alexametrics
23.9 C
Malang
Thursday, 19 May 2022

One Man One Tree, Solusi Agar Banjir Bandang Kota Batu Tidak Terulang

KOTA BATU – Banjir bandang di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Kamis (4/11/21) memantik reaksi sejumlah akademisi. Selain pemerhati lingkungan, para mahasiswa pun tidak ketinggalan. Mereka di minta untuk ambil bagian dari upaya konservasi tersebut. Yakni melalui sistem One Man One Tree.

Para perwakilan kampus bersama Jasa Tirta 1, Cabang Dinas Kehutanan Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Dinas Pertanian dan lembaga lain rembuk bareng dalam Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Islam Raden Rahmat kemarin. Salah satu poin rekomendasi dari diskusi yang digagas Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Malang itu adalah, harus ada gerakan reboisasi massal di Malang Raya. Mulai dari Kota Batu sampai seluruh wilayah di Kabupaten Malang. Penanaman pohon produktif berakar kuat ini sudah tidak bisa ditunda lagi jika tidak ingin bencana banjir atau longsor terulang.

Kepala Cabang Dinas Kehutanan Malang Sapto Yuwono SHut MM menegaskan, dalam kasus banjir bandang saat ini, tidak perlu ada yang saling menyalahkan. Yang harus dilakukan adalah bagaimana solusinya ke depan. Karena  kalau mencari penyebab dan siapa yang salah, akan tidak ada selesainya. Karena itu dia meminta ada kolaborasi semua pihak menyadarkan masyarakat akan pentingnya fungsi konservasi. Gerakan kecil penanaman pohon harus kembali digelorakan. Karena salah satu penyebab banjir karena budaya menanam pohon sudah kendur. Dia mencontohkan dalam skala kecil, pemerintah dan pihak kampus harus membuat kebijakan misalkan satu mahasiswa wajib menanam satu pohon. Ini kelihatannya sepele, namun membawa dampak kebaikan besar. ”Jadi mahasiswa dari luar kota jangan sampai mengurangi jatah oksigen warga Malang. Caranya mereka wajib menanam,” seru Sapto  dengan nada semangat.

Instansinya, imbuh Sapto, memang tidak punya kewenangan untuk menyoroti kondisi hutan. Baik yang hutan produksi, lindung atau konservasi. Karena hutan itu masuk ranah Perhutani maupun Tahura.  Namun peran dari Dinas Kehutanan adalah penyadaran masyarakat di kawasan hutan terkait dengan fungsi konservasi dan menjaga lingkungan. ”Kami sangat mendukung Pemerintah Kota Batu misalnya dengan Satu Nama Satu Pohon. Di daerah lain ada program One Man One Tree. Nah program semacam ini yang kami dorong,” tandas Sapto.

Berkaca pada banjir bandang di Kota Batu, semua elemen saat ini harus  berani membuat kebijakan agak berani. Misalkan saja tegas melarang warga menanam hortikultura atau sayuran di kawasan hutan. Tanaman harus pohon tegakan yang akarnya bisa menyimpan air. Begitu dengan kampus, juga kalau perlu mewajibkan mahasiswa pecinta alam untuk membawa bibit tanaman ketika mendaki gunung.  Namun kebijakan yang dibuat harus tetap mempertimbangkan tiga pilar kehutanan: ekologi, ekonomi dan sosial. ”Intinya harus ada aktivitas penanaman demi penyelamatan lingkungan,” tegas dia.

Gayung bersambut, masukan tersebut sejalan dengan program di Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Karena sebelum ada banjir di Kota Batu, sudah ada reboisasi bersama Universitas Brawijaya. Tanaman yang dipilih adalah kopi. Luas lahan sementara 10 hektar di pegunungan Wajak Kabupaten Malang. Ini juga upaya menangkal banjir. Karena bukan hanya di Kota Batu yang banyak hutan gundul, di Kabupaten Malang juga sama saja. ”Selain reboisasi, kami juga sudah bikin embung dan perbanyak biopori,” papar Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kholidah Masruroh.

Dalam FGD yang juga dihadiri perwakilan dari Unira, STAI Ibnu Sina, IAI Alqolam, STAINU Karangploso tersebut menelurkan rencana kerjasama antarlembaga. Unira dan STAI Ibnu Sina misalnya menyiapkan mahasiswa untuk bergabung dengan program lingkungan. Mulai reboisasi, clean up atau pembersihan sungai sampai penyadaran masyarakat tentang fungsi konservasi. ”Prinsip, kami kalau diminta dinas terkait untuk mengaja lingkungan sangat senang. Akan kami kerahkan mahasiswa kami,” tegas Ketua STAI Ibnu Sina Dr. Noerrohmah MPd.

Antisipasi banjir dan ancaman kekeringan pun ternyata juga sudah dilakukan ISNU Kabupaten Malang. Yakni dengan membuat sumur resapan di kawasan sulit air. Salah satunya di Kalipare yang sudah ada 13 sumur resapan. ”Alhamdulillah, saat musim hujan tidak ada banjir lagi di sana. Dan saat kemarau, sumber airnya  lancar. Kami akan all out untuk keberlangsungan lingkungan. Karena kami menyadari ini juga bagian dari jihad,” tandas Ketua ISNU Kabupaten Malang Abdullah Syam.

Dinas Lingkungan Hidup Bibit Pohon Beringin

Di sisi lain, program penanaman pohon ini juga sudah disiapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Untuk penanggulangan bencana banjir, pihaknya sudah menyiapkan bibit pohon beringin sekitar 300 pohon dan bibit bambu sekitar 1000 pohon. Dinas LH juga menyiapkan vetiver  1000. “Untuk kapan ditanamnya kami akan kordinasikan lagi,” kata Kepala DLH Kota Batu Aris Setiawan.

Untuk teknisnya, Dinas LH akan koordinasi dengan Perhutani selaku pengelola hutan.  “Jadi Perhutani bisa menyampaikan apapun juga. Saya kira kemarin sudah dijelaskan  permasalahan itu juga karena ada bendungan alami, sekarang kita lebih fokus ke langkah solusinya,” ungkapnya.

Untuk langkah ke depannya, pihaknya akan melihat bagaimana kondisi eksisting hutan. Misalnya, dalam rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pihaknya tentunya akan men-support Perhutani. “Supportnya dalam bentuk bantuan bibit dari pemda,” katanya.

Artinya DLH dan Perhutani akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk penanganan ke depannya. Hal itu agar kejadian banjir tidak terjadi lagi. Ada dua hal yang akan dikomunikasikan. Yakni RHL dan membangun komunikasi yang kuat dengan masyarakat. “Karena kita punya kewenangan berbeda, arahnya jelas untuk melakukan RHL,” tambahnya.

Terkait rencana Perhutani melakukan identifikasi ulang pada 600 hektar lahan yang alih fungsi, mendapatkan dukungan dari legislatif. Hal itu dinilai sebagai pemecahan masalah.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu Heli Suyanto mengatakan, pihaknya mendukung bila memang Perhutani akan melakukan identifikasi ulang terhadap lahan di Kota Batu. Lantaran, Perhutani memang pemangku wilayah hutan. Kemungkinan itu akan menjadi salah satu cara atau solusi dalam penanggulangan banjir. “Kita tidak bisa saling menyalahkan, justru harus duduk bersama untuk mengupas problem lahan ini,” ungkapnya.

Artinya, harus saling support demi tujuan yang sama. Yakni, agar kejadian banjir tidak terulang lagi, atau setidaknya bisa diminimalisir. Dalam hal ini, tentunya memang Perhutani yang mengetahui dan memahami lahan hutan. “Misalnya cocoknya ditanami apa, tanaman tegakan atau bagaimana, mereka yang lebih paham,” katanya.

Namun, karena wilayahnya di Kota Batu, legislatif ataupun eksekutif juga harus terlibat. Misalnya dengan memberikan bantuan bibit tanaman yang dibutuhkan. “Intinya saling bekerjasama saling bantu untuk menangani bencana ini,” tegasnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kota Batu Agung Sedayu mengatakan, pihkanya juga mendukung identifikasi ulang lahan seluas 600 hektar tersebut. Hal itu karena untuk mencari kebenaran apa yang terjadi lapangan. “Kami persilahkan kalau memang mereka mau identifikasi ulang, biar nanti bisa sama-sama klarifikasi di lapangan,” ungkapnya.

