alexametrics
26.5 C
Malang
Friday, 27 May 2022

Pemkot Malang Fasilitasi Puluhan Pelaku UKM Urus Legalitas Produk

MALANG KOTA – Legalitas produk menjadi salah satu poin penting dalam pemasaran. Terutama bagi mereka yang bergerak di bidang UKM. Karena itu, Pemkot Malang lewat Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang kembali memfasilitasi pelaku UKM untuk mengurus dokumen produknya.

Legalitas tersebut meliputi sertifikasi halal, BPOM, uji nutrisi serta SNI. Produk UKM yang sudah memenuhi standar akan lebih mudah melakukan ekspansi pasar. Disamping memberikan rasa percaya kepada konsumen, akan kandungan dari produk tersebut. “Legalitas itu dibutuhkan oleh UKM, hanya saja seringkali mereka kesulitan akses ke sana, oleh karena itu kami fasilitasi,” ujar Kepala Diskopindag Kota Malang Muhammad Syailendra.

Pendampingan dilakukan dengan memandu para pelaku usaha yang hendak memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). ”Untuk tahun ini kita fasilitasi untuk sertifikat halal, merk dan uji nutrisi. Untuk BPOM dan SNI rencana tahun depan,” tambah Kepala Bidang Perindustrian Diskopindag Yuke Siswanti.

Kuota yang dibuka pun terbatas, karena terbatasnya anggaran. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan legalitas ini ditanggung oleh Diskopindag. Jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halal sejumlah 20 UKM, merk ada 24 UKM dan uji nutrisi ada 15 UKM.

Sebenarnya para pelaku usaha ini sudah diberikan sosialisasi terkait teknis pendaftarannya. “Tapi saat pegang formulirnya, baru bingung. Belajar dari yang lalu, kita lakukan pendampingan ini,” lanjut mantan Lurah Bunulrejo ini. Menurutnya tidak semua jenis legalitas membutuhkan pendampingan.

Yuke menuturkan sertifikasi merk, pelaku usaha hanya cukup memberikan label produknya. ”Tapi sebelum itu harus dicek dulu, ada nama yang sama apa tidak. Karena ini menyangkut HAKI kan,” sambungnya. Sementara untuk sertifikat uji nutrisi rencananya juga akan dilakukan pendampingan serupa, tetapi belum dipastikan waktunya.

”Jadi pelaku usaha yang daftar sertifikat halal harus segera mengumpulkan formulirnya. Untuk kita serahkan ke provinsi,” kata wanita berambut sebahu itu. Proses selanjutnya, pihak LPPOM MUI Jawa Timur akan melakukan audit kepada pelaku usaha yang mendaftar tersebut. Pengecekan meliputi bahan baku produk sampai kebersihan tempat produksi. Jika semua memenuhi syarat, maka legalitas halal bisa dikeluarkan.

Pewarta: Intan Refa Septiana

MALANG KOTA – Legalitas produk menjadi salah satu poin penting dalam pemasaran. Terutama bagi mereka yang bergerak di bidang UKM. Karena itu, Pemkot Malang lewat Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang kembali memfasilitasi pelaku UKM untuk mengurus dokumen produknya.

Legalitas tersebut meliputi sertifikasi halal, BPOM, uji nutrisi serta SNI. Produk UKM yang sudah memenuhi standar akan lebih mudah melakukan ekspansi pasar. Disamping memberikan rasa percaya kepada konsumen, akan kandungan dari produk tersebut. “Legalitas itu dibutuhkan oleh UKM, hanya saja seringkali mereka kesulitan akses ke sana, oleh karena itu kami fasilitasi,” ujar Kepala Diskopindag Kota Malang Muhammad Syailendra.

Pendampingan dilakukan dengan memandu para pelaku usaha yang hendak memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). ”Untuk tahun ini kita fasilitasi untuk sertifikat halal, merk dan uji nutrisi. Untuk BPOM dan SNI rencana tahun depan,” tambah Kepala Bidang Perindustrian Diskopindag Yuke Siswanti.

Kuota yang dibuka pun terbatas, karena terbatasnya anggaran. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan legalitas ini ditanggung oleh Diskopindag. Jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halal sejumlah 20 UKM, merk ada 24 UKM dan uji nutrisi ada 15 UKM.

Sebenarnya para pelaku usaha ini sudah diberikan sosialisasi terkait teknis pendaftarannya. “Tapi saat pegang formulirnya, baru bingung. Belajar dari yang lalu, kita lakukan pendampingan ini,” lanjut mantan Lurah Bunulrejo ini. Menurutnya tidak semua jenis legalitas membutuhkan pendampingan.

Yuke menuturkan sertifikasi merk, pelaku usaha hanya cukup memberikan label produknya. ”Tapi sebelum itu harus dicek dulu, ada nama yang sama apa tidak. Karena ini menyangkut HAKI kan,” sambungnya. Sementara untuk sertifikat uji nutrisi rencananya juga akan dilakukan pendampingan serupa, tetapi belum dipastikan waktunya.

”Jadi pelaku usaha yang daftar sertifikat halal harus segera mengumpulkan formulirnya. Untuk kita serahkan ke provinsi,” kata wanita berambut sebahu itu. Proses selanjutnya, pihak LPPOM MUI Jawa Timur akan melakukan audit kepada pelaku usaha yang mendaftar tersebut. Pengecekan meliputi bahan baku produk sampai kebersihan tempat produksi. Jika semua memenuhi syarat, maka legalitas halal bisa dikeluarkan.

Pewarta: Intan Refa Septiana

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/