alexametrics
25.1 C
Malang
Sunday, 25 July 2021

Lewat PP No 22, Izin Usaha Pengelolaan Limbah Makin Mudah

MALANG KOTA – Amdal menjadi salah satu instrumen penting yang menjadi syarat penerbitan izin usaha. Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja itu disosialisasikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. “Ini turunan dari UU Cipta Kerja terkait dengan masalah penyelenggaran pengolahan limbah,”kata Walikota Sutiaji saat menghadiri Sosialisasi PP No 22 Tahun 2021 di Hotel Savana, Selasa (15/6).

Salah satu poin penekanannya adalah terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam syarat penerbitan usaha.

“Kalau perizinan itu tetap di Disnaker-PMPTSP. Tapi lebih dikuatkan di dinas lingkungan hidup untuk masalah limbah untuk usaha,” terang Kepala Dinas LH Kota Malang Wahyu Setianto.

Menurut Wahyu, tidak ada perubahan krusial sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. “Jadi Dinas LH memberikan rekomendasi kepada Disnaker PMPTSP,” sambung mantan Kepala Diskopindag itu.

PP 22/2021 terdiri dari 13 bab dengan 534 pasal dan 15 lampiran. Pengaturan Amdal dibahas dalam Bab II yang terdiri dari 11 bagian dengan 103 pasal, dari penyusunan, pembentukan tim uji kelayakan, hingga pendanaan penyusunan Amdal untuk usaha kecil dan menengah.

Dalam PP ini, penyusunan amdal hanya melibatkan masyarakat yang terdampak langsung terhadap rencana usaha. Berbeda dengan UU No 32 tahun 2009 yang harus melibatkan pemerhati lingkungan dalam penyusunan amdal.

Pewarta: Intan Refa Septiana

MALANG KOTA – Amdal menjadi salah satu instrumen penting yang menjadi syarat penerbitan izin usaha. Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja itu disosialisasikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. “Ini turunan dari UU Cipta Kerja terkait dengan masalah penyelenggaran pengolahan limbah,”kata Walikota Sutiaji saat menghadiri Sosialisasi PP No 22 Tahun 2021 di Hotel Savana, Selasa (15/6).

Salah satu poin penekanannya adalah terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam syarat penerbitan usaha.

“Kalau perizinan itu tetap di Disnaker-PMPTSP. Tapi lebih dikuatkan di dinas lingkungan hidup untuk masalah limbah untuk usaha,” terang Kepala Dinas LH Kota Malang Wahyu Setianto.

Menurut Wahyu, tidak ada perubahan krusial sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. “Jadi Dinas LH memberikan rekomendasi kepada Disnaker PMPTSP,” sambung mantan Kepala Diskopindag itu.

PP 22/2021 terdiri dari 13 bab dengan 534 pasal dan 15 lampiran. Pengaturan Amdal dibahas dalam Bab II yang terdiri dari 11 bagian dengan 103 pasal, dari penyusunan, pembentukan tim uji kelayakan, hingga pendanaan penyusunan Amdal untuk usaha kecil dan menengah.

Dalam PP ini, penyusunan amdal hanya melibatkan masyarakat yang terdampak langsung terhadap rencana usaha. Berbeda dengan UU No 32 tahun 2009 yang harus melibatkan pemerhati lingkungan dalam penyusunan amdal.

Pewarta: Intan Refa Septiana

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru