alexametrics
29.2 C
Malang
Saturday, 28 May 2022

Eksekusi Tanah Sengketa Pizza Hut Ditunda PN Malang, Kenapa?

MALANG KOTA – Eksekusi tanah sengketa di Ruko Jalan Galunggung 76 Blok 1, Gadingkasri, Kota Malang ditunda. Ruko yang di atasnya berdiri Pizza Hut Delivery (PHD) itu sejatinya dieksekusi pada 10 Februari, namun H-2 pelaksanaan eksekusi, Pengadilan Negeri (PN) Malang membatalkan eksekusi pengosongan tersebut.

Kasus ini berawal dari konflik berkepanjangan antara Dr F.M. Valentina SH MHum dengan dr Hardy Soetanto (alm).

Diketahui, Valentina dan Hardy sebelumnya adalah suami istri. Keduanya lantas terlibat pertengkaran hingga akhirnya bercerai. Ketika bercerai, keduanya terlibat sengketa terkait dengan harta gono-gini.

Ada sejumlah aset yang menjadi objek sengketa. Keduanya pun sama-sama membawa kasusnya ke meja hukum. Saling lapor dan saling gugat. Bahkan, kasus hukum keduanya berlanjut hingga ke Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, salah satu keputusan dari MA terkait persoalan hukum antara Hardy dan Valentina adalah memerintahkan kepada PN Malang untuk memimpin pelaksanaan lelang terhadap aset-aset yang merupakan harta gono-gini untuk selanjutnya dibagi antara Hardy dan Valentina.

PN Malang lantas menerbitkan penetapan pelaksanaan lelang dengan No: 01/Pdt.Eks/2017/PN.TBN Jo.No.25/Pdt.G/2013/PN.TBN tanggal 6 Januari 2020. Dan yang dilelang adalah 27 objek.

Pada 3 Juni 2020, PN Malang telah melaksanakan lelang terhadap lima aset. Ada dua orang yang memenangkan lelang. Mereka adalah DWT dan RWT. DWT memenangi lelang atas aset yang berada di kawasan Taman Ijen, Kota Malang. Sedangkan RWT memenangi lelang atas empat objek aset. Tiga aset berada di kawasan Klojen, Kota Malang, dan satu aset berada di Kota Batu.

Para pemenang lelang telah mendapatkan kuitansi pelunasan atas objek yang telah dimenangkan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. Keduanya juga sudah membayar pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke Dinas Pendapatan (sekarang Badan Pendapatan Daerah) Kota Malang atas objek yang dimenangkan.

Baik DWT maupun RWT juga sama-sama sudah mendapatkan risalah lelang dan Grosse (salinan) Risalah Lelang No 248/47/2020 tanggal 3 Juni 2020 dari KPKNL.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan lelang tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang dan BPN Kota Batu telah menerbitkan sertifikat baru atas nama pemenang lelang (dalam hal ini DWT dan RWT) disertai pembatalan sertifikat lama yang dikuasai pemilik sebelumnya.

Jawa Pos Radar Malang mendapatkan klipingan koran yang memuat iklan pengumuman penerbitan sertifikat pengganti yang dibuat oleh BPN Kota Batu dan BPN Kota Malang. BPN Kota Batu membuat pengumuman penerbitan sertifikat pengganti atas satu objek aset yang terletak di Kota Batu. Sedangkan BPN Kota Malang membuat pengumuman penerbitan sertifikat pengganti atas empat objek aset yang berada di Kota Malang.

Karena berbagai persyaratan legal-formal telah dipenuhi oleh para pemenang lelang, maka selanjutnya bola ada di tangan PN Malang untuk melakukan eksekusi pengosongan terhadap aset-aset yang menjadi objek lelang.

Salah satu aset yang akan dieksekusi oleh PN Malang adalah objek yang terletak di Ruko Jalan Galunggung 76 Blok 1, Gadingkasri, Kota Malang. Objek aset ini sedianya dieksekusi oleh PN Malang untuk dikosongkan pada 10 Februari lalu. Surat penetapan pengosongan pun sudah dibuat oleh PN Malang, yakni No 12/Eks/2020/PN.Mlg; No13/Eks/2020/PN.Mlg; No 14/ Eks/2020/PN.Mlg; dan No 15/Eks/2020/PN.Mlg.

