alexametrics
26.5 C
Malang
Friday, 27 May 2022

PR Pertama Kejari Malang, Kawal Ketat Belanja Covid-19

MALANG KOTA – Datang ke Kota Malang saat masa pandemi pada Kamis (5/8) lalu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang, Zuhandi SH MH langsung dapat tugas yang cukup menantang.

Tugas itu ialah mengawal dan mengawasi belanja segala sesuatu keperluan Pemkot Malang dalam percepatan penanganan covid-19. “Ini sesuai petunjuk dan arahan (jukrah) pimpinan yang mengharuskan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan anggaran belanja daerah pada masa pandemi ini,” terang Zuhandi pada Kamis (19/8) pagi.

Hal ini dilakukan karena pada masa percepatan penanganan seperti ini sangat rawan “tikus kantor” untuk menilap uang rakyat. “Jelasnya ini sensitif makanya harus dilakukan pendampingan, apalagi ini disebutnya “percepatan” maka kami harus keep up,” ungkapnya. Untungnya, hingga saat ini belum ada aduan dari terkait hal tersebut.

Zuhandi mengatakan bahwa dalam masa seperti ini, diskresi atau kebijakan ambil jalan cepat dalam mengambil keputusan diperlukan. “Iya, sesuai judulnya, percepatan,” kata dia.

Pengawasan untuk ketersediaan obat dan tabung oksigen di Kota Malang pun juga melibatkan kejaksaan. “Intinya ini semua kerja bersama antar instansi, jadi terkait hal-hal itu kami minta kepada Pemkot untuk melibatkan kami dalam pengawasan,” ucap mantan asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali itu.

Zuhandi berharap, apabila ada suatu penyelewengan tidak sampai mengakibatkan kerugian negara. “Misal dalam hal administrasi kami bisa maklumi, karena memang semua harus cepat di masa sekarang. Kalau mengikuti aturan yang ada, kebutuhan itu menjadi terlambat,” pungkasnya.

Pewarta: Biyan Mudzaky

MALANG KOTA – Datang ke Kota Malang saat masa pandemi pada Kamis (5/8) lalu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang, Zuhandi SH MH langsung dapat tugas yang cukup menantang.

Tugas itu ialah mengawal dan mengawasi belanja segala sesuatu keperluan Pemkot Malang dalam percepatan penanganan covid-19. “Ini sesuai petunjuk dan arahan (jukrah) pimpinan yang mengharuskan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan anggaran belanja daerah pada masa pandemi ini,” terang Zuhandi pada Kamis (19/8) pagi.

Hal ini dilakukan karena pada masa percepatan penanganan seperti ini sangat rawan “tikus kantor” untuk menilap uang rakyat. “Jelasnya ini sensitif makanya harus dilakukan pendampingan, apalagi ini disebutnya “percepatan” maka kami harus keep up,” ungkapnya. Untungnya, hingga saat ini belum ada aduan dari terkait hal tersebut.

Zuhandi mengatakan bahwa dalam masa seperti ini, diskresi atau kebijakan ambil jalan cepat dalam mengambil keputusan diperlukan. “Iya, sesuai judulnya, percepatan,” kata dia.

Pengawasan untuk ketersediaan obat dan tabung oksigen di Kota Malang pun juga melibatkan kejaksaan. “Intinya ini semua kerja bersama antar instansi, jadi terkait hal-hal itu kami minta kepada Pemkot untuk melibatkan kami dalam pengawasan,” ucap mantan asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali itu.

Zuhandi berharap, apabila ada suatu penyelewengan tidak sampai mengakibatkan kerugian negara. “Misal dalam hal administrasi kami bisa maklumi, karena memang semua harus cepat di masa sekarang. Kalau mengikuti aturan yang ada, kebutuhan itu menjadi terlambat,” pungkasnya.

Pewarta: Biyan Mudzaky

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/