alexametrics
22.6 C
Malang
Thursday, 19 May 2022

Bikin Macet, Eksekusi Lahan Cucian Mobil di Madyopuro Jalan di Tempat

MALANG KOTA – Sudah dioperasikan sejak April 2020 lalu, exit tol Malang-Pandaan yang berlokasi di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, masih menyisakan problem, berupa pelebaran jalan di area exit tol.

Lahan dan bangunan cucian mobil yang berada di lokasi pelebaran jalan hingga saat ini masih mengganjal program pelebaran jalan . Tarik ulur eksekusinya sudah terjadi sejak Oktober 2020 lalu.

Saat itu Pemkot Malang sebenarnya telah mengantongi surat delegasi dari Pemprov Jatim untuk mengeksekusi bangunan tersebut. Namun, hingga saat ini prosesnya masih berkutat pada tahap kajian. Terbaru, Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Malang. Tujuannya untuk mengoreksi nilai appraisal-nya.

”Setelah didalami PN, ternyata kawasan itu tidak masuk dalam kawasan strategis nasional dan nilainya (appraisal) berubah,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji kepada Jawa Pos Radar Malang.

Sayangnya, pemilik kursi N1 itu enggan menyebut berapa nilai appraisal terkini untuk bangunan cucian mobil itu. Namun, jika melihat data sekitar Agustus 2020 lalu, diketahui bila nilai ganti rugi untuk pembongkaran saja berkisar di angka Rp 198 juta. Kepada koran ini, Sutiaji juga menyebut bila Pemkot Malang telah bersurat kepada pemilik usaha cucian mobil perihal rencana eksekusi. Namun, hingga kemarin (16/6) rencana eksekusi itu belum ada kejelasan.

”Akan kami lakukan secepatnya tentunya agar semua pihak tidak dirugikan,” tambah Sutiaji.

Di tempat lain, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengakui bila pihaknya kerap menerima laporan dari masyarakat terhadap kondisi jalan di kawasan dekat exit tol Mapan tersebut. Keluhannya seputar kemacetan yang sering terjadi. Beranjak dari keluhan itu, dia berharap Pemkot Malang bisa bergerak cepat mengoordinasikan rencana eksekusi lahan dengan pemilik bangunan dan pihak-pihak terkait.

”Itu memang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jatim, tapi sebagai yang mempunyai wilayah, kita harus terus berkoordinasi,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bila beberapa waktu lalu anggota Komisi C DPRD Kota Malang telah melihat langsung kondisi di lapangan. Selain itu juga sudah berkoordinasi dengan pemilik lahan dan mencari tahu penyebab masih alotnya proses.

Jika melihat uang ganti rugi yang dijanjikan sebelumnya, Made menyebut bila jumlah perhitungan awal sudah pas karena sudah diatur oleh negara. Beranjak dari itu, dia menyebut bila proses eksekusi sudah semestinya bisa dilakukan. Mengingat kawasan tersebut rawan macet dan padat kendaraan.

”Kami akan lakukan pendekatan lagi, dan berharap pemilik bangunan merelakan lahannya untuk kepentingan umum,” tambah Made.

Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan cucian mobil di Jalan Ki Ageng Gribig itu, A. Wahab Adhinegoro, mengatakan jika eksekusi lahan di-plot untuk kepentingan umum, maka pihaknya tidak akan keberatan. Namun, yang menjadi pertanyaan pihaknya, lahan itu awalnya dulu disebut terdampak tol dan akan diberikan santunan Rp 198 juta. Kejelasan status itulah yang kini terus dikejar pihaknya.

Kepada Jawa Pos Radar Malang, dia juga mengaku bila pihaknya sudah memberikan balasan surat dari Pemkot Malang pada November 2020 lalu. Intinya, surat itu menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan jawaban. Apakah menolak atau menerima.

”Karena kami minta diperjelas dulu, nominal Rp 198 juta itu dari mana perhitungannya,” kata dia.

Pernyataan itu, ditambahkan dia, belum mendapatkan respons dari Pemkot Malang. Namun pada 5 Maret lalu, Wahab mengaku bila pihaknya sudah mendapatkan undangan dari pemkot untuk membahas hal tersebut.

”Waktu itu pihak pemkot menanyakan bagaimana sikap kami atas adanya santunan yang ditawarkan oleh pemkot itu,” bebernya.

Pertanyaan itu langsung dia timpali dengan pertanyaan. ”Saya tanya ke mereka (pemkot) appraisal-nya dari mana, mereka jawab dari appraisal-nya dari PU pemkot sendiri,” kata dia.

Mendengar jawaban itu, dia menyimpulkan bila proyek tersebut bukan proyeknya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan tidak masuk area terdampak tol.