Namun, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk masuk di ranah tersebut. Karena memang ranahnya Perhutani.  Yang jelas bila memang untuk mencari pemecahan masalah dan untuk kebaikan bersama, pihaknya akan mendukung. Sebab, dampak akhirnya ke Kota Batu. Yang jelas di berharap, fungsi lahan hutan kembali pada fungsi semula. Yakni, untuk menjaga ekosistem.

Satu Pipa PDAM Belum Tersambung

Salah satu dampak banjir yang dirasakan masyarakat hingga kemarin adalah berkurangnya akses air minum. Ini karena ada tiga pipa PDAM Kota Malang yang rusak. Namun baru dua pipa yang sudah berhasil dibenahi lagi. Yakni di kawasan  jurang susu area perbatasan Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji dan Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso.

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta M. Nor Muhlas mengatakan, dampak banjir juga membuat pipa-pipa yang berada di kawasan Kota Batu terputus dan terbawa arus banjir. Sehingga pihaknya harus memperbaikinya untuk kenyamanan masyarakat. “Harus ada terobosan inisiasi untuk mengakali hal tersebut,” ungkapnya.

Lantaran, bila menunggu selesainya evakuasi material dan pembersihan lumpur, tentunya butuh waktu cukup lama. Sehingga pihaknya melakukan by pass atau memotong sementara jalur pipa existing. “Kami menyambungnya dengan pipa sementara yang diletakkan tepat di atas pipa existing, sehingga air bisa kembali mengalir kembali,” tambahnya.

Dia menyebutkan, dari tiga pipa yang terdampak, tinggal satu pipa yang belum diperbaiki dan masih dalam proses perbaikan. Namun, pihaknya akan mempercepat perbaikan. “Sekarang di jurang susu perbatasan Karangploso, kalau bisa hari ini (kemarin) atau besok (hari ini)semua sudah selesai,” harapnya. Menurut dia, untuk memperbaiki pipa yang rusak itu memang terbilang sulit.

***

Sementara itu Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan identifikasi penyebab banjir bandang. Kemarin (10/11), mereka menyimpulkan hal baru yakni potensi peningkatan limpasan dan angkutan sedimen dari alur drainase alami. Limpasan permukaan merupakan aliran air yang mengalir di atas permukaan karena penuhnya kapasitas infiltrasi (saringan) tanah. Tiga titik yang memiliki potensi itu di antaranya Pusung Lading, Alas Bengking, dan Sumbergondo.

Hasil pantauan udara yang dilakukan PJT 1 selama lima hari itu memotret pinggiran sungai sudah berubah drastis. Lahan pertanian yang diduga menjadi sumber masalah tergambar cukup jelas. Namun tak seluruhnya menjadi penyebab.

”Tergantung dari pengelola kawasan, namun jika melihat dari hasil dronning kami dorong ada tindakan tegas dari pihak terkait,” kata Direktur Utama PJT 1 Raymond Valiant Ruritan.

Pihaknya melihat kawasan hutan sudah berubah cukup drastis. Ada yang masih rimbun dengan pepohonan dan terbuka karena pembukaan lahan pertanian. Maka pengelolaan kawasan hutan dari Perhutani dan masyarakat perlu diatur secara rinci. Sebab pengelolaan lahan pertanian sudah meresahkan di dekat aliran sungai.

Dua wilayah yakni Alas Bengking dan Sumbergondo hampir seluruhnya dibuka untuk pertanian. Akibatnya, dalam jangka waktu panjang potensi banjir banjar akan terjadi lagi. Bahkan bisa lebih besar mengingat limpasan permukaan semakin tinggi.

“Daerah Glagah Wangi yang berbeda alur juga bisa terdampak karena limpasan tersebut,” ucap Raymond.

Sisi kanan kiri tebing di aliran sungai menurut Raymond perlu ada perlindungan. Sebab identifikasi awal lumpur yang dibawa adalah gerusan tanah di tebing. Sehingga tanah tergerus dan melebar seperti yang terlihat saat ini. Dia pun ingin kesadaran dari sejumlah pihak bisa peduli dengan lingkungan daerah hulu. (adn/ulf/abm)

KOTA BATU – Banjir bandang di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Kamis (4/11/21) memantik reaksi sejumlah akademisi. Selain pemerhati lingkungan, para mahasiswa pun tidak ketinggalan. Mereka di minta untuk ambil bagian dari upaya konservasi tersebut. Yakni melalui sistem One Man One Tree.

Para perwakilan kampus bersama Jasa Tirta 1, Cabang Dinas Kehutanan Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Dinas Pertanian dan lembaga lain rembuk bareng dalam Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Islam Raden Rahmat kemarin. Salah satu poin rekomendasi dari diskusi yang digagas Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Malang itu adalah, harus ada gerakan reboisasi massal di Malang Raya. Mulai dari Kota Batu sampai seluruh wilayah di Kabupaten Malang. Penanaman pohon produktif berakar kuat ini sudah tidak bisa ditunda lagi jika tidak ingin bencana banjir atau longsor terulang.

Kepala Cabang Dinas Kehutanan Malang Sapto Yuwono SHut MM menegaskan, dalam kasus banjir bandang saat ini, tidak perlu ada yang saling menyalahkan. Yang harus dilakukan adalah bagaimana solusinya ke depan. Karena  kalau mencari penyebab dan siapa yang salah, akan tidak ada selesainya. Karena itu dia meminta ada kolaborasi semua pihak menyadarkan masyarakat akan pentingnya fungsi konservasi. Gerakan kecil penanaman pohon harus kembali digelorakan. Karena salah satu penyebab banjir karena budaya menanam pohon sudah kendur. Dia mencontohkan dalam skala kecil, pemerintah dan pihak kampus harus membuat kebijakan misalkan satu mahasiswa wajib menanam satu pohon. Ini kelihatannya sepele, namun membawa dampak kebaikan besar. ”Jadi mahasiswa dari luar kota jangan sampai mengurangi jatah oksigen warga Malang. Caranya mereka wajib menanam,” seru Sapto  dengan nada semangat.

Instansinya, imbuh Sapto, memang tidak punya kewenangan untuk menyoroti kondisi hutan. Baik yang hutan produksi, lindung atau konservasi. Karena hutan itu masuk ranah Perhutani maupun Tahura.  Namun peran dari Dinas Kehutanan adalah penyadaran masyarakat di kawasan hutan terkait dengan fungsi konservasi dan menjaga lingkungan. ”Kami sangat mendukung Pemerintah Kota Batu misalnya dengan Satu Nama Satu Pohon. Di daerah lain ada program One Man One Tree. Nah program semacam ini yang kami dorong,” tandas Sapto.

Berkaca pada banjir bandang di Kota Batu, semua elemen saat ini harus  berani membuat kebijakan agak berani. Misalkan saja tegas melarang warga menanam hortikultura atau sayuran di kawasan hutan. Tanaman harus pohon tegakan yang akarnya bisa menyimpan air. Begitu dengan kampus, juga kalau perlu mewajibkan mahasiswa pecinta alam untuk membawa bibit tanaman ketika mendaki gunung.  Namun kebijakan yang dibuat harus tetap mempertimbangkan tiga pilar kehutanan: ekologi, ekonomi dan sosial. ”Intinya harus ada aktivitas penanaman demi penyelamatan lingkungan,” tegas dia.

Gayung bersambut, masukan tersebut sejalan dengan program di Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Karena sebelum ada banjir di Kota Batu, sudah ada reboisasi bersama Universitas Brawijaya. Tanaman yang dipilih adalah kopi. Luas lahan sementara 10 hektar di pegunungan Wajak Kabupaten Malang. Ini juga upaya menangkal banjir. Karena bukan hanya di Kota Batu yang banyak hutan gundul, di Kabupaten Malang juga sama saja. ”Selain reboisasi, kami juga sudah bikin embung dan perbanyak biopori,” papar Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kholidah Masruroh.

