alexametrics
21.5 C
Malang
Sunday, 2 October 2022

Di Acara KAHMI, Ketua PWI Jatim Bilang UU Pers Layak Direvisi

MALANG KOTA- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Lutfil Hakim mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Khususnya pasal 9 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak mendirikan perusahaan pers.

Menurut dia, hal itulah yang menjadi salah satu penyebab menjamurnya perusahaan pers namun dengan “kesehatan” yang rendah. Baik sisi bisnis maupun produk jurnalistiknya. “Orang bisa jadi sembarangan mendirikan perusahaan pers,” ujarnya saat menjadi salah satu pembicara KAHMI Forum, forum diskusi rutin yang digelar Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Malang, di salah satu hotel, Senin (15/4) siang.

Lutfil mengatakan, pasal tersebut bisa mendorong siapa pun untuk mendirikan perusahaan pers tanpa memahami seluk beluk bisnis maupun produksi beritanya. Padahal, berita tidak dapat diproduksi begitu saja. Ada kaidah-kaidah jurnalistik yang harus dipenuhi secara ketat. “(Mereka yang tidak paham) lantas asal comot orang untuk dijadikan wartawan,” katanya dalam diskusi bertema Pers Indonesia: Perjuangan Kebangsaan dan Penegakan Jurnalisme Berkeadilan itu.

Hal inilah yang bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka yang tidak punya kompetensi sebagai wartawan lantas memproduksi berita yang asal-asalan. Melenceng dari fungsi pers yang diamanatkan dalam UU Pers itu sendiri.

Padahal, tutur Lutfil, sekarang pers harus bisa menemukan perannya. Jika dulu sebagai alat perjuangan kemerdekaan, kini yang dibutuhkan adalah sebagai kontrol sosial. Pers harus tetap setia membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Terutama agar para pengambil kebijakan tidak bermain-main dengan kebijakannya.

“Seperti saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana peran pers yang mampu memengaruhi pengambil kebijakan? Padahal di sana banyak pasal bermasalah,” gugat lelaki yang lebih akrab disapa Cak Item itu.

Lutfil juga sempat mencontohkan kasus penyelewengan pajak Gayus Tambunan dan korupsi impor daging sapi yang menyeret politikus Lutfi Hasan Ishaq. Pemberitaan media lebih banyak menyorot sisi personal mereka daripada substansi kasusnya.

Untuk itulah, tandas Lutfil, dibutuhkan wartawan yang cerdas dan punya kompetensi. “Ini PR kita bersama, termasuk PWI. Setidaknya, perlu diskusi rutin dengan topik-topik tertentu agar penguasaan wartawan terhadap masalah itu bisa mendalam,” tandas lelaki yang juga pengurus Majelis Wilayah (MW) KAHMI Jawa Timur itu. (hid)

MALANG KOTA- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Lutfil Hakim mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Khususnya pasal 9 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak mendirikan perusahaan pers.

Menurut dia, hal itulah yang menjadi salah satu penyebab menjamurnya perusahaan pers namun dengan “kesehatan” yang rendah. Baik sisi bisnis maupun produk jurnalistiknya. “Orang bisa jadi sembarangan mendirikan perusahaan pers,” ujarnya saat menjadi salah satu pembicara KAHMI Forum, forum diskusi rutin yang digelar Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Malang, di salah satu hotel, Senin (15/4) siang.

Lutfil mengatakan, pasal tersebut bisa mendorong siapa pun untuk mendirikan perusahaan pers tanpa memahami seluk beluk bisnis maupun produksi beritanya. Padahal, berita tidak dapat diproduksi begitu saja. Ada kaidah-kaidah jurnalistik yang harus dipenuhi secara ketat. “(Mereka yang tidak paham) lantas asal comot orang untuk dijadikan wartawan,” katanya dalam diskusi bertema Pers Indonesia: Perjuangan Kebangsaan dan Penegakan Jurnalisme Berkeadilan itu.

Hal inilah yang bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka yang tidak punya kompetensi sebagai wartawan lantas memproduksi berita yang asal-asalan. Melenceng dari fungsi pers yang diamanatkan dalam UU Pers itu sendiri.

Padahal, tutur Lutfil, sekarang pers harus bisa menemukan perannya. Jika dulu sebagai alat perjuangan kemerdekaan, kini yang dibutuhkan adalah sebagai kontrol sosial. Pers harus tetap setia membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Terutama agar para pengambil kebijakan tidak bermain-main dengan kebijakannya.

“Seperti saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana peran pers yang mampu memengaruhi pengambil kebijakan? Padahal di sana banyak pasal bermasalah,” gugat lelaki yang lebih akrab disapa Cak Item itu.

Lutfil juga sempat mencontohkan kasus penyelewengan pajak Gayus Tambunan dan korupsi impor daging sapi yang menyeret politikus Lutfi Hasan Ishaq. Pemberitaan media lebih banyak menyorot sisi personal mereka daripada substansi kasusnya.

Untuk itulah, tandas Lutfil, dibutuhkan wartawan yang cerdas dan punya kompetensi. “Ini PR kita bersama, termasuk PWI. Setidaknya, perlu diskusi rutin dengan topik-topik tertentu agar penguasaan wartawan terhadap masalah itu bisa mendalam,” tandas lelaki yang juga pengurus Majelis Wilayah (MW) KAHMI Jawa Timur itu. (hid)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/