alexametrics
24.1 C
Malang
Tuesday, 15 June 2021

Sutiaji: Kota Malang Kondusif dan Sangat Toleran

MALANG KOTA – Praktik diskriminatif masih bisa terjadi di mana saja, termasuk di era otonomi daerah di Indonesia sekarang ini. Selain faktor perbedaan tafsir, berkembangnya polarisasi politik serta serbuan digital seringkali menyebabkan pemecahan masalah diskriminasi sulit dilakukan.

“Begitu banyak tantangan hadir di era digital saat ini. Perubahan cara hidup, hoaks, ancaman lunturnya budaya, dan lain-lain sehingga terjadi disrupsi di semua sektor kehidupan termasuk tumbuhnya benih diskriminasi. Namun sejatinya tidak ada satu ajaran agama pun yang membenarkan diskriminasi” ungkap Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji saat tampil menjadi narasumber dalam seminar dengan tema ’Stategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif atas nama Otonomi Daerah Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional’ melalui Zoom Meeting di Ruang Kerja Balai Kota Kamis (10/06). Sutiaji mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat tampil untuk menjadi pemateri dalam seminar yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tersebut.

Menurut Sutiaji, sejak dahulu Kota Malang memiliki lingkungan sosial kondusif yang turut melahirkan ekosistem pembangunan yang sehat (tentram dan damai) dan menjadi daya tarik bagi ratusan ribu pendatang, mahasiswa maupun pekerja dari berbagai daerah. Sehingga Malang sering menjadi barometer toleransi nasional.

“Malang kondusif, sangat kondusif. Forum Kerukunan umat beragama dan Bakesbangpol juga menyebutkan bahwa Malang sangat toleran. Alhamdulillah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang terus menurun dan semua tertangani. Lalu untuk capaian indeks pembangunan gender Kota Malang meningkat dan cukup tinggi secara komparatif dengan Kota atau Kabupaten lain di Jawa Timur yaitu di tahun 2018 sebesar 94,71 lalu ditahun 2019 ada di 94,72” papar Sutiaji.

Sedangkan untuk capaian indeks pemberdayaan gender Kota Malang, lanjut Sutiaji, juga meningkat signifikan dan cukup tinggi secara komparatif dengan kota dan kabupaten lain di Jawa Timur. Dia mencontohkan di tahun 2018 angkanya 71,05 dan pada 2019 meningkat menjadi 78,11. “Untuk strategi kunci mencegah diskriminasi yaitu komimen daerah, literasi, dialog, peran serta tokoh agama, masyarakat, akademisi, reorientasi kurikulum dan dukungan media,” jelas Sutiaji.

Komitmen daerah yang jelas dan nyata tersurat dalam misi ketiga RPJMD 2018-2023 yaitu mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat rentan dan gender serta penguatan regulasi daerah. Pemerintah Kota Malang juga aktif mendorong literasi birokrasi maupun tokoh pelopor melalui berbagi pelatihan. Selain itu perpustakaan kota didorong memperkaya koleksi buku dengan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan lainnya.

“Insyallah nafas Pancasila selaras dengan upaya mereduksi diskriminasi. Tentu tidak bisa abai pada teknologi, Pemkot Malang berupaya mereduksi diskriminasi dengan membangun sistem informasi perempuan, SMS center dan pengaduan kekerasan perempuan dan anak. Sehingga sangat penting untuk membuka pintu silaturahmi antar beragam pemikiran dengan mengutamakan musyawarah bukan silang pendapat di media sosial” tambahnya.

Upaya lain untuk mereduksi diskriminasi adalah membangun ruang suara dalam pembangunan bagi kelompok rentan melalui musrenbang tematik. Sinergi merupakan kunci menjaga kondusifitas Kota Malang. Selain itu peran serta masyarakat juga mutlak diperlukan dan Pemkot Malang aktif mewadahi.

Pewarta: Intan Refa

MALANG KOTA – Praktik diskriminatif masih bisa terjadi di mana saja, termasuk di era otonomi daerah di Indonesia sekarang ini. Selain faktor perbedaan tafsir, berkembangnya polarisasi politik serta serbuan digital seringkali menyebabkan pemecahan masalah diskriminasi sulit dilakukan.

“Begitu banyak tantangan hadir di era digital saat ini. Perubahan cara hidup, hoaks, ancaman lunturnya budaya, dan lain-lain sehingga terjadi disrupsi di semua sektor kehidupan termasuk tumbuhnya benih diskriminasi. Namun sejatinya tidak ada satu ajaran agama pun yang membenarkan diskriminasi” ungkap Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji saat tampil menjadi narasumber dalam seminar dengan tema ’Stategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif atas nama Otonomi Daerah Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional’ melalui Zoom Meeting di Ruang Kerja Balai Kota Kamis (10/06). Sutiaji mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat tampil untuk menjadi pemateri dalam seminar yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tersebut.

Menurut Sutiaji, sejak dahulu Kota Malang memiliki lingkungan sosial kondusif yang turut melahirkan ekosistem pembangunan yang sehat (tentram dan damai) dan menjadi daya tarik bagi ratusan ribu pendatang, mahasiswa maupun pekerja dari berbagai daerah. Sehingga Malang sering menjadi barometer toleransi nasional.

“Malang kondusif, sangat kondusif. Forum Kerukunan umat beragama dan Bakesbangpol juga menyebutkan bahwa Malang sangat toleran. Alhamdulillah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang terus menurun dan semua tertangani. Lalu untuk capaian indeks pembangunan gender Kota Malang meningkat dan cukup tinggi secara komparatif dengan Kota atau Kabupaten lain di Jawa Timur yaitu di tahun 2018 sebesar 94,71 lalu ditahun 2019 ada di 94,72” papar Sutiaji.

Sedangkan untuk capaian indeks pemberdayaan gender Kota Malang, lanjut Sutiaji, juga meningkat signifikan dan cukup tinggi secara komparatif dengan kota dan kabupaten lain di Jawa Timur. Dia mencontohkan di tahun 2018 angkanya 71,05 dan pada 2019 meningkat menjadi 78,11. “Untuk strategi kunci mencegah diskriminasi yaitu komimen daerah, literasi, dialog, peran serta tokoh agama, masyarakat, akademisi, reorientasi kurikulum dan dukungan media,” jelas Sutiaji.

Komitmen daerah yang jelas dan nyata tersurat dalam misi ketiga RPJMD 2018-2023 yaitu mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat rentan dan gender serta penguatan regulasi daerah. Pemerintah Kota Malang juga aktif mendorong literasi birokrasi maupun tokoh pelopor melalui berbagi pelatihan. Selain itu perpustakaan kota didorong memperkaya koleksi buku dengan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan lainnya.

“Insyallah nafas Pancasila selaras dengan upaya mereduksi diskriminasi. Tentu tidak bisa abai pada teknologi, Pemkot Malang berupaya mereduksi diskriminasi dengan membangun sistem informasi perempuan, SMS center dan pengaduan kekerasan perempuan dan anak. Sehingga sangat penting untuk membuka pintu silaturahmi antar beragam pemikiran dengan mengutamakan musyawarah bukan silang pendapat di media sosial” tambahnya.

Upaya lain untuk mereduksi diskriminasi adalah membangun ruang suara dalam pembangunan bagi kelompok rentan melalui musrenbang tematik. Sinergi merupakan kunci menjaga kondusifitas Kota Malang. Selain itu peran serta masyarakat juga mutlak diperlukan dan Pemkot Malang aktif mewadahi.

Pewarta: Intan Refa

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru