alexametrics
26.5 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

Komisi B: Revitalisasi Pasar Besar Malang Hamburkan Duit, Kok Bisa?

MALANG KOTA – Rencana revitalisasi Pasar Besar Malang (PBM) masih mengundang polemik. Tak hanya antara pedagang dengan Pemkot Malang, kalangan dewan juga ikut memberikan pandangannya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengingatkan, sebelum revitalisasi dilakukan Pemkot Malang harus memperjelas status PT Matahari. Karena perjanjian kerja sama pengelolaan PBM yang dimulai tahun 2004 tersebut berlaku selama 30 tahun. ”Sesuai perjanjian itu, pihak Matahari memiliki kewenangan di lantai 2 dan lantai 3,” terangnya.

Menurut Trio, Pemkot Malang juga tak perlu ngotot membongkar total bangunan pasar. Menurutnya, hasil kajian tim forensik Institut Sepuluh Nopember (ITS) tetap bisa dipertimbangkan. Karena tim forensik ITS sempat menyebut bila bangunan fisik PBM tak harus dibongkar total. ”Artinya, Pemkot bisa saja melakukan tahap rehabilitasi atau renovasi saja,” tambahnya.

Menurut Trio, rencana bongkar total PBM bisa dibilang hanya akan menghamburkan duit saja. Sebab dari perkiraannya, dana Rp 125 miliar untuk membongkar total PBM masih terlalu kecil. ”Saya rasa (untuk) rombak saja gak cukup, apalagi sampai membongkar dengan dana Rp 125 miliar di lahan seluas 2 hektare,” kata dia.

Berikutnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyayangkan sikap Pemkot Malang dalam hal sosialisasi kepada para pedagang. ”Saya rasa (sosialisasi) masih belum maksimal,” kata dia. Ia menyebut bila gambaran revitalisasi sebenarnya perlu dijelaskan sejak awal kepada para pedagang. Kedepan, ia berharap Pemkot Malang bisa mengubah cara sosialisasi mereka.(rmc/adn/by)

MALANG KOTA – Rencana revitalisasi Pasar Besar Malang (PBM) masih mengundang polemik. Tak hanya antara pedagang dengan Pemkot Malang, kalangan dewan juga ikut memberikan pandangannya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengingatkan, sebelum revitalisasi dilakukan Pemkot Malang harus memperjelas status PT Matahari. Karena perjanjian kerja sama pengelolaan PBM yang dimulai tahun 2004 tersebut berlaku selama 30 tahun. ”Sesuai perjanjian itu, pihak Matahari memiliki kewenangan di lantai 2 dan lantai 3,” terangnya.

Menurut Trio, Pemkot Malang juga tak perlu ngotot membongkar total bangunan pasar. Menurutnya, hasil kajian tim forensik Institut Sepuluh Nopember (ITS) tetap bisa dipertimbangkan. Karena tim forensik ITS sempat menyebut bila bangunan fisik PBM tak harus dibongkar total. ”Artinya, Pemkot bisa saja melakukan tahap rehabilitasi atau renovasi saja,” tambahnya.

Menurut Trio, rencana bongkar total PBM bisa dibilang hanya akan menghamburkan duit saja. Sebab dari perkiraannya, dana Rp 125 miliar untuk membongkar total PBM masih terlalu kecil. ”Saya rasa (untuk) rombak saja gak cukup, apalagi sampai membongkar dengan dana Rp 125 miliar di lahan seluas 2 hektare,” kata dia.

Berikutnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyayangkan sikap Pemkot Malang dalam hal sosialisasi kepada para pedagang. ”Saya rasa (sosialisasi) masih belum maksimal,” kata dia. Ia menyebut bila gambaran revitalisasi sebenarnya perlu dijelaskan sejak awal kepada para pedagang. Kedepan, ia berharap Pemkot Malang bisa mengubah cara sosialisasi mereka.(rmc/adn/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/