MALANG KOTA – Kota Malang disebut oleh Global Traffic Scoreboard 2021 sebagai kota termacet keempat di Indonesia setelah Surabaya di posisi pertama, Jakarta posisi ketiga. Hal ini membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang semakin terpacu untuk mengatasi kemacetan.
Kemacetan di Kota Malang dinilai termasuk panjang, yakni 29 jam per tahun. Pemkot pun berencana menggodok pembangunan underpass di sejumlah titik demi mengurai kemacetan. Jumlahnya yang dibangun nantinya tak cukup satu, namun hingga tiga underpass sekaligus. Rencana tersebut diungkapkan langsung oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Terkait di mana saja letak underpass tersebut, Sutiaji masih enggan untuk membicarakannya lebih lanjut.
”Jadi nanti ada underpass dan jalan tembus supaya kemacetan di Kota Malang bisa terurai,” katanya saat ditemui di mini block office siang kemarin (13/1). Rencana membangun underpass tentu juga dibarengi dengan anggaran yang dimiliki oleh pemkot. Namun rasanya untuk tahun ini bakal tak terlaksana karena Sutiaji menegaskan pada 2022 tak ada pembangunan fisik. Pembangunan fisik hanya ada dua, yakni penyelesaian Jembatan Tlogomas-Saxophone dan Gedung Malang Creative Center (MCC). ”Jadi fokus kami 2022 itu pemulihan ekonomi. Kalau pembangunan fisik bisa jadi tahun depannya (2023) lagi,” imbuhnya.
Pemilik kursi N1 itu menambahkan pihaknya tak gegabah membangun underpass jika kajian belum kuat. Selain menggandeng UM, dia juga bakal menggandeng Forum Lalu Lintas (Lalin) Kota Malang. Hal itu juga mengingat jalanan di Kota Malang cenderung sempit dan banyak persimpangan. Untuk jalan tembusan juga demikian. Jalan tembusan Jalan Danau Jonge-Sulfat saat ini juga belum bisa beroperasi karena lahan sepanjang 300 milik Pemkab Malang belum bisa dibangun.
Rencana membangun underpass dan jalan tembus oleh Pemkot Malang itu tentu disambut baik oleh anggota Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi. Dia menganggap, solusi pengurai kemacetan dengan underpass dan jalan tembusan bisa dilakukan di beberapa titik kemacetan. Namun Arief mempertanyakan untuk rencana pembangunan underpass tersebut di jalanan kota.
”Jalan yang kita miliki ini cenderung menyempit, jangan-jangan proyek ini malah justru memindahkan kemacetan,” tanya Arief.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lebih menengok keberadaan underpass yang ada saat ini ada di daerah perbatasan kota, yakni Underpass Karanglo. Underpass tersebut bisa dicermati memiliki lebar jalan yang cukup luas atau hampir dua kali lipat dari jalanan kota. Untuk itu, Arief lebih menyarankan Pemkot untuk melebarkan jalan dan memperbaiki manajemen lalin yang ada saat ini.
Tak hanya itu saja, terkait gejolak di masyarakat selama pembangunan juga harus terpikirkan sejak awal. Sebab konsep underpass yang cenderung menerobos ke bawah tanah juga perlu ada perhitungan. Jika tidak, pembongkaran jalan justru menjadi titik kemacetan baru.
”Kami sebenarnya mendukung saja rencana itu. Tapi juga harus realistis dengan keadaan jalanan kota,” tutup politikus dapil Kecamatan Klojen itu. (and/lid)
