alexametrics
22.8 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

Pengusaha Dihantam Pandemi, UMK 2021 Terancam Turun?

MALANG KOTA – Pandemi Covid-19 memicu resesi besar-besaran dan membuat para pengusaha babak belur. Kondisi ini juga memungkinkan munculnya sejarah baru dalam hal penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK). Jika setiap tahun selalu naik, UMK 2021 ini bisa jadi tidak ada kenaikan, bahkan tidak menutup kemungkinan turun. Setidaknya, itulah suara yang berkembang di kalangan asosiasi pengusaha, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bumi Arema.

Skema tidak adanya kenaikan di UMK 2021 itu karena pengusaha merasa sudah ”babak belur” dihantam pandemi Covid-19. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, selama 7 bulan virus korona mewabah di Malang Raya, pada Maret hingga Oktober 2020 ini, ada sekitar 10.386 pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan.

Pengusaha khawatir tidak mampu menggaji pekerjanya, lalu gulung tikar jika UMK 2021 naik seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, pakar ekonomi menganalisis daya beli masyarakat beberapa bulan ini menurun drastis.

Lantas, bagaimana sikap asosiasi pekerja? Apakah mereka tetap berharap agar UMK 2021 naik seperti tahun-tahun sebelumnya? Ataukah justru mereka kompromi dengan asosiasi pengusaha? Persiapan dari dewan pengupahan yang dinakhodai Dinas Ketenagakerjaan (disnaker) dari masing-masing daerah bagaimana?

Kepala Dinas Ketenagakerjaan-Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker-PMPTSP) Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan, belum ada pembahasan mengenai UMK 2021. ”Minggu depan kami baru mengundang asosiasi pengusaha dan asosiasi pekerja untuk membahas,” kata Erik kemarin (18/10).

Pejabat eselon II B Pemkot Malang itu menambahkan, hingga kini belum ada usulan besaran UMK 2021 dari masing-masing pihak. Tapi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, asosiasi pekerja selalu berbeda sikap dengan asosiasi pengusaha. Perbedaan usulan inilah yang dibahas bersama disnaker di dewan pengupahan.

”Metodologinya, Disnaker tidak selalu mengambil jalan tengah. Tunggu pertemuanlah, kami belum sampai pada substansinya (besaran UMK 2021),” kata Erik yang juga pelaksana tugas (Plt) kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang itu.

Dia menceritakan, tahapan penentuan UMK diawali dari survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Survei melibatkan semua pihak, termasuk asosiasi pekerja dan asosiasi pengusaha. Hasil dari survei KHL itulah yang menjadi referensi dalam mengusulkan besaran UMK.
Erik mengatakan, setelah survei KHL, diadakan pertemuan untuk penghitungan besaran UMK 2021.

”Rencananya, pertemuan awal tanggal 21 Oktober mendatang, namun diundur. Karena bersamaan dengan kegiatan Disnaker Provinsi Jatim. Nanti diundang kok dari wilayah,” paparnya.

MALANG KOTA – Pandemi Covid-19 memicu resesi besar-besaran dan membuat para pengusaha babak belur. Kondisi ini juga memungkinkan munculnya sejarah baru dalam hal penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK). Jika setiap tahun selalu naik, UMK 2021 ini bisa jadi tidak ada kenaikan, bahkan tidak menutup kemungkinan turun. Setidaknya, itulah suara yang berkembang di kalangan asosiasi pengusaha, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bumi Arema.

Skema tidak adanya kenaikan di UMK 2021 itu karena pengusaha merasa sudah ”babak belur” dihantam pandemi Covid-19. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, selama 7 bulan virus korona mewabah di Malang Raya, pada Maret hingga Oktober 2020 ini, ada sekitar 10.386 pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan.

Pengusaha khawatir tidak mampu menggaji pekerjanya, lalu gulung tikar jika UMK 2021 naik seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, pakar ekonomi menganalisis daya beli masyarakat beberapa bulan ini menurun drastis.

Lantas, bagaimana sikap asosiasi pekerja? Apakah mereka tetap berharap agar UMK 2021 naik seperti tahun-tahun sebelumnya? Ataukah justru mereka kompromi dengan asosiasi pengusaha? Persiapan dari dewan pengupahan yang dinakhodai Dinas Ketenagakerjaan (disnaker) dari masing-masing daerah bagaimana?

Kepala Dinas Ketenagakerjaan-Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker-PMPTSP) Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan, belum ada pembahasan mengenai UMK 2021. ”Minggu depan kami baru mengundang asosiasi pengusaha dan asosiasi pekerja untuk membahas,” kata Erik kemarin (18/10).

Pejabat eselon II B Pemkot Malang itu menambahkan, hingga kini belum ada usulan besaran UMK 2021 dari masing-masing pihak. Tapi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, asosiasi pekerja selalu berbeda sikap dengan asosiasi pengusaha. Perbedaan usulan inilah yang dibahas bersama disnaker di dewan pengupahan.

”Metodologinya, Disnaker tidak selalu mengambil jalan tengah. Tunggu pertemuanlah, kami belum sampai pada substansinya (besaran UMK 2021),” kata Erik yang juga pelaksana tugas (Plt) kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang itu.

Dia menceritakan, tahapan penentuan UMK diawali dari survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Survei melibatkan semua pihak, termasuk asosiasi pekerja dan asosiasi pengusaha. Hasil dari survei KHL itulah yang menjadi referensi dalam mengusulkan besaran UMK.
Erik mengatakan, setelah survei KHL, diadakan pertemuan untuk penghitungan besaran UMK 2021.

”Rencananya, pertemuan awal tanggal 21 Oktober mendatang, namun diundur. Karena bersamaan dengan kegiatan Disnaker Provinsi Jatim. Nanti diundang kok dari wilayah,” paparnya.

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/