alexametrics
22.4 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

Manfaatkan Momen Pilkada, MCW Demo Serukan Waspada Politik Korupsi

MALANG KOTA – Di tengah pelaksanaan pemeilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Malang Corruption Watch (MCW) melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota Malang, Rabu (9/12). Dalam aksi tersebut mereka menyerukan awasi politik korupsi dari kepentingan pemodal di pilkada serentak ini.

Aksi yang dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional itu menjadi momentum pegiat antikorupsi menyerukan mewaspadai lahirnya benih korupsi dari proses Pilkada.

Divisi Indoksi MCW Miri Pariyas mengatakan, Pilkada 2010 di Kabupaten Malang terbukti terjadi korupsi politik.

“Malang Corruption Watch menyatakan bahwa korupsi politik yang terjadi di Kabupaten Malang berdampak pada kemiskinan, kualitas pendidikan yang buruk harus segera dihentikan, dan yang terpenting adalah mendorong terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Malang yang sepenuhnya berdasarkan kepentingan publik. Oleh karena itu, pada momentum HAKI 2020 kali ini MCW mengingatkan dalam aksi ini,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa proses pilkada yang rentan dengan praktik money politik serta bentuk kecacatan demokrasi lainnya adalah prasyarat awal melahirkan pemimpin yang korup.

“Demokrasi yang berlangsung adalah demokrasi oligarki, politik yang berlangsung adalah politik pertahanan kekuasaan, maka siapapun yang terpilih, oligarki tetap menang. Terlebih Kabupaten Malang memiliki sejarah korupsi yang berkaitan erat dengan proses pilkada. Oleh karena itu, MCW mendesak kepada penyelenggara pilkada untuk bertindak secara tegas dan profesional dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keselamatan rakyat selama penyelenggaraan pencoblosan berlangsung,” jelas dia.

Pewarta: Errica Vannie

MALANG KOTA – Di tengah pelaksanaan pemeilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Malang Corruption Watch (MCW) melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota Malang, Rabu (9/12). Dalam aksi tersebut mereka menyerukan awasi politik korupsi dari kepentingan pemodal di pilkada serentak ini.

Aksi yang dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional itu menjadi momentum pegiat antikorupsi menyerukan mewaspadai lahirnya benih korupsi dari proses Pilkada.

Divisi Indoksi MCW Miri Pariyas mengatakan, Pilkada 2010 di Kabupaten Malang terbukti terjadi korupsi politik.

“Malang Corruption Watch menyatakan bahwa korupsi politik yang terjadi di Kabupaten Malang berdampak pada kemiskinan, kualitas pendidikan yang buruk harus segera dihentikan, dan yang terpenting adalah mendorong terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Malang yang sepenuhnya berdasarkan kepentingan publik. Oleh karena itu, pada momentum HAKI 2020 kali ini MCW mengingatkan dalam aksi ini,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa proses pilkada yang rentan dengan praktik money politik serta bentuk kecacatan demokrasi lainnya adalah prasyarat awal melahirkan pemimpin yang korup.

“Demokrasi yang berlangsung adalah demokrasi oligarki, politik yang berlangsung adalah politik pertahanan kekuasaan, maka siapapun yang terpilih, oligarki tetap menang. Terlebih Kabupaten Malang memiliki sejarah korupsi yang berkaitan erat dengan proses pilkada. Oleh karena itu, MCW mendesak kepada penyelenggara pilkada untuk bertindak secara tegas dan profesional dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keselamatan rakyat selama penyelenggaraan pencoblosan berlangsung,” jelas dia.

Pewarta: Errica Vannie

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/