alexametrics
18.5 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

Ini Kata Pakar tentang Modifikasi Aturan PPKM oleh Wali Kota Malang

MALANG KOTA – Pemkot Malang mulai menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hari ini (11/1). Munculnya modifikasi beberapa ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang masih menjadi sorotan. Karena dalam SE nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Malang itu ada yang tak sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Salah satunya terkait pemberlakuan jam malam. Jika dalam Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2021, jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 19.00 WIB, Wali Kota Malang memutuskan memperpanjang hingga pukul 20.00 WIB.

Menurut pakar kebijakan publik UMM, Dr Wahyudi MSi, sudah sepatutnya Pemkot Malang tunduk dan patuh pada ketentuan dari pemerintah pusat. “Sebab keputusan itu pasti sudah mempertimbangkan mudharat dan manfaatnya untuk kepentingan nasional. Maka, wajar jika nanti misalnya kemudian Mendagri menegurnya atas pertimbangan yang diberikan oleh Gugus Tugas Covid-19 Nasional, ” ujarnya.

Namun hal tersebut menjadi berbeda jika memang ada klausul dari Kemendagri yang menyebutkan bolehnya modifikasi yang dilakukan pemerintah daerah. “Jika pemkot membuat modifikasi, berarti pemkot telah mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di wilayah kota Malang, ” terangnya.

Sehingga hal ini juga pasti sudah menjadi pertimbangan matang. “Mengingat kesehatan dan keselamatan bangsa harus menjadi hukum tertinggi. Maka Bapak Wali Kota dalam pengambilan kebijakannya juga pasti sudah melakukan kajian juga, ” tandasnya.

Pewarta : Errica Vannie

MALANG KOTA – Pemkot Malang mulai menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hari ini (11/1). Munculnya modifikasi beberapa ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang masih menjadi sorotan. Karena dalam SE nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Malang itu ada yang tak sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Salah satunya terkait pemberlakuan jam malam. Jika dalam Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2021, jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 19.00 WIB, Wali Kota Malang memutuskan memperpanjang hingga pukul 20.00 WIB.

Menurut pakar kebijakan publik UMM, Dr Wahyudi MSi, sudah sepatutnya Pemkot Malang tunduk dan patuh pada ketentuan dari pemerintah pusat. “Sebab keputusan itu pasti sudah mempertimbangkan mudharat dan manfaatnya untuk kepentingan nasional. Maka, wajar jika nanti misalnya kemudian Mendagri menegurnya atas pertimbangan yang diberikan oleh Gugus Tugas Covid-19 Nasional, ” ujarnya.

Namun hal tersebut menjadi berbeda jika memang ada klausul dari Kemendagri yang menyebutkan bolehnya modifikasi yang dilakukan pemerintah daerah. “Jika pemkot membuat modifikasi, berarti pemkot telah mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di wilayah kota Malang, ” terangnya.

Sehingga hal ini juga pasti sudah menjadi pertimbangan matang. “Mengingat kesehatan dan keselamatan bangsa harus menjadi hukum tertinggi. Maka Bapak Wali Kota dalam pengambilan kebijakannya juga pasti sudah melakukan kajian juga, ” tandasnya.

Pewarta : Errica Vannie

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/