”Kalau tidak terdampak tol, itu ada undang-undangnya sendiri, makanya kami minta diperjelas dulu,” tambah Wahab.

Secara informal, pihaknya mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Pemkot Malang untuk mencapai kesepakatan. Hasilnya, dia menyebut ada sesi penunjukan tim appraisal independen.

”Saya persilakan itu, kalau dari pemkot yang mau menunjuk ya kami persilakan. Tetapi kami akan melakukan investigasi dulu,” kata dia.

Investigasi yang dimaksudkan dia untuk melihat sisi perizinan tim appraisal independen yang sudah ditunjuk. Begitu pula dari sisi kredibilitasnya.

”Itu ikhtiar terakhir kami waktu itu, sampai sebelum puasa. Tapi tak kunjung ada tindak lanjutnya,” terangnya.

Hingga akhirnya, beberapa hari yang lalu, pihaknya menghubungi Pemkot Malang untuk melanjutkan rencana penghitungan dari tim appraisal independen tersebut.

”Saya hubungi via WhatsApp (WA) untuk menanyakan apakah pembicaraan kami waktu itu akan dilanjutkan atau tidak. Mereka bilang akan tetap dilanjutkan, tetapi kami disuruh menunggu karena masih ada kesibukan lain,” terangnya.

Sebenarnya untuk persoalan tersebut, secara umum dia menegaskan bahwa pihaknya hanya membutuhkan transparansi mengenai nilai Rp 198 juta itu dari mana.

Selain itu, pihaknya juga membutuhkan transparansi soal keterangan apakah lahan milik kliennya itu terdampak tol atau bukan. Sebab, jika terdampak tol, maka tanggung jawabnya ada di Kementerian PUPR. Namun, jika tidak terdampak tol, artinya itu masuk program Pemkot Malang untuk pelebaran jalan.

Perbedaan itu menurutnya berkaitan dengan nilai ganti rugi. ”Saya tidak tahu pastinya karena nanti sesuai appraisal, tapi kalau dari harga pasar itu sekitar Rp 3 sampai Rp 3,5 miliar untuk semuanya, jika tidak digunakan dalam kepentingan umum,” kata dia.

Dengan dasar bila lahan itu akan digunakan untuk kepentingan umum, maka pihaknya hanya meminta separo dari angka itu atau sekitar Rp 1,5 miliar.

”Tapi karena belum ditemukan, makanya kami sepakat untuk appraisal,” pungkasnya. (adn/ulf/by/rmc)

MALANG KOTA – Sudah dioperasikan sejak April 2020 lalu, exit tol Malang-Pandaan yang berlokasi di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, masih menyisakan problem, berupa pelebaran jalan di area exit tol.

Lahan dan bangunan cucian mobil yang berada di lokasi pelebaran jalan hingga saat ini masih mengganjal program pelebaran jalan . Tarik ulur eksekusinya sudah terjadi sejak Oktober 2020 lalu.

Saat itu Pemkot Malang sebenarnya telah mengantongi surat delegasi dari Pemprov Jatim untuk mengeksekusi bangunan tersebut. Namun, hingga saat ini prosesnya masih berkutat pada tahap kajian. Terbaru, Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Malang. Tujuannya untuk mengoreksi nilai appraisal-nya.

”Setelah didalami PN, ternyata kawasan itu tidak masuk dalam kawasan strategis nasional dan nilainya (appraisal) berubah,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji kepada Jawa Pos Radar Malang.

Sayangnya, pemilik kursi N1 itu enggan menyebut berapa nilai appraisal terkini untuk bangunan cucian mobil itu. Namun, jika melihat data sekitar Agustus 2020 lalu, diketahui bila nilai ganti rugi untuk pembongkaran saja berkisar di angka Rp 198 juta. Kepada koran ini, Sutiaji juga menyebut bila Pemkot Malang telah bersurat kepada pemilik usaha cucian mobil perihal rencana eksekusi. Namun, hingga kemarin (16/6) rencana eksekusi itu belum ada kejelasan.

”Akan kami lakukan secepatnya tentunya agar semua pihak tidak dirugikan,” tambah Sutiaji.

Di tempat lain, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengakui bila pihaknya kerap menerima laporan dari masyarakat terhadap kondisi jalan di kawasan dekat exit tol Mapan tersebut. Keluhannya seputar kemacetan yang sering terjadi. Beranjak dari keluhan itu, dia berharap Pemkot Malang bisa bergerak cepat mengoordinasikan rencana eksekusi lahan dengan pemilik bangunan dan pihak-pihak terkait.

”Itu memang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jatim, tapi sebagai yang mempunyai wilayah, kita harus terus berkoordinasi,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bila beberapa waktu lalu anggota Komisi C DPRD Kota Malang telah melihat langsung kondisi di lapangan. Selain itu juga sudah berkoordinasi dengan pemilik lahan dan mencari tahu penyebab masih alotnya proses.