Dalam FGD yang juga dihadiri perwakilan dari Unira, STAI Ibnu Sina, IAI Alqolam, STAINU Karangploso tersebut menelurkan rencana kerjasama antarlembaga. Unira dan STAI Ibnu Sina misalnya menyiapkan mahasiswa untuk bergabung dengan program lingkungan. Mulai reboisasi, clean up atau pembersihan sungai sampai penyadaran masyarakat tentang fungsi konservasi. ”Prinsip, kami kalau diminta dinas terkait untuk mengaja lingkungan sangat senang. Akan kami kerahkan mahasiswa kami,” tegas Ketua STAI Ibnu Sina Dr. Noerrohmah MPd.

Antisipasi banjir dan ancaman kekeringan pun ternyata juga sudah dilakukan ISNU Kabupaten Malang. Yakni dengan membuat sumur resapan di kawasan sulit air. Salah satunya di Kalipare yang sudah ada 13 sumur resapan. ”Alhamdulillah, saat musim hujan tidak ada banjir lagi di sana. Dan saat kemarau, sumber airnya  lancar. Kami akan all out untuk keberlangsungan lingkungan. Karena kami menyadari ini juga bagian dari jihad,” tandas Ketua ISNU Kabupaten Malang Abdullah Syam.

Dinas Lingkungan Hidup Bibit Pohon Beringin

Di sisi lain, program penanaman pohon ini juga sudah disiapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Untuk penanggulangan bencana banjir, pihaknya sudah menyiapkan bibit pohon beringin sekitar 300 pohon dan bibit bambu sekitar 1000 pohon. Dinas LH juga menyiapkan vetiver  1000. “Untuk kapan ditanamnya kami akan kordinasikan lagi,” kata Kepala DLH Kota Batu Aris Setiawan.

Untuk teknisnya, Dinas LH akan koordinasi dengan Perhutani selaku pengelola hutan.  “Jadi Perhutani bisa menyampaikan apapun juga. Saya kira kemarin sudah dijelaskan  permasalahan itu juga karena ada bendungan alami, sekarang kita lebih fokus ke langkah solusinya,” ungkapnya.

Untuk langkah ke depannya, pihaknya akan melihat bagaimana kondisi eksisting hutan. Misalnya, dalam rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pihaknya tentunya akan men-support Perhutani. “Supportnya dalam bentuk bantuan bibit dari pemda,” katanya.

Artinya DLH dan Perhutani akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk penanganan ke depannya. Hal itu agar kejadian banjir tidak terjadi lagi. Ada dua hal yang akan dikomunikasikan. Yakni RHL dan membangun komunikasi yang kuat dengan masyarakat. “Karena kita punya kewenangan berbeda, arahnya jelas untuk melakukan RHL,” tambahnya.

Terkait rencana Perhutani melakukan identifikasi ulang pada 600 hektar lahan yang alih fungsi, mendapatkan dukungan dari legislatif. Hal itu dinilai sebagai pemecahan masalah.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu Heli Suyanto mengatakan, pihaknya mendukung bila memang Perhutani akan melakukan identifikasi ulang terhadap lahan di Kota Batu. Lantaran, Perhutani memang pemangku wilayah hutan. Kemungkinan itu akan menjadi salah satu cara atau solusi dalam penanggulangan banjir. “Kita tidak bisa saling menyalahkan, justru harus duduk bersama untuk mengupas problem lahan ini,” ungkapnya.

Artinya, harus saling support demi tujuan yang sama. Yakni, agar kejadian banjir tidak terulang lagi, atau setidaknya bisa diminimalisir. Dalam hal ini, tentunya memang Perhutani yang mengetahui dan memahami lahan hutan. “Misalnya cocoknya ditanami apa, tanaman tegakan atau bagaimana, mereka yang lebih paham,” katanya.

Namun, karena wilayahnya di Kota Batu, legislatif ataupun eksekutif juga harus terlibat. Misalnya dengan memberikan bantuan bibit tanaman yang dibutuhkan. “Intinya saling bekerjasama saling bantu untuk menangani bencana ini,” tegasnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kota Batu Agung Sedayu mengatakan, pihkanya juga mendukung identifikasi ulang lahan seluas 600 hektar tersebut. Hal itu karena untuk mencari kebenaran apa yang terjadi lapangan. “Kami persilahkan kalau memang mereka mau identifikasi ulang, biar nanti bisa sama-sama klarifikasi di lapangan,” ungkapnya.

