alexametrics
21.5 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Nekat Ciuman di Area Umum Kota Malang? Siap-siap Kena Sanksi

MALANG KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan peraturan daerah (perda) ketertiban masyarakat. Tak hanya mengatur pembatasan terkait protokol kesehatan sesuai regulasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro namun juga aktivitas lain yang dianggap mengganggu ketertiban umum, salah satunya berciuman di area publik.

Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan, Perda tersebut mewadahi seluruh aspek, sehingga tidak hanya menyentuh bagi pelanggar protokol kesehatan tapi juga bagi warga yang mengganggu ketertiban umum. Bahkan ada sanksi punishment atau hukuman yang ditambahkan. Karena, aturan yang dimuat sifatnya menyeluruh, tidak sekadar karantina kesehatan saja.

“Yang ini aturannya bukan hanya tentang karantina kesehatan saja tapi keseluruhan. Contoh saja, sama istri atau suami sendiri tapi cium-ciuman di jalan, itu tidak boleh. Bisa kami kenai sanksi karena berpotensi menyebabkan gangguan kepada orang lain,” papar Sutiaji.

Sutiaji juga menyampaikan bahwa harapan Mendagri berkaitan Perda sudah mulai dijalankan oleh Pemkot Malang.

“Sebenarnya kalau Perda sudah ada dari Provinsi. Dan kita sekarang sudah masuk Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) berkaitan dengan masalah itu. Jadi kami buat lagi Perda, yang istilahnya Perda sapu jagad. Perda memuat tentang ketertiban masyarakat, salah satunya berkaitan dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini, nanti bisa dimasukkan,” ujar pria nomor satu di Kota Malang itu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian,dalam rapat kerja bersama Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah (BULD DPD) minggu lalu menyampaikan bahwa sangat diperlukannya UU tersendiri sebagai regulasi penanganan covid-19 yang lebih komprehensif.

Bahkan Mendagri merasa masih perlu Perda yang khusus secara teknis mengatur penanganan Covid-19 di setiap daerah.

Pewarta : Errica Vannie

MALANG KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan peraturan daerah (perda) ketertiban masyarakat. Tak hanya mengatur pembatasan terkait protokol kesehatan sesuai regulasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro namun juga aktivitas lain yang dianggap mengganggu ketertiban umum, salah satunya berciuman di area publik.

Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan, Perda tersebut mewadahi seluruh aspek, sehingga tidak hanya menyentuh bagi pelanggar protokol kesehatan tapi juga bagi warga yang mengganggu ketertiban umum. Bahkan ada sanksi punishment atau hukuman yang ditambahkan. Karena, aturan yang dimuat sifatnya menyeluruh, tidak sekadar karantina kesehatan saja.

“Yang ini aturannya bukan hanya tentang karantina kesehatan saja tapi keseluruhan. Contoh saja, sama istri atau suami sendiri tapi cium-ciuman di jalan, itu tidak boleh. Bisa kami kenai sanksi karena berpotensi menyebabkan gangguan kepada orang lain,” papar Sutiaji.

Sutiaji juga menyampaikan bahwa harapan Mendagri berkaitan Perda sudah mulai dijalankan oleh Pemkot Malang.

“Sebenarnya kalau Perda sudah ada dari Provinsi. Dan kita sekarang sudah masuk Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) berkaitan dengan masalah itu. Jadi kami buat lagi Perda, yang istilahnya Perda sapu jagad. Perda memuat tentang ketertiban masyarakat, salah satunya berkaitan dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini, nanti bisa dimasukkan,” ujar pria nomor satu di Kota Malang itu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian,dalam rapat kerja bersama Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah (BULD DPD) minggu lalu menyampaikan bahwa sangat diperlukannya UU tersendiri sebagai regulasi penanganan covid-19 yang lebih komprehensif.

Bahkan Mendagri merasa masih perlu Perda yang khusus secara teknis mengatur penanganan Covid-19 di setiap daerah.

Pewarta : Errica Vannie

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/