alexametrics
26.5 C
Malang
Friday, 27 May 2022

Pemkot Malang Siapkan Pendampingan Hukum Untuk Warga Miskin

MALANG KOTA – Pemerintah Kota Malang dalam waktu dekat akan segera membentuk Lembaga Bantuan Hukum untuk memberi pendampinagn kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.

Hal tersebut diutarakan Wali Kota Malang Sutiaji saat menyampaikan jawabannya terhadap pandangan umum fraksi atas 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Malang.

3 Ranperda itu adalah Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Penyelenggaraan Kearsipan dan Perubahan Atas Perda nomor 11 tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.

Sutiaji mengatakan bahwa bantuan hukum untuk warga miskin ini adalah bentuk implementasi dari sila kelima pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini menjawab berkaitan dengan hukum jangan sampai tumpul ke atas tapi tajam ke bawah,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa Pemkot akan hadir dalam memberikan bantuan hukum mengingat literasi hukum di masyarakat masih kurang. Bantuan tersebut, mencakup juga dengan pembiayaannya.

Nantinya, Pemkot Malang akan menggandeng lembaga hukum profesional untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi.

“Pembiayaan tentu nanti akan kita komunikasikan. Tingkat kedalaman hukum kan belum tahu, persoalan hukumnya ringan atau berat, nanti yang nentukan kami dengan lembaga bantuan hukum,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, jawaban dari wali kota telah mencakup pandangan dari masing-masing fraksi. Untuk mempercepat proses pembuatan payung hukum ini, malam ini (17/3), pihaknya langsung menggelar paripurna internal untuk pembentukan panitia khusus (pansus). Paripurna internal itu digelar usai paripurna penyampaian jawaban dari Wali Kota.

“Empat pansus sudah disampaikan pimpinan sidang. Bahwa ada satu pansus yang sudah dilempar tahun 2016 yakni pajak reklame. itu juga sekarang sudah harus dibentuk,” ujar dia.

Selanjutnya, DPRD Kota Malang juga akan segera sosialisasi mengingat akan ada proses uji publik. “Kami akan koordinasi minta waktu audiensi dengan kejaksaan dan kepolisian tapi sebelumnya akan ngirim ranperda draftnya. Kajari welcome akan hal ini. Pihaknya telah menyiapkan waktu khusus untuk pansus. Muaranya kan pasti ke kejari dan kepolisian agar tidak ada yang bertabrakan dan tumpang tindih,” papar dia.

Pewarta: Arlita Ulya

MALANG KOTA – Pemerintah Kota Malang dalam waktu dekat akan segera membentuk Lembaga Bantuan Hukum untuk memberi pendampinagn kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.

Hal tersebut diutarakan Wali Kota Malang Sutiaji saat menyampaikan jawabannya terhadap pandangan umum fraksi atas 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Malang.

3 Ranperda itu adalah Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Penyelenggaraan Kearsipan dan Perubahan Atas Perda nomor 11 tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.

Sutiaji mengatakan bahwa bantuan hukum untuk warga miskin ini adalah bentuk implementasi dari sila kelima pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini menjawab berkaitan dengan hukum jangan sampai tumpul ke atas tapi tajam ke bawah,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa Pemkot akan hadir dalam memberikan bantuan hukum mengingat literasi hukum di masyarakat masih kurang. Bantuan tersebut, mencakup juga dengan pembiayaannya.

Nantinya, Pemkot Malang akan menggandeng lembaga hukum profesional untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi.

“Pembiayaan tentu nanti akan kita komunikasikan. Tingkat kedalaman hukum kan belum tahu, persoalan hukumnya ringan atau berat, nanti yang nentukan kami dengan lembaga bantuan hukum,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, jawaban dari wali kota telah mencakup pandangan dari masing-masing fraksi. Untuk mempercepat proses pembuatan payung hukum ini, malam ini (17/3), pihaknya langsung menggelar paripurna internal untuk pembentukan panitia khusus (pansus). Paripurna internal itu digelar usai paripurna penyampaian jawaban dari Wali Kota.

“Empat pansus sudah disampaikan pimpinan sidang. Bahwa ada satu pansus yang sudah dilempar tahun 2016 yakni pajak reklame. itu juga sekarang sudah harus dibentuk,” ujar dia.

Selanjutnya, DPRD Kota Malang juga akan segera sosialisasi mengingat akan ada proses uji publik. “Kami akan koordinasi minta waktu audiensi dengan kejaksaan dan kepolisian tapi sebelumnya akan ngirim ranperda draftnya. Kajari welcome akan hal ini. Pihaknya telah menyiapkan waktu khusus untuk pansus. Muaranya kan pasti ke kejari dan kepolisian agar tidak ada yang bertabrakan dan tumpang tindih,” papar dia.

Pewarta: Arlita Ulya

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/