alexametrics
18.5 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

Nataru, Pemkot Malang Optimistis Turun Level

MALANG KOTA – Pemerintah telah membatalkan rencana penerapan PPKM Level 3 saat libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) di semua wilayah. Perubahan kebijakan tersebut akan direspons Pemkot Malang setelah rapat koordinasi (rakor) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Termasuk rencana swab acak bakal tetap dilakukan atau tidak, juga masih menunggu hasil rakor.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dr Husnul Muarif kemarin (8/12). Dia mengatakan, rakor Forkopimda segera digelar menyikapi pembatalan PPKM Level 3 selama libur Nataru. “Apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat tentu akan diikuti daerah. Namun untuk keputusan resminya masih menunggu hasil rakor forkopimda,” katanya.

Hal itu juga menyangkut rencana swab acak yang sebelumnya bakal digelar saat Nataru juga masih menunggu hasil rakor. Meski begitu, untuk antisipasi sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus saat Nataru, Dinkes Kota Malang tetap akan berkoordinasi dengan 11 rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus Covid-19.

Menurut Khusnul, Kota Malang bisa turun level dalam kebijakan PPKM dari dua ke satu saat libur Nataru. Sebab ada 6 indikator yang dinilainya telah memenuhi syarat. Di antaranya jumlah kasus baru yang terkonfirmasi Covid-19 tidak lebih dari 5 orang dari total penduduk sebanyak 100 ribu jiwa setiap minggunya. Kemudian kasus baru dari Covid-19 yang melakukan rawat inap tidak lebih dari 20 orang dari total 100 ribu penduduk setiap minggunya.

Selanjutnya, untuk kasus kematian akibat Covid-19 tidak lebih satu orang dari total 100 ribu penduduk setiap harinya. Sedangkan untuk persentase positivity rate yang ada tidak lebih dari 5 persen. Sementara kegiatan tracing harus di atas 14 orang dari setiap kasus terkonfirmasi juga telah terpenuhi. Terakhir, persentase bad occupancy rate yang ada tidak lebih dari 60 persen. “Insya Allah bisa memenuhi semuanya,” katanya.

Sementara itu, menanggapi pembatalan kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan pihaknya menaati kebijakan pemerintah pusat. Dia hanya mengingatkan bahwa aspek kesehatan merupakan hal yang utama untuk ditaati oleh masyarakat. Karena berpengaruh pada kondisi ekonomi agar tidak sampai terpuruk lagi. “Ini penting maka bagaimana mengolaborasikan dua kepentingan itu yang sangat utama,” katanya.

Dia juga berharap para pengusaha yang ada di Kota Malang tetap patuh terhadap prokes. Sementara masyarakat juga diharapkan untuk menjalankan aktivitas kesehatan dengan benar seperti masuk mall, pasar, kantor dan lainnya menggunakan aplikasi PeduliLindungi bagi yang sudah vaksinasi. Maka dengan begitu akan tumbuh keyakinan bahwa berkunjung ke Kota Malang dapat aman dan nyaman.

“Sehingga nantinya diharapkan banyak kalangan pengusaha, lalu orang yang sedang berbelanja menentukan pilihannya ke Kota Malang karena betul-betul tertib dalam menjalankan protokol kesehatan,” tutupnya.(nug/nay)

MALANG KOTA – Pemerintah telah membatalkan rencana penerapan PPKM Level 3 saat libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) di semua wilayah. Perubahan kebijakan tersebut akan direspons Pemkot Malang setelah rapat koordinasi (rakor) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Termasuk rencana swab acak bakal tetap dilakukan atau tidak, juga masih menunggu hasil rakor.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dr Husnul Muarif kemarin (8/12). Dia mengatakan, rakor Forkopimda segera digelar menyikapi pembatalan PPKM Level 3 selama libur Nataru. “Apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat tentu akan diikuti daerah. Namun untuk keputusan resminya masih menunggu hasil rakor forkopimda,” katanya.

Hal itu juga menyangkut rencana swab acak yang sebelumnya bakal digelar saat Nataru juga masih menunggu hasil rakor. Meski begitu, untuk antisipasi sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus saat Nataru, Dinkes Kota Malang tetap akan berkoordinasi dengan 11 rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus Covid-19.

Menurut Khusnul, Kota Malang bisa turun level dalam kebijakan PPKM dari dua ke satu saat libur Nataru. Sebab ada 6 indikator yang dinilainya telah memenuhi syarat. Di antaranya jumlah kasus baru yang terkonfirmasi Covid-19 tidak lebih dari 5 orang dari total penduduk sebanyak 100 ribu jiwa setiap minggunya. Kemudian kasus baru dari Covid-19 yang melakukan rawat inap tidak lebih dari 20 orang dari total 100 ribu penduduk setiap minggunya.

Selanjutnya, untuk kasus kematian akibat Covid-19 tidak lebih satu orang dari total 100 ribu penduduk setiap harinya. Sedangkan untuk persentase positivity rate yang ada tidak lebih dari 5 persen. Sementara kegiatan tracing harus di atas 14 orang dari setiap kasus terkonfirmasi juga telah terpenuhi. Terakhir, persentase bad occupancy rate yang ada tidak lebih dari 60 persen. “Insya Allah bisa memenuhi semuanya,” katanya.

Sementara itu, menanggapi pembatalan kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan pihaknya menaati kebijakan pemerintah pusat. Dia hanya mengingatkan bahwa aspek kesehatan merupakan hal yang utama untuk ditaati oleh masyarakat. Karena berpengaruh pada kondisi ekonomi agar tidak sampai terpuruk lagi. “Ini penting maka bagaimana mengolaborasikan dua kepentingan itu yang sangat utama,” katanya.

Dia juga berharap para pengusaha yang ada di Kota Malang tetap patuh terhadap prokes. Sementara masyarakat juga diharapkan untuk menjalankan aktivitas kesehatan dengan benar seperti masuk mall, pasar, kantor dan lainnya menggunakan aplikasi PeduliLindungi bagi yang sudah vaksinasi. Maka dengan begitu akan tumbuh keyakinan bahwa berkunjung ke Kota Malang dapat aman dan nyaman.

“Sehingga nantinya diharapkan banyak kalangan pengusaha, lalu orang yang sedang berbelanja menentukan pilihannya ke Kota Malang karena betul-betul tertib dalam menjalankan protokol kesehatan,” tutupnya.(nug/nay)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/