alexametrics
22.3 C
Malang
Saturday, 21 May 2022

Stop Bullying! Jadi Fokus Usulan di Musrenbang Tematik Anak

MALANG KOTA – Pemerintah Kota Malang berkomitmen mewujudkan kota layak anak melalui kebijakan pembangunan yang inklusif. Untuk mencapai hal itu, digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang menyasar anak, kemarin (18/2). Dengan begitu, berbagai aspirasi demi terwujudnya kota layak anak (KLA) bakal terakomodir.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengatakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian visi misi pembangunan Kota Malang. Komitmen itu bahkan telah direalisasikan mulai dari penguatan regulasi. Di antaranya, perda 12 / 2015 perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian perwal 108/2019 Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Malang. Serta Keputusan Wali Kota nomor 108.45 343 35.73.112 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode 2019-2023. “Selain itu ranperda Kota Layak Anak telah disusun dan masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2021,” tegasnya.

TAMPUNG MASUKAN: Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian DK (tengah) dalam musrenbang anak, kemarin pagi.(Rofia Ismania/Radar Malang)

Selain memperkuat regulasi, Pemkot Malang juga terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kota layak anak. Seperti memperkuat sinergi kelembagaan, menyelaraskan anggaran prioritas dan meningkatkan kapasitas SDM pendamping KLA. “Saat ini Kota Malang juga telah mendorong terwujudnya KLA, dengan melakukan penguatan benefit KIA dan menguatkan keterlibatan forum anak. Bahkan penguatan literasi juga dilakukan, misalnya adanya pojok baca digital di Taman Trunojoyo yang menghadirkan jutaan buku digital,” tambahnya.

Orang nomor satu di Kota Malang itu juga berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak. Misalnya dengan menghadirkan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melakukan perlindungan khusus, serta melakukan pencegahan stunting. “2021 ini, predikat KLA kita naik dari Madya menjadi Nindya, dan akan terus kita tingkatkan. Bahkan angka stunting pun juga terus menurun dari 14,4 persen di 2020, menjadi 9 koma sekian di 2021. Ini hasil dari terus kita kuatkan program gemarikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, ada 18 usulan pada hasil pra musrenmbang anak 2022. Kedelapanbelas usulan itu telah diteruskan dalam forum lintas perangkat daerah. Diantara beberapa fokus usulan itu terkait; pertama, pencegahan bullying terhadap anak. Kemudian penguatan karakter keluarga (anak), pencegahan penanganan tindak pidana orang, pelatihan bagi disabilitas, gelandangan dan anak terlantar, edukasi rawan bencana juga pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat dasar. Ada juga penguasaan teknologi komunikasi dan informasi serta penyadaran terhadap bahaya HIV AIDS dan narkoba. “Pesan saya kepada masyarakat adalah bangun komunikasi yang berkualitas dengan anak. Karena waktu terbaik kita (ortu) adalah kado terbaik untuk anak-anak kita,” pesannya.

Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menambahkan jika dilihat, 18 usulan di Musrenbang anak ini cukup sedikit dibandingkan musrenbang lainnya. Usulan itu juga bisa langsung diakomodir oleh PD terkait. “Nah nanti jika di PD itu tidak bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran, tadi Ketua DPRD Kota Malang sudah sampaikan akan diupayakan untuk memasuki pokir (pokok-pokok pikiran). Selain itu, tadi juga ada wakil ketua forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), nah barangkali ada yang tidak terakomodir, maka usulan itu juga akan dimasukkan dalam Musrenbang TSP,” tambahnya. (bin/dik)

MALANG KOTA – Pemerintah Kota Malang berkomitmen mewujudkan kota layak anak melalui kebijakan pembangunan yang inklusif. Untuk mencapai hal itu, digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang menyasar anak, kemarin (18/2). Dengan begitu, berbagai aspirasi demi terwujudnya kota layak anak (KLA) bakal terakomodir.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengatakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian visi misi pembangunan Kota Malang. Komitmen itu bahkan telah direalisasikan mulai dari penguatan regulasi. Di antaranya, perda 12 / 2015 perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian perwal 108/2019 Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Malang. Serta Keputusan Wali Kota nomor 108.45 343 35.73.112 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode 2019-2023. “Selain itu ranperda Kota Layak Anak telah disusun dan masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2021,” tegasnya.

TAMPUNG MASUKAN: Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian DK (tengah) dalam musrenbang anak, kemarin pagi.(Rofia Ismania/Radar Malang)

Selain memperkuat regulasi, Pemkot Malang juga terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kota layak anak. Seperti memperkuat sinergi kelembagaan, menyelaraskan anggaran prioritas dan meningkatkan kapasitas SDM pendamping KLA. “Saat ini Kota Malang juga telah mendorong terwujudnya KLA, dengan melakukan penguatan benefit KIA dan menguatkan keterlibatan forum anak. Bahkan penguatan literasi juga dilakukan, misalnya adanya pojok baca digital di Taman Trunojoyo yang menghadirkan jutaan buku digital,” tambahnya.

Orang nomor satu di Kota Malang itu juga berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak. Misalnya dengan menghadirkan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melakukan perlindungan khusus, serta melakukan pencegahan stunting. “2021 ini, predikat KLA kita naik dari Madya menjadi Nindya, dan akan terus kita tingkatkan. Bahkan angka stunting pun juga terus menurun dari 14,4 persen di 2020, menjadi 9 koma sekian di 2021. Ini hasil dari terus kita kuatkan program gemarikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, ada 18 usulan pada hasil pra musrenmbang anak 2022. Kedelapanbelas usulan itu telah diteruskan dalam forum lintas perangkat daerah. Diantara beberapa fokus usulan itu terkait; pertama, pencegahan bullying terhadap anak. Kemudian penguatan karakter keluarga (anak), pencegahan penanganan tindak pidana orang, pelatihan bagi disabilitas, gelandangan dan anak terlantar, edukasi rawan bencana juga pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat dasar. Ada juga penguasaan teknologi komunikasi dan informasi serta penyadaran terhadap bahaya HIV AIDS dan narkoba. “Pesan saya kepada masyarakat adalah bangun komunikasi yang berkualitas dengan anak. Karena waktu terbaik kita (ortu) adalah kado terbaik untuk anak-anak kita,” pesannya.

Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menambahkan jika dilihat, 18 usulan di Musrenbang anak ini cukup sedikit dibandingkan musrenbang lainnya. Usulan itu juga bisa langsung diakomodir oleh PD terkait. “Nah nanti jika di PD itu tidak bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran, tadi Ketua DPRD Kota Malang sudah sampaikan akan diupayakan untuk memasuki pokir (pokok-pokok pikiran). Selain itu, tadi juga ada wakil ketua forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), nah barangkali ada yang tidak terakomodir, maka usulan itu juga akan dimasukkan dalam Musrenbang TSP,” tambahnya. (bin/dik)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/