alexametrics
20.5 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Tak Ada Standar Harga Tetap, BPHTB Kota Malang Sering Jadi Perdebatan

RADAR MALANG – Beberapa sikap berbeda disampaikan sejumlah notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait besaran pajak bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP) di Kota Malang. Tak jarang, mereka dituduh kongkalikong dengan Badan Pendapatan Daerah (bapenda) oleh pihak pembeli karena besaran pajak yang tak sesuai.

Seperti diketahui, BPHTB merupakan salah satu jenis biaya provisi atau pajak jual beli yang harus dibayarkan saat seseorang membeli sebuah rumah. Besarannya 5 persen dari harga beli dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Besaran NJOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Di Kota Malang pun, NJOPTKP di lima kecamatan juga berbeda-beda. Berdasar pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, besaran paling rendah NJOPTKP adalah Rp 60 juta untuk setiap wajib pajak.

Hal ini sering menjadi keluhan bahkan perdebatan antara notaris dengan Pembeli. Salah satu Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ika Indriyani Nurrullah menceritakan bahwa calon pembeli sering komplain dengan nominal pajak yang harus dibayarkan. ”Biasanya mereka kurang informasi tentang harga tanah di suatu daerah,” ujarnya kepada Radar Malang, Jumat (15/10).

Misalnya, ketika PPAT mendapatkan klien pembeli rumah. Maka PPAT tersebut segera menyerahkan berkas ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Di situlah biasanya terjadi perdebatan antara pembeli, notaris dengan Bapenda.

Karena itu, dia menyarankan agar Bapenda lebih aktif dalam menyosialisasikan besaran pajak, khususnya jika terjadi kenaikan. ”Agar kami tidak dituding ada permainan,” ucapnya.

Salah satu Notaris/PPAT yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, sebenarnya sering ada permainan untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan. Itu dilakukan agar pembeli tidak merasa tercekik saat membayar pajak. ”Intinya membantu klien agar tidak merasa terlalu berat. Tapi akan lebih baik kalau masyarakat lebih aktif mencari informasi besaran pajak sebelum membeli rumah,” ujarnya.

Ada juga notaris yang mengeluhkan standar penentuan harga oleh Bapenda yang dinilai membingungkan. Cenderung tidak memiliki patokan yang tetap, bahkan terkesan, dasarnya tidak jelas, bahkan berubah-ubah tiap tahun. ”Mereka seperti punya standar harga sendiri, terkadang harganya di atas NJOP,” ucap salah seorang notaris perempuan di Kota Malang.

Dia mencontohkan ketika dokumen jual beli sudah diserahkan semua ke Bapenda, termasuk titik lokasi objek, harga, foto-foto, serta harga yang sedang berlaku di pasaran. Setelah semua lengkap, Bapenda akan melakukan pengecekan. Bisa turun langsung ke lapangan atau hanya lewat Google Maps.

Namun sering terjadi penetapan harga yang muncul lebih tinggi dari kondisi di lapangan. Artinya, nilai riil objek transaksi lebih murah dari nilai yang ditetapkan. Hal itu jelas memberatkan pihak pembeli. ”Banyak yang mengeluh dan memohon untuk diturunkan. Ada yang diterima, ada juga yang ditolak. Permohonan yang diterima biasanya didasarkan pada bukti transaksi,” imbuhnya.

Contohnya yang dialami Ibu Fenny saat membeli rumah di kawasan Jalan Muharto. Dia bersepakat dengan penjual bahwa harga rumah tersebut Rp 58 juta rupiah. ”Namun setelah kami unggah ke Bapenda, muncul patokan harga untuk penetapan pajak sebesar Rp 70 juta. Ini yang menjadi perdebatan dan keluhan kami,” ucap salah seorang notaris.

