alexametrics
30.6 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Langgar Aturan PPKM Darurat, 26 Pelaku Usaha di Malang Kena Tipiring

MALANG KOTA – Gegara melanggar aturan PPKM Darurat sebanyak 26 pelaku usaha atau pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang menjalani sidang tipiring (tindak pidana ringan), Senin (189/7). Sidang digelar di Gedung Mini Blok Office Kota Malang melibatkan Pemkot Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang, dan Kejaksaan Negeri Malang.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengatakan, sidang Tipiring ini untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan pada masa PPKM Darurat. Tindakan ini dilakukan setelah melalui berbagai proses tahapan. ”Sebelum dilakukan penindakan, peringatan secara persuasif sudah kami lakukan, toleransi sudah. Kami sendiri yang turun langsung ke lapangan,” tegas Sutiaji.

Sutiaji menambahkan, akibat tidak patuhnya para pelanggar, aparat sampai harus kucing-kucingan dengan para pedagang. Dalam aturan PPKM Darurat, batas maksimal membuka dagangan hingga pukul 20.00 WIB. “Seharusnya sebelum jam itu sudah tutup, semua aktivitas sudah harus dihentikan. Kita tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang melanggar harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambung Sutiaji.

Orang nomor satu di Kota Malang ini menjelaskan, kondisi pandemi Covid-19 saat ini luar biasa. ICU penuh, UGD penuh, daftar antrean ke rumah sakit sangat banyak, dan daftar tunggu juga banyak. Hal ini harus disadari bersama untuk menjaga diri dari Covid-19. “Ini adalah kasus negara, bukan hanya Kota Malang saja. Negara harus mengambil sikap,” tegas Sutiaji.

Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono, S.IP., MT mengatakan, sebanyak 26 pelanggar tersebut terjaring selama operasi yustisi PPKM Darurat. “Rata-rata pelanggar adalah dari bidang kuliner. Mereka kedapatan kelebihan jam buka yang harusnya pukul 20.00 WIB harus sudah tutup,” tegas Heru.

Sidang Tipiring secara virtual ini dilakukan, kata dia, karena kondisi Kota Malang yang masih dalam masa pandemi. Oleh karena itu, pihaknya berusaha mengadakan sidang secara virtual.

Peserta sidang tipiring virtual, Eny mengatakan kaget ketika tiba-tiba Satpol PP sudah masuk ke warung bakso yang dikelolanya. Hal ini menjadi pembelajaran agar pedagang tidak sembarangan lagi dan tidak mematuhi peraturan pemerintah, kejadian seperti yang dialaminya agar tidak menimpa orang lain.

“Lebih baik pedagang taat pada aturan yang dikeluarkan pemerintah. Denda Tipiring Rp 100.000 dalam kondisi sulit seperti saat ini tentu sangat menyulitkan,” kata Eny.

Dalam situasi PPKM Darurat seperti saat ini untuk mendapatkan uang Rp 100.000,00 hingga Rp 200.000 sangatlah susah. Apalagi kalau sampai terjaring operasi dan membayar dengan tentu sangat memberatkan.

Pewarta: Biyan Mudzaky

MALANG KOTA – Gegara melanggar aturan PPKM Darurat sebanyak 26 pelaku usaha atau pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang menjalani sidang tipiring (tindak pidana ringan), Senin (189/7). Sidang digelar di Gedung Mini Blok Office Kota Malang melibatkan Pemkot Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang, dan Kejaksaan Negeri Malang.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengatakan, sidang Tipiring ini untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan pada masa PPKM Darurat. Tindakan ini dilakukan setelah melalui berbagai proses tahapan. ”Sebelum dilakukan penindakan, peringatan secara persuasif sudah kami lakukan, toleransi sudah. Kami sendiri yang turun langsung ke lapangan,” tegas Sutiaji.

Sutiaji menambahkan, akibat tidak patuhnya para pelanggar, aparat sampai harus kucing-kucingan dengan para pedagang. Dalam aturan PPKM Darurat, batas maksimal membuka dagangan hingga pukul 20.00 WIB. “Seharusnya sebelum jam itu sudah tutup, semua aktivitas sudah harus dihentikan. Kita tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang melanggar harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambung Sutiaji.

Orang nomor satu di Kota Malang ini menjelaskan, kondisi pandemi Covid-19 saat ini luar biasa. ICU penuh, UGD penuh, daftar antrean ke rumah sakit sangat banyak, dan daftar tunggu juga banyak. Hal ini harus disadari bersama untuk menjaga diri dari Covid-19. “Ini adalah kasus negara, bukan hanya Kota Malang saja. Negara harus mengambil sikap,” tegas Sutiaji.

Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono, S.IP., MT mengatakan, sebanyak 26 pelanggar tersebut terjaring selama operasi yustisi PPKM Darurat. “Rata-rata pelanggar adalah dari bidang kuliner. Mereka kedapatan kelebihan jam buka yang harusnya pukul 20.00 WIB harus sudah tutup,” tegas Heru.

Sidang Tipiring secara virtual ini dilakukan, kata dia, karena kondisi Kota Malang yang masih dalam masa pandemi. Oleh karena itu, pihaknya berusaha mengadakan sidang secara virtual.

Peserta sidang tipiring virtual, Eny mengatakan kaget ketika tiba-tiba Satpol PP sudah masuk ke warung bakso yang dikelolanya. Hal ini menjadi pembelajaran agar pedagang tidak sembarangan lagi dan tidak mematuhi peraturan pemerintah, kejadian seperti yang dialaminya agar tidak menimpa orang lain.

“Lebih baik pedagang taat pada aturan yang dikeluarkan pemerintah. Denda Tipiring Rp 100.000 dalam kondisi sulit seperti saat ini tentu sangat menyulitkan,” kata Eny.

Dalam situasi PPKM Darurat seperti saat ini untuk mendapatkan uang Rp 100.000,00 hingga Rp 200.000 sangatlah susah. Apalagi kalau sampai terjaring operasi dan membayar dengan tentu sangat memberatkan.

Pewarta: Biyan Mudzaky

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/