Jika melihat uang ganti rugi yang dijanjikan sebelumnya, Made menyebut bila jumlah perhitungan awal sudah pas karena sudah diatur oleh negara. Beranjak dari itu, dia menyebut bila proses eksekusi sudah semestinya bisa dilakukan. Mengingat kawasan tersebut rawan macet dan padat kendaraan.

”Kami akan lakukan pendekatan lagi, dan berharap pemilik bangunan merelakan lahannya untuk kepentingan umum,” tambah Made.

Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan cucian mobil di Jalan Ki Ageng Gribig itu, A. Wahab Adhinegoro, mengatakan jika eksekusi lahan di-plot untuk kepentingan umum, maka pihaknya tidak akan keberatan. Namun, yang menjadi pertanyaan pihaknya, lahan itu awalnya dulu disebut terdampak tol dan akan diberikan santunan Rp 198 juta. Kejelasan status itulah yang kini terus dikejar pihaknya.

Kepada Jawa Pos Radar Malang, dia juga mengaku bila pihaknya sudah memberikan balasan surat dari Pemkot Malang pada November 2020 lalu. Intinya, surat itu menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan jawaban. Apakah menolak atau menerima.

”Karena kami minta diperjelas dulu, nominal Rp 198 juta itu dari mana perhitungannya,” kata dia.

Pernyataan itu, ditambahkan dia, belum mendapatkan respons dari Pemkot Malang. Namun pada 5 Maret lalu, Wahab mengaku bila pihaknya sudah mendapatkan undangan dari pemkot untuk membahas hal tersebut.

”Waktu itu pihak pemkot menanyakan bagaimana sikap kami atas adanya santunan yang ditawarkan oleh pemkot itu,” bebernya.

Pertanyaan itu langsung dia timpali dengan pertanyaan. ”Saya tanya ke mereka (pemkot) appraisal-nya dari mana, mereka jawab dari appraisal-nya dari PU pemkot sendiri,” kata dia.

Mendengar jawaban itu, dia menyimpulkan bila proyek tersebut bukan proyeknya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan tidak masuk area terdampak tol.

”Kalau tidak terdampak tol, itu ada undang-undangnya sendiri, makanya kami minta diperjelas dulu,” tambah Wahab.

Secara informal, pihaknya mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Pemkot Malang untuk mencapai kesepakatan. Hasilnya, dia menyebut ada sesi penunjukan tim appraisal independen.

”Saya persilakan itu, kalau dari pemkot yang mau menunjuk ya kami persilakan. Tetapi kami akan melakukan investigasi dulu,” kata dia.

Investigasi yang dimaksudkan dia untuk melihat sisi perizinan tim appraisal independen yang sudah ditunjuk. Begitu pula dari sisi kredibilitasnya.

”Itu ikhtiar terakhir kami waktu itu, sampai sebelum puasa. Tapi tak kunjung ada tindak lanjutnya,” terangnya.

Hingga akhirnya, beberapa hari yang lalu, pihaknya menghubungi Pemkot Malang untuk melanjutkan rencana penghitungan dari tim appraisal independen tersebut.

”Saya hubungi via WhatsApp (WA) untuk menanyakan apakah pembicaraan kami waktu itu akan dilanjutkan atau tidak. Mereka bilang akan tetap dilanjutkan, tetapi kami disuruh menunggu karena masih ada kesibukan lain,” terangnya.

Sebenarnya untuk persoalan tersebut, secara umum dia menegaskan bahwa pihaknya hanya membutuhkan transparansi mengenai nilai Rp 198 juta itu dari mana.

Selain itu, pihaknya juga membutuhkan transparansi soal keterangan apakah lahan milik kliennya itu terdampak tol atau bukan. Sebab, jika terdampak tol, maka tanggung jawabnya ada di Kementerian PUPR. Namun, jika tidak terdampak tol, artinya itu masuk program Pemkot Malang untuk pelebaran jalan.

Perbedaan itu menurutnya berkaitan dengan nilai ganti rugi. ”Saya tidak tahu pastinya karena nanti sesuai appraisal, tapi kalau dari harga pasar itu sekitar Rp 3 sampai Rp 3,5 miliar untuk semuanya, jika tidak digunakan dalam kepentingan umum,” kata dia.

Dengan dasar bila lahan itu akan digunakan untuk kepentingan umum, maka pihaknya hanya meminta separo dari angka itu atau sekitar Rp 1,5 miliar.

”Tapi karena belum ditemukan, makanya kami sepakat untuk appraisal,” pungkasnya. (adn/ulf/by/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/