alexametrics
27.9 C
Malang
Thursday, 7 July 2022

Lewat BLUD Parkir, Pemkot Malang Kejar PAD Rp 12,5 Miliar

MALANG KOTA — Pemkot Malang bakal segera memiliki UPT berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perparkiran. Hal ini dilakukan agar pengelolaan parkir di Kota Malang bisa lebih baik dan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir bisa lebih maksimal.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, target PAD retribusi parkir tahun ini mencapai sekitar Rp 12,5 miliar. Sedangkan, tahun lalu, targetnya hanya sekitar Rp 4,5 miliar. Praktis, ada kenaikan sekitar Rp 8 miliar tahun ini.

”Saat ini tinggal menunggu tanda tangan gubernur. Kami sudah membahas dengan provinsi akhir tahun lalu. Dan secara prinsip sudah disetujui UPT ini,” kata Kepala Dishub Kota Malang Handi Priyanto.

Menurutnya, Dishub tidak bisa mengambil langkah cepat jika ada perubahan tata kelola. Perubahan tersebut baru bsia dieksekusi jika perda terlebih dahulu.

”Kalau dikelola UPT cukup perwal sudah bisa. Perwal ini nggak serumit perda,” terangnya.

Dia menambahkan, semua area parkir di Kota Malang, baik yang dikelola Pemkot Malang melalui e-parkir atau dikelola masyarakat, setornya retribusi ke UPT ini. Sehingga, retribusi parkir bisa lebih maksimal.

”Dinas sifatnya hanya mengawasi nanti,” imbuh dia.

Seperti diketahui, salah satu upaya Pemkot Malang untuk meningkatkan retribusi parkir dengan menerapkan e-parkir di stadion Gajayana. Sedangkan, ke depan juga bakal diterapkan e-parkir di beberapa titik aset milik Pemkot Malang, seperti gedung perkantoran terpadu Tlogowaru dan Gedung Kartini.

Pewarta: Imam N

MALANG KOTA — Pemkot Malang bakal segera memiliki UPT berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perparkiran. Hal ini dilakukan agar pengelolaan parkir di Kota Malang bisa lebih baik dan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir bisa lebih maksimal.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, target PAD retribusi parkir tahun ini mencapai sekitar Rp 12,5 miliar. Sedangkan, tahun lalu, targetnya hanya sekitar Rp 4,5 miliar. Praktis, ada kenaikan sekitar Rp 8 miliar tahun ini.

”Saat ini tinggal menunggu tanda tangan gubernur. Kami sudah membahas dengan provinsi akhir tahun lalu. Dan secara prinsip sudah disetujui UPT ini,” kata Kepala Dishub Kota Malang Handi Priyanto.

Menurutnya, Dishub tidak bisa mengambil langkah cepat jika ada perubahan tata kelola. Perubahan tersebut baru bsia dieksekusi jika perda terlebih dahulu.

”Kalau dikelola UPT cukup perwal sudah bisa. Perwal ini nggak serumit perda,” terangnya.

Dia menambahkan, semua area parkir di Kota Malang, baik yang dikelola Pemkot Malang melalui e-parkir atau dikelola masyarakat, setornya retribusi ke UPT ini. Sehingga, retribusi parkir bisa lebih maksimal.

”Dinas sifatnya hanya mengawasi nanti,” imbuh dia.

Seperti diketahui, salah satu upaya Pemkot Malang untuk meningkatkan retribusi parkir dengan menerapkan e-parkir di stadion Gajayana. Sedangkan, ke depan juga bakal diterapkan e-parkir di beberapa titik aset milik Pemkot Malang, seperti gedung perkantoran terpadu Tlogowaru dan Gedung Kartini.

Pewarta: Imam N

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/