alexametrics
18.5 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

Jika Dipaksakan Mengkonversi Tenaga Honorer ke PPPK, APBD Bisa Jebol

MALANG KOTA – Kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) mulai 2023 memaksa pemerintah daerah di Malang Raya untuk memutar otak. Pasalnya, mereka memiliki ribuan pegawai honorer yang tenaganya memang masih dibutuhkan. Penghapusan langsung bisa mengganggu kinerja. Sementara pengalihan status membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Misalnya di Kota Malang yang sampai saat ini memiliki 4.000 tenaga honorer.  Tidak mudah bagi Pemkot Malang untuk menghapus seluruh tenaga honorer dalam sekejap. Ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan agar tak sampai salah langkah. Pertama dan yang paling penting adalah kecukupan anggaran. ”Saat ini, untuk seribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dalam setahun butuh Rp 84 miliar. Dan itu dibebankan ke APBD,” beber Wali Kota Malang Sutiaji.

Pertimbangan kedua, untuk mengubah status tenaga honorer ke PPPK jelas membutuhkan seleksi lagi. Sutiaji pun menilai perlu ada kelonggaran sikap dari pemerintah pusat  terhadap tiap pemda. Apalagi dari 4.000 tenaga honorer itu, sebagian merupakan guru tidak tetap (GTT).

Jumlah GTT di Kota Malang saat ini mencapai 2.000 orang. Meski demikian, Sutiaji menilai sebagian GTT bakal diseleksi lagi menjadi PPPK. Dengan cara itu, pemkot bakal lebih mudah menata kebutuhan pegawai tiap tahun. ”Dengan cara itu, kami bakal mudah menata lagi kebutuhan anggaran belanja yang diminta pusat 30 persen untuk belanja pegawai dan 70 persen untuk belanja modal,” terang pemilik kursi N1 itu.

Sutiaji juga menyebut ke depan akan ada kemungkinan terjadinya efisiensi tenaga honorer agar tak terlalu membebani APBD Kota Malang. Dengan kata lain, pemkot bakal menggunakan digitalisasi layanan kepada masyarakat mengingat kemajuan teknologi menjadi hal yang mau tak mau harus, dilakukan pemkot.

Sejauh ini, pemkot masih meminta pemerintah pusat bisa bijak lagi mengatur aturan penghapusan tenaga honorer. Jangan sampai ada punishment (hukuman) berupa dana alokasi khusus (DAK) tak dicairkan imbas tak menghapus tenaga honorer. Agar tak sampai salah langkah, pemkot juga sudah ancang-ancang menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023 lebih awal. ”Kalau nggak gitu, kasihan juga nasib honorer, yang pasti harus ada rencana alternatif,” tegas Sutiaji.

Di sisi lain, penghapusan tenaga honorer mulai tahun depan membuat pemkot juga berada dalam dilema. Misalnya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang saat ini masih mempekerjakan 860 tenaga honorer. Kalau langsung dihapus, mereka pasti kekurangan tenaga. ”Jelas kurang. Jumlah itu (860 tenaga honorer) kan dari petugas kebersihan,” kata Kepala DLH Kota Malang Wahyu Setianto.

Wahyu mengaku belum tahu secara detail nasib para tenaga honorer setelah November 2023. Jika memang diubah statusnya menjadi PPPK, maka itu tak masalah. Jika tidak, maka dia harus dipusingkan dengan mencari tambahan personel lainnya. (adn/fin/fif/fat)

MALANG KOTA – Kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) mulai 2023 memaksa pemerintah daerah di Malang Raya untuk memutar otak. Pasalnya, mereka memiliki ribuan pegawai honorer yang tenaganya memang masih dibutuhkan. Penghapusan langsung bisa mengganggu kinerja. Sementara pengalihan status membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Misalnya di Kota Malang yang sampai saat ini memiliki 4.000 tenaga honorer.  Tidak mudah bagi Pemkot Malang untuk menghapus seluruh tenaga honorer dalam sekejap. Ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan agar tak sampai salah langkah. Pertama dan yang paling penting adalah kecukupan anggaran. ”Saat ini, untuk seribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dalam setahun butuh Rp 84 miliar. Dan itu dibebankan ke APBD,” beber Wali Kota Malang Sutiaji.

Pertimbangan kedua, untuk mengubah status tenaga honorer ke PPPK jelas membutuhkan seleksi lagi. Sutiaji pun menilai perlu ada kelonggaran sikap dari pemerintah pusat  terhadap tiap pemda. Apalagi dari 4.000 tenaga honorer itu, sebagian merupakan guru tidak tetap (GTT).

Jumlah GTT di Kota Malang saat ini mencapai 2.000 orang. Meski demikian, Sutiaji menilai sebagian GTT bakal diseleksi lagi menjadi PPPK. Dengan cara itu, pemkot bakal lebih mudah menata kebutuhan pegawai tiap tahun. ”Dengan cara itu, kami bakal mudah menata lagi kebutuhan anggaran belanja yang diminta pusat 30 persen untuk belanja pegawai dan 70 persen untuk belanja modal,” terang pemilik kursi N1 itu.

Sutiaji juga menyebut ke depan akan ada kemungkinan terjadinya efisiensi tenaga honorer agar tak terlalu membebani APBD Kota Malang. Dengan kata lain, pemkot bakal menggunakan digitalisasi layanan kepada masyarakat mengingat kemajuan teknologi menjadi hal yang mau tak mau harus, dilakukan pemkot.

Sejauh ini, pemkot masih meminta pemerintah pusat bisa bijak lagi mengatur aturan penghapusan tenaga honorer. Jangan sampai ada punishment (hukuman) berupa dana alokasi khusus (DAK) tak dicairkan imbas tak menghapus tenaga honorer. Agar tak sampai salah langkah, pemkot juga sudah ancang-ancang menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023 lebih awal. ”Kalau nggak gitu, kasihan juga nasib honorer, yang pasti harus ada rencana alternatif,” tegas Sutiaji.

Di sisi lain, penghapusan tenaga honorer mulai tahun depan membuat pemkot juga berada dalam dilema. Misalnya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang saat ini masih mempekerjakan 860 tenaga honorer. Kalau langsung dihapus, mereka pasti kekurangan tenaga. ”Jelas kurang. Jumlah itu (860 tenaga honorer) kan dari petugas kebersihan,” kata Kepala DLH Kota Malang Wahyu Setianto.

Wahyu mengaku belum tahu secara detail nasib para tenaga honorer setelah November 2023. Jika memang diubah statusnya menjadi PPPK, maka itu tak masalah. Jika tidak, maka dia harus dipusingkan dengan mencari tambahan personel lainnya. (adn/fin/fif/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/