Dalam posisi seperti itu, notaris cenderung berada di tengah-tengah. Mencari titik temu, bahkan melakukan nego dengan badan yang mengurus pendapatan daerah itu. (adn/cj6/biy/fat/rmc)

RADAR MALANG – Beberapa sikap berbeda disampaikan sejumlah notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait besaran pajak bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP) di Kota Malang. Tak jarang, mereka dituduh kongkalikong dengan Badan Pendapatan Daerah (bapenda) oleh pihak pembeli karena besaran pajak yang tak sesuai.

Seperti diketahui, BPHTB merupakan salah satu jenis biaya provisi atau pajak jual beli yang harus dibayarkan saat seseorang membeli sebuah rumah. Besarannya 5 persen dari harga beli dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Besaran NJOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Di Kota Malang pun, NJOPTKP di lima kecamatan juga berbeda-beda. Berdasar pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, besaran paling rendah NJOPTKP adalah Rp 60 juta untuk setiap wajib pajak.

Hal ini sering menjadi keluhan bahkan perdebatan antara notaris dengan Pembeli. Salah satu Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ika Indriyani Nurrullah menceritakan bahwa calon pembeli sering komplain dengan nominal pajak yang harus dibayarkan. ”Biasanya mereka kurang informasi tentang harga tanah di suatu daerah,” ujarnya kepada Radar Malang, Jumat (15/10).

Misalnya, ketika PPAT mendapatkan klien pembeli rumah. Maka PPAT tersebut segera menyerahkan berkas ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Di situlah biasanya terjadi perdebatan antara pembeli, notaris dengan Bapenda.

Karena itu, dia menyarankan agar Bapenda lebih aktif dalam menyosialisasikan besaran pajak, khususnya jika terjadi kenaikan. ”Agar kami tidak dituding ada permainan,” ucapnya.

Salah satu Notaris/PPAT yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, sebenarnya sering ada permainan untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan. Itu dilakukan agar pembeli tidak merasa tercekik saat membayar pajak. ”Intinya membantu klien agar tidak merasa terlalu berat. Tapi akan lebih baik kalau masyarakat lebih aktif mencari informasi besaran pajak sebelum membeli rumah,” ujarnya.

Ada juga notaris yang mengeluhkan standar penentuan harga oleh Bapenda yang dinilai membingungkan. Cenderung tidak memiliki patokan yang tetap, bahkan terkesan, dasarnya tidak jelas, bahkan berubah-ubah tiap tahun. ”Mereka seperti punya standar harga sendiri, terkadang harganya di atas NJOP,” ucap salah seorang notaris perempuan di Kota Malang.

Dia mencontohkan ketika dokumen jual beli sudah diserahkan semua ke Bapenda, termasuk titik lokasi objek, harga, foto-foto, serta harga yang sedang berlaku di pasaran. Setelah semua lengkap, Bapenda akan melakukan pengecekan. Bisa turun langsung ke lapangan atau hanya lewat Google Maps.

Namun sering terjadi penetapan harga yang muncul lebih tinggi dari kondisi di lapangan. Artinya, nilai riil objek transaksi lebih murah dari nilai yang ditetapkan. Hal itu jelas memberatkan pihak pembeli. ”Banyak yang mengeluh dan memohon untuk diturunkan. Ada yang diterima, ada juga yang ditolak. Permohonan yang diterima biasanya didasarkan pada bukti transaksi,” imbuhnya.

Contohnya yang dialami Ibu Fenny saat membeli rumah di kawasan Jalan Muharto. Dia bersepakat dengan penjual bahwa harga rumah tersebut Rp 58 juta rupiah. ”Namun setelah kami unggah ke Bapenda, muncul patokan harga untuk penetapan pajak sebesar Rp 70 juta. Ini yang menjadi perdebatan dan keluhan kami,” ucap salah seorang notaris.

Dalam posisi seperti itu, notaris cenderung berada di tengah-tengah. Mencari titik temu, bahkan melakukan nego dengan badan yang mengurus pendapatan daerah itu. (adn/cj6/biy/fat/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/