemerintah. Dan hal tersebut dikemas dalam pemudahan izin, hilangnya sanksi pidana pada pelanggar lingkungan hidup, dan lain sebagainya sebagai penyederhanaan.

“Niat pembenahan regulasi yang digadang-gadang dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru akan menciptakan lebih banyak penyumbatan dalam implementasi karena simplifikasi yang dilakukan hanya membabat ujung belaka tanpa perencanaan yang terintegrasi dengan agenda pembangunan. UU Omnibus Law Cipta Kerja membuat pengusaha dapat menikmati Hak Guna Usaha (HGU) langsung 90 tahun padahal sebelumnya hanya 25/35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun jika perusahaan memenuhi syarat,” Ujar Jeckry Perwakilan Aliansi.

Mereka menganggap, dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka terdapat masalah mendasar materi muatan pasal-pasal.

” Hal ini merupakan Sentralistik rasa Orde Baru. Terdapat hampir 400an pasal yang menarik kewenangan kepada Presiden melalui pembentukan peraturan presiden. Lalu UU ini juga Anti lingkungan hidup. Terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan berbasis risiko serta semakin terbatasnya partisipasi masyarakat,” paparnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka mereka menuntut untuk mencabut UU Omnibus Law Ciptaker.
“Melihat dari kondisi memprihatinkan dengan krisis kedaulatan ekonomi politik rakyat, serta demokrasi yang diciderai,Kkami yang tergabung dalam aliansi ‘Malang Melawan’ menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah republik Indonesia dan menyatakan sikap untuk Menuntut Pencabutan UU Ciptaker,” tandasnya.

Pewarta: Errica Vannie

MALANG KOTA – RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan pada Senin (5/10) lalu menuai berbagai protes dan kontradiksi. Mulai dari mahasiswa hingga buruh mengeluarkan pernyataan yang kontra terhadap UU ini, hingga puncaknya mereka mengumbar aksi di Depan Gedung DPRD dan Balaikota Malang.

Mereka yang menamakan diri Aliansi Malang Melawan itu mengatakan bahwa UU Ciptaker ini lahir dari kepentingan investasi yang diwadahi dalam paket kebijakan pemerintah. Dan hal tersebut dikemas dalam pemudahan izin, hilangnya sanksi pidana pada pelanggar lingkungan hidup, dan lain sebagainya sebagai penyederhanaan.

“Niat pembenahan regulasi yang digadang-gadang dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru akan menciptakan lebih banyak penyumbatan dalam implementasi karena simplifikasi yang dilakukan hanya membabat ujung belaka tanpa perencanaan yang terintegrasi dengan agenda pembangunan. UU Omnibus Law Cipta Kerja membuat pengusaha dapat menikmati Hak Guna Usaha (HGU) langsung 90 tahun padahal sebelumnya hanya 25/35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun jika perusahaan memenuhi syarat,” Ujar Jeckry Perwakilan Aliansi.

Mereka menganggap, dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka terdapat masalah mendasar materi muatan pasal-pasal.

” Hal ini merupakan Sentralistik rasa Orde Baru. Terdapat hampir 400an pasal yang menarik kewenangan kepada Presiden melalui pembentukan peraturan presiden. Lalu UU ini juga Anti lingkungan hidup. Terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan berbasis risiko serta semakin terbatasnya partisipasi masyarakat,” paparnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka mereka menuntut untuk mencabut UU Omnibus Law Ciptaker.
“Melihat dari kondisi memprihatinkan dengan krisis kedaulatan ekonomi politik rakyat, serta demokrasi yang diciderai,Kkami yang tergabung dalam aliansi ‘Malang Melawan’ menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah republik Indonesia dan menyatakan sikap untuk Menuntut Pencabutan UU Ciptaker,” tandasnya.

Pewarta: Errica Vannie

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/