alexametrics
26.1 C
Malang
Sunday, 29 May 2022

Pemulihan Ekonomi Malang Terkendala Pelanggaran Prokes

MALANG KOTA – Turunnya angka kasus Covid-19 membuat Pemkot Malang mulai fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Hanya saja, para pelaku usaha diminta untuk tetap mematuhi ketentuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Pemkot juga tengah mengupayakan adanya pelonggaran aturan yang masih berlaku.

Hal itu dibeber Wali Kota Malang Sutiaji saat memimpin evaluasi pelaksanaan PPKM Level 3 yang digelar kemarin (14/10). Evaluasi dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan pelaku usaha. Dalam pertemuan tersebut, sorotan atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di kafe masih menjadi atensi. Sebab dalam setiap operasi gabungan (opsgab), masih ditemui banyak pelanggaran. Seperti pengunjung tak memakai masker, ada kerumunan hingga melanggar ketentuan batas waktu dine in.

Wali Kota Malang Sutiaji menyesalkan banyak kafe yang sudah buka dengan kapasitas penuh. Padahal dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) RI tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 menyebutkan kafe masih dibatasi pengunjung 50 persen. “Tak hanya itu, pelanggarannya juga melebihi batas waktu yang seharusnya maksimal 60 menit,” katanya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Malang menyatakan pihaknya tetap menggelar opsgab. Hanya saja, pelaksanaannya diserahkan ke Forkompimcam.

Meski begitu, Pemkot Malang juga bakal menyurati Mendagri terkait pemberian kelonggaran sejumlah kegiatan. Termasuk agar perekonomian warga dan sektor usaha kembali bergairah. ”Masyarakat dan pelaku usaha juga harus menyadari bahwa belum ada kelonggaran secara bebas,” tambahnya.
Sutiaji menegaskan Kota Malang masih berada di PPKM level 3. Sehingga opsi sosialisasi bakal dipilih untuk mengedukasi masyarakat lebih patuh. Terkait aturan denda, dia masih belum memikirkannya. “Belum, saya rasa malah komunikasi saja sudah cukup, masalah denda nanti saja,” tegas pemilik kursi N1 itu.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang Agoes Basoeki meminta kepada pemkot bisa mencari solusi terbaik agar sektor usaha kembali bergairah. Sebab pemilik kafe dan restoran masih mengalami dilema saat melayani pelanggan. Khususnya ketika pengunjung membawa anak di bawah 12 tahun. “Nah kami minta ada kelonggaran, evaluasi tadi setidaknya ada harapan kami nanti bisa buka perlahan,” terangnya.

Pria berkacamata itu juga ingin sosialisasi yang dijanjikan tanpa ada kekerasan atau intimidasi. Sebab pemilik dan pengunjung kerap takut ketika didatangi pasukan opsgab. Belum lagi ketika ada temuan pelanggaran prokes. Untuk itu dia ingin ada sikap humanis petugas.

Dari hasil evaluasi kemarin menjadikan para pelaku usaha bisa bernapas lega karena pemkot masih peduli dengan mereka. Sehingga pembatasan nantinya tetap dipatuhi masyarakat. “Setidaknya bertahap saja untuk sosialisasi jika memang perlu dilakukan dalam waktu dekat,” tutupnya. (adn/nay/rmc)

MALANG KOTA – Turunnya angka kasus Covid-19 membuat Pemkot Malang mulai fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Hanya saja, para pelaku usaha diminta untuk tetap mematuhi ketentuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Pemkot juga tengah mengupayakan adanya pelonggaran aturan yang masih berlaku.

Hal itu dibeber Wali Kota Malang Sutiaji saat memimpin evaluasi pelaksanaan PPKM Level 3 yang digelar kemarin (14/10). Evaluasi dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan pelaku usaha. Dalam pertemuan tersebut, sorotan atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di kafe masih menjadi atensi. Sebab dalam setiap operasi gabungan (opsgab), masih ditemui banyak pelanggaran. Seperti pengunjung tak memakai masker, ada kerumunan hingga melanggar ketentuan batas waktu dine in.

Wali Kota Malang Sutiaji menyesalkan banyak kafe yang sudah buka dengan kapasitas penuh. Padahal dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) RI tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 menyebutkan kafe masih dibatasi pengunjung 50 persen. “Tak hanya itu, pelanggarannya juga melebihi batas waktu yang seharusnya maksimal 60 menit,” katanya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Malang menyatakan pihaknya tetap menggelar opsgab. Hanya saja, pelaksanaannya diserahkan ke Forkompimcam.

Meski begitu, Pemkot Malang juga bakal menyurati Mendagri terkait pemberian kelonggaran sejumlah kegiatan. Termasuk agar perekonomian warga dan sektor usaha kembali bergairah. ”Masyarakat dan pelaku usaha juga harus menyadari bahwa belum ada kelonggaran secara bebas,” tambahnya.
Sutiaji menegaskan Kota Malang masih berada di PPKM level 3. Sehingga opsi sosialisasi bakal dipilih untuk mengedukasi masyarakat lebih patuh. Terkait aturan denda, dia masih belum memikirkannya. “Belum, saya rasa malah komunikasi saja sudah cukup, masalah denda nanti saja,” tegas pemilik kursi N1 itu.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang Agoes Basoeki meminta kepada pemkot bisa mencari solusi terbaik agar sektor usaha kembali bergairah. Sebab pemilik kafe dan restoran masih mengalami dilema saat melayani pelanggan. Khususnya ketika pengunjung membawa anak di bawah 12 tahun. “Nah kami minta ada kelonggaran, evaluasi tadi setidaknya ada harapan kami nanti bisa buka perlahan,” terangnya.

Pria berkacamata itu juga ingin sosialisasi yang dijanjikan tanpa ada kekerasan atau intimidasi. Sebab pemilik dan pengunjung kerap takut ketika didatangi pasukan opsgab. Belum lagi ketika ada temuan pelanggaran prokes. Untuk itu dia ingin ada sikap humanis petugas.

Dari hasil evaluasi kemarin menjadikan para pelaku usaha bisa bernapas lega karena pemkot masih peduli dengan mereka. Sehingga pembatasan nantinya tetap dipatuhi masyarakat. “Setidaknya bertahap saja untuk sosialisasi jika memang perlu dilakukan dalam waktu dekat,” tutupnya. (adn/nay/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/