Namun, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk masuk di ranah tersebut. Karena memang ranahnya Perhutani.  Yang jelas bila memang untuk mencari pemecahan masalah dan untuk kebaikan bersama, pihaknya akan mendukung. Sebab, dampak akhirnya ke Kota Batu. Yang jelas di berharap, fungsi lahan hutan kembali pada fungsi semula. Yakni, untuk menjaga ekosistem.

Satu Pipa PDAM Belum Tersambung

Salah satu dampak banjir yang dirasakan masyarakat hingga kemarin adalah berkurangnya akses air minum. Ini karena ada tiga pipa PDAM Kota Malang yang rusak. Namun baru dua pipa yang sudah berhasil dibenahi lagi. Yakni di kawasan  jurang susu area perbatasan Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji dan Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso.

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta M. Nor Muhlas mengatakan, dampak banjir juga membuat pipa-pipa yang berada di kawasan Kota Batu terputus dan terbawa arus banjir. Sehingga pihaknya harus memperbaikinya untuk kenyamanan masyarakat. “Harus ada terobosan inisiasi untuk mengakali hal tersebut,” ungkapnya.

Lantaran, bila menunggu selesainya evakuasi material dan pembersihan lumpur, tentunya butuh waktu cukup lama. Sehingga pihaknya melakukan by pass atau memotong sementara jalur pipa existing. “Kami menyambungnya dengan pipa sementara yang diletakkan tepat di atas pipa existing, sehingga air bisa kembali mengalir kembali,” tambahnya.

Dia menyebutkan, dari tiga pipa yang terdampak, tinggal satu pipa yang belum diperbaiki dan masih dalam proses perbaikan. Namun, pihaknya akan mempercepat perbaikan. “Sekarang di jurang susu perbatasan Karangploso, kalau bisa hari ini (kemarin) atau besok (hari ini)semua sudah selesai,” harapnya. Menurut dia, untuk memperbaiki pipa yang rusak itu memang terbilang sulit.

***

Sementara itu Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan identifikasi penyebab banjir bandang. Kemarin (10/11), mereka menyimpulkan hal baru yakni potensi peningkatan limpasan dan angkutan sedimen dari alur drainase alami. Limpasan permukaan merupakan aliran air yang mengalir di atas permukaan karena penuhnya kapasitas infiltrasi (saringan) tanah. Tiga titik yang memiliki potensi itu di antaranya Pusung Lading, Alas Bengking, dan Sumbergondo.

Hasil pantauan udara yang dilakukan PJT 1 selama lima hari itu memotret pinggiran sungai sudah berubah drastis. Lahan pertanian yang diduga menjadi sumber masalah tergambar cukup jelas. Namun tak seluruhnya menjadi penyebab.

”Tergantung dari pengelola kawasan, namun jika melihat dari hasil dronning kami dorong ada tindakan tegas dari pihak terkait,” kata Direktur Utama PJT 1 Raymond Valiant Ruritan.

Pihaknya melihat kawasan hutan sudah berubah cukup drastis. Ada yang masih rimbun dengan pepohonan dan terbuka karena pembukaan lahan pertanian. Maka pengelolaan kawasan hutan dari Perhutani dan masyarakat perlu diatur secara rinci. Sebab pengelolaan lahan pertanian sudah meresahkan di dekat aliran sungai.

Dua wilayah yakni Alas Bengking dan Sumbergondo hampir seluruhnya dibuka untuk pertanian. Akibatnya, dalam jangka waktu panjang potensi banjir banjar akan terjadi lagi. Bahkan bisa lebih besar mengingat limpasan permukaan semakin tinggi.

“Daerah Glagah Wangi yang berbeda alur juga bisa terdampak karena limpasan tersebut,” ucap Raymond.

Sisi kanan kiri tebing di aliran sungai menurut Raymond perlu ada perlindungan. Sebab identifikasi awal lumpur yang dibawa adalah gerusan tanah di tebing. Sehingga tanah tergerus dan melebar seperti yang terlihat saat ini. Dia pun ingin kesadaran dari sejumlah pihak bisa peduli dengan lingkungan daerah hulu. (adn/ulf/abm)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/