Ketika berbagai persiapan untuk eksekusi pengosongan sudah dilakukan, termasuk di dalamnya pihak PN sudah mengundang berbagai pihak untuk ikut mengamankan pelaksanaan eksekusi pengosongan, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi.

Pada H-2 sebelum pelaksanaan eksekusi pengosongan dilakukan, tiba-tiba PN Malang membatalkan eksekusi pengosongan, khususnya terhadap objek aset yang terdapat di Ruko Jalan Galunggung yang kini disewa oleh Pizza Hut tersebut.

Dalam surat yang dibuat oleh PN Malang yang ditandatangani pada 8 Februari 2020 disebutkan, pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap objek aset (ruko di Jalan Galunggung) ditangguhkan sampai pada batas waktu yang ditentukan kemudian. Alias belum jelas kapan kepastiannya.

Kuasa hukum RWT, Lardi SH MH, mengatakan, pihaknya kecewa dengan penundaan eksekusi ruko tersebut, apalagi penundaannya tergolong mendadak. Hanya 18 jam sebelum eksekusi dilaksanakan.

”Klien saya ini pemenang lelang. Harusnya dilindungi hukum hak-haknya (mendapatkan ruko tersebut),” ujar Lardi saat dikonfirmasi Rabu lalu (10/3).

Selain kecewa, dia juga bertanya-tanya, ada apa di balik penundaan eksekusi ruko tersebut. ”Kalau saya bilang ini ada permainan, nanti saya dikira overthinking. Tapi secara logika ini memang tidak masuk akal,” tambah Lardi.

Alasan penundaan eksekusi itu terungkap berdasarkan surat No 14/Eks/2020/PN.Mlg. Dalam surat itu disebutkan alasan penangguhan karena ada surat dari Pengadilan Tinggi Surabaya No W.14-U/1095/HK./II/2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal panggilan kepada Ketua PN Malang.

Intinya, PT memanggil Ketua PN untuk dimintai klarifikasi atas laporan yang dibuat oleh Valentina. Valentina adalah pemilik lama dari objek aset (Ruko Jalan Galunggung) yang sudah dilelang dan sudah ada pemenang lelangnya itu.

Disinggung mengenai adanya surat dari PT tersebut, Lardi menilai ada yang tidak wajar. ”Saya tahu kalau kantor PT lockdown karena saya berencana memasukkan surat pengaduan. Menurut saya ini sudah tidak wajar,” kata dia.

Lardi mengaku kliennya sangat dirugikan atas penangguhan eksekusi ruko tersebut, baik secara material ataupun immaterial.

”Saya tidak hafal betul nominalnya, tapi yang jelas kami dirugikan. Ini perkara sudah inkracht, tapi kenapa masih dipermasalahkan,” keluh Lardi.

Dia menilai, penangguhan eksekusi pengosongan aset itu menjadi preseden bagi aparat penegak hukum. ”Karena kami diombang-ambingkan oleh penegak hukum sendiri,” kata dia.

Dia melanjutkan, pihaknya sudah mengikuti prosedur secara benar. Bahkan, sejak awal perkara pada 2013 lalu. Baik perkara di PN, PT, kasasi, dan PK (peninjauan kembali) sudah dilalui semua. ”Apalagi waktu itu juga ada perlawanan,” imbuhnya.

Seharusnya, menurut dia, jika memang ada kejanggalan, kenapa tidak dilakukan pembantahan waktu perkara masih berjalan. ”Kan kami jadi bertanya-tanya. Ada apa ini?” ungkapnya.

Untuk menemukan jawabannya, pihaknya tidak diam begitu saja. Dia melakukan upaya hukum yang lain. Misalnya, melayangkan pengaduan kepada MA. Prinsipnya, dia memohon perlindungan hukum serta kepastian hukum terkait eksekusi pengosongan lahan.

”Dan itu sudah ada balasannya. MA sudah mengirimkan surat pada PT dan PN terkait kasus tersebut. Mereka diminta pertanggungjawaban,” ungkapnya.

Dia berharap, langkahnya itu bisa menjadi perlindungan hukum sehingga eksekusi pengosongan lahan bisa dilakukan dalam waktu dekat.

”Kalau semakin lama, semakin banyak tanda tanya ”why”. Ada apa ini?” tegasnya. (ulf/c1/dan/fia)

MALANG KOTA – Eksekusi tanah sengketa di Ruko Jalan Galunggung 76 Blok 1, Gadingkasri, Kota Malang ditunda. Ruko yang di atasnya berdiri Pizza Hut Delivery (PHD) itu sejatinya dieksekusi pada 10 Februari, namun H-2 pelaksanaan eksekusi, Pengadilan Negeri (PN) Malang membatalkan eksekusi pengosongan tersebut.

Kasus ini berawal dari konflik berkepanjangan antara Dr F.M. Valentina SH MHum dengan dr Hardy Soetanto (alm).

Diketahui, Valentina dan Hardy sebelumnya adalah suami istri. Keduanya lantas terlibat pertengkaran hingga akhirnya bercerai. Ketika bercerai, keduanya terlibat sengketa terkait dengan harta gono-gini.

Ada sejumlah aset yang menjadi objek sengketa. Keduanya pun sama-sama membawa kasusnya ke meja hukum. Saling lapor dan saling gugat. Bahkan, kasus hukum keduanya berlanjut hingga ke Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, salah satu keputusan dari MA terkait persoalan hukum antara Hardy dan Valentina adalah memerintahkan kepada PN Malang untuk memimpin pelaksanaan lelang terhadap aset-aset yang merupakan harta gono-gini untuk selanjutnya dibagi antara Hardy dan Valentina.

PN Malang lantas menerbitkan penetapan pelaksanaan lelang dengan No: 01/Pdt.Eks/2017/PN.TBN Jo.No.25/Pdt.G/2013/PN.TBN tanggal 6 Januari 2020. Dan yang dilelang adalah 27 objek.

Pada 3 Juni 2020, PN Malang telah melaksanakan lelang terhadap lima aset. Ada dua orang yang memenangkan lelang. Mereka adalah DWT dan RWT. DWT memenangi lelang atas aset yang berada di kawasan Taman Ijen, Kota Malang. Sedangkan RWT memenangi lelang atas empat objek aset. Tiga aset berada di kawasan Klojen, Kota Malang, dan satu aset berada di Kota Batu.

Para pemenang lelang telah mendapatkan kuitansi pelunasan atas objek yang telah dimenangkan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. Keduanya juga sudah membayar pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke Dinas Pendapatan (sekarang Badan Pendapatan Daerah) Kota Malang atas objek yang dimenangkan.

Baik DWT maupun RWT juga sama-sama sudah mendapatkan risalah lelang dan Grosse (salinan) Risalah Lelang No 248/47/2020 tanggal 3 Juni 2020 dari KPKNL.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan lelang tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang dan BPN Kota Batu telah menerbitkan sertifikat baru atas nama pemenang lelang (dalam hal ini DWT dan RWT) disertai pembatalan sertifikat lama yang dikuasai pemilik sebelumnya.

Jawa Pos Radar Malang mendapatkan klipingan koran yang memuat iklan pengumuman penerbitan sertifikat pengganti yang dibuat oleh BPN Kota Batu dan BPN Kota Malang. BPN Kota Batu membuat pengumuman penerbitan sertifikat pengganti atas satu objek aset yang terletak di Kota Batu. Sedangkan BPN Kota Malang membuat pengumuman penerbitan sertifikat pengganti atas empat objek aset yang berada di Kota Malang.

Karena berbagai persyaratan legal-formal telah dipenuhi oleh para pemenang lelang, maka selanjutnya bola ada di tangan PN Malang untuk melakukan eksekusi pengosongan terhadap aset-aset yang menjadi objek lelang.

Salah satu aset yang akan dieksekusi oleh PN Malang adalah objek yang terletak di Ruko Jalan Galunggung 76 Blok 1, Gadingkasri, Kota Malang. Objek aset ini sedianya dieksekusi oleh PN Malang untuk dikosongkan pada 10 Februari lalu. Surat penetapan pengosongan pun sudah dibuat oleh PN Malang, yakni No 12/Eks/2020/PN.Mlg; No13/Eks/2020/PN.Mlg; No 14/ Eks/2020/PN.Mlg; dan No 15/Eks/2020/PN.Mlg.

Ketika berbagai persiapan untuk eksekusi pengosongan sudah dilakukan, termasuk di dalamnya pihak PN sudah mengundang berbagai pihak untuk ikut mengamankan pelaksanaan eksekusi pengosongan, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi.

Pada H-2 sebelum pelaksanaan eksekusi pengosongan dilakukan, tiba-tiba PN Malang membatalkan eksekusi pengosongan, khususnya terhadap objek aset yang terdapat di Ruko Jalan Galunggung yang kini disewa oleh Pizza Hut tersebut.

Dalam surat yang dibuat oleh PN Malang yang ditandatangani pada 8 Februari 2020 disebutkan, pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap objek aset (ruko di Jalan Galunggung) ditangguhkan sampai pada batas waktu yang ditentukan kemudian. Alias belum jelas kapan kepastiannya.

Kuasa hukum RWT, Lardi SH MH, mengatakan, pihaknya kecewa dengan penundaan eksekusi ruko tersebut, apalagi penundaannya tergolong mendadak. Hanya 18 jam sebelum eksekusi dilaksanakan.

”Klien saya ini pemenang lelang. Harusnya dilindungi hukum hak-haknya (mendapatkan ruko tersebut),” ujar Lardi saat dikonfirmasi Rabu lalu (10/3).

Selain kecewa, dia juga bertanya-tanya, ada apa di balik penundaan eksekusi ruko tersebut. ”Kalau saya bilang ini ada permainan, nanti saya dikira overthinking. Tapi secara logika ini memang tidak masuk akal,” tambah Lardi.

Alasan penundaan eksekusi itu terungkap berdasarkan surat No 14/Eks/2020/PN.Mlg. Dalam surat itu disebutkan alasan penangguhan karena ada surat dari Pengadilan Tinggi Surabaya No W.14-U/1095/HK./II/2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal panggilan kepada Ketua PN Malang.

Intinya, PT memanggil Ketua PN untuk dimintai klarifikasi atas laporan yang dibuat oleh Valentina. Valentina adalah pemilik lama dari objek aset (Ruko Jalan Galunggung) yang sudah dilelang dan sudah ada pemenang lelangnya itu.

Disinggung mengenai adanya surat dari PT tersebut, Lardi menilai ada yang tidak wajar. ”Saya tahu kalau kantor PT lockdown karena saya berencana memasukkan surat pengaduan. Menurut saya ini sudah tidak wajar,” kata dia.

Lardi mengaku kliennya sangat dirugikan atas penangguhan eksekusi ruko tersebut, baik secara material ataupun immaterial.

”Saya tidak hafal betul nominalnya, tapi yang jelas kami dirugikan. Ini perkara sudah inkracht, tapi kenapa masih dipermasalahkan,” keluh Lardi.

Dia menilai, penangguhan eksekusi pengosongan aset itu menjadi preseden bagi aparat penegak hukum. ”Karena kami diombang-ambingkan oleh penegak hukum sendiri,” kata dia.

Dia melanjutkan, pihaknya sudah mengikuti prosedur secara benar. Bahkan, sejak awal perkara pada 2013 lalu. Baik perkara di PN, PT, kasasi, dan PK (peninjauan kembali) sudah dilalui semua. ”Apalagi waktu itu juga ada perlawanan,” imbuhnya.

Seharusnya, menurut dia, jika memang ada kejanggalan, kenapa tidak dilakukan pembantahan waktu perkara masih berjalan. ”Kan kami jadi bertanya-tanya. Ada apa ini?” ungkapnya.

Untuk menemukan jawabannya, pihaknya tidak diam begitu saja. Dia melakukan upaya hukum yang lain. Misalnya, melayangkan pengaduan kepada MA. Prinsipnya, dia memohon perlindungan hukum serta kepastian hukum terkait eksekusi pengosongan lahan.

”Dan itu sudah ada balasannya. MA sudah mengirimkan surat pada PT dan PN terkait kasus tersebut. Mereka diminta pertanggungjawaban,” ungkapnya.

Dia berharap, langkahnya itu bisa menjadi perlindungan hukum sehingga eksekusi pengosongan lahan bisa dilakukan dalam waktu dekat.

”Kalau semakin lama, semakin banyak tanda tanya ”why”. Ada apa ini?” tegasnya. (ulf/c1/dan/fia)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/