alexametrics
21.1 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Kejar Target Pajak, Bapenda Kota Malang Copoti Belasan Reklame Nakal

MALANG KOTA – Pemkot Malang tengah getol-getolnya melakukan penertiban reklame bandel disejumlah tempat. Upaya penertiban dengan cara pencopotan itu menjadi warning bagi para wajib pajak reklame yang ‘bandel’. Seperti ditunjukkan petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang kemarin (18/10).

Bersama personel Satpol PP, mereka menyisir belasan reklame yang menunggak pajak di 12 titik. Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto menjelaskan bila belasan reklame yang ditertibkan kemarin memiliki nilai piutang Rp 267 juta.

Tahap pembongkaran harus dilakukan pihaknya lantaran pemilik reklame tak mengindahkan surat panggilan dari bapenda. Kepada koran ini, Handi menyebut bila pihaknya sudah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada para pemilik reklame tersebut.

Bahkan beberapa reklame yang kemarin ditertibkan diketahui sudah setahun tak membayar pajak. ”Iya, contohnya salah satu reklame di (Jalan) MT Haryono, sudah setahun gak bayar pajak, maka kami lakukan pembongkaran,” kata dia. Sebelumnya, pada bulan Agustus lalu mereka juga melakukan penyisiran serupa. Saat itu skalanya malah lebih luas. Ada 15 titik reklame nakal yang ditindak petugas.

Handi menambahkan bila tahap pembongkaran reklame tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan target pendapatan selama dua bulan ke depan. Untuk diketahui, target pajak reklame di tahun ini senilai Rp 34 miliar. Sementara hasil penerimaan pajak reklame hingga pertengahan bulan Oktober masih sekitar 70 persen. Dasar itulah yang membuat Bapenda menggalakkan operasi ke penyedia reklame maupun pemasang reklame.

Tak hanya pajak reklame, Handi juga memastikan bila pihaknya bakal melakukan penindakan kepada para pelaku hotel, restoran, dan sejumlah perusahaan yang menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Tiga sektor pajak tersebut mendapat perhatian Bapenda karena masih minim menyetorkan pajak. Terkait kapan penyisiran akan dilakukan, Handi mengaku belum bisa memastikannya. ”Yang pasti dalam waktu dekat, sambil kami menyiapkan datanya,” tambah mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang itu.

Terpisah, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tratibum) Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat menyebut bila pihaknya memang mendapat permintaan bantuan dari Bapenda untuk menindak para penunggak pajak reklame. Sepanjang tahun ini, Rahmat menyebut bila penindakan serupa juga kerap dilakukan. ”Terutama dari reklame liar yang sering kami amankan. Intinya kami juga berkoordinasi dengan Bapenda,” kata dia.

Dia mengatakan bila tindakan itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame. Serta Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 27 tahun 2015 tentang penataan reklame. Dua aturan tersebut turut menjelaskan detail aturan reklame yang terpasang di Kota Malang. Rahmat menjelaskan jika pihaknya juga bakal menyisir papan reklame yang tak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB).

Sebab dalam aturan yang ada, disebutkan bila setiap lima tahun sekali papan reklame harus diuji konstruksinya. Beranjak dari itu, Rahmat menyebut bila sejumlah reklame di Kota Malang kini perlu ditinjau kembali konstruksinya. Jika memang sudah tak layak, maka dia meminta kesadaran pemilik reklame untuk melakukan pembongkaran atau memperpanjang masa IMB reklame. ”Kan kalau ketahuan gak layak konstruksinya bisa bahaya kalau roboh dan menimpa masyarakat,” tambahnya. (adn/by/rmc)

MALANG KOTA – Pemkot Malang tengah getol-getolnya melakukan penertiban reklame bandel disejumlah tempat. Upaya penertiban dengan cara pencopotan itu menjadi warning bagi para wajib pajak reklame yang ‘bandel’. Seperti ditunjukkan petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang kemarin (18/10).

Bersama personel Satpol PP, mereka menyisir belasan reklame yang menunggak pajak di 12 titik. Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto menjelaskan bila belasan reklame yang ditertibkan kemarin memiliki nilai piutang Rp 267 juta.

Tahap pembongkaran harus dilakukan pihaknya lantaran pemilik reklame tak mengindahkan surat panggilan dari bapenda. Kepada koran ini, Handi menyebut bila pihaknya sudah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada para pemilik reklame tersebut.

Bahkan beberapa reklame yang kemarin ditertibkan diketahui sudah setahun tak membayar pajak. ”Iya, contohnya salah satu reklame di (Jalan) MT Haryono, sudah setahun gak bayar pajak, maka kami lakukan pembongkaran,” kata dia. Sebelumnya, pada bulan Agustus lalu mereka juga melakukan penyisiran serupa. Saat itu skalanya malah lebih luas. Ada 15 titik reklame nakal yang ditindak petugas.

Handi menambahkan bila tahap pembongkaran reklame tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan target pendapatan selama dua bulan ke depan. Untuk diketahui, target pajak reklame di tahun ini senilai Rp 34 miliar. Sementara hasil penerimaan pajak reklame hingga pertengahan bulan Oktober masih sekitar 70 persen. Dasar itulah yang membuat Bapenda menggalakkan operasi ke penyedia reklame maupun pemasang reklame.

Tak hanya pajak reklame, Handi juga memastikan bila pihaknya bakal melakukan penindakan kepada para pelaku hotel, restoran, dan sejumlah perusahaan yang menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Tiga sektor pajak tersebut mendapat perhatian Bapenda karena masih minim menyetorkan pajak. Terkait kapan penyisiran akan dilakukan, Handi mengaku belum bisa memastikannya. ”Yang pasti dalam waktu dekat, sambil kami menyiapkan datanya,” tambah mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang itu.

Terpisah, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tratibum) Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat menyebut bila pihaknya memang mendapat permintaan bantuan dari Bapenda untuk menindak para penunggak pajak reklame. Sepanjang tahun ini, Rahmat menyebut bila penindakan serupa juga kerap dilakukan. ”Terutama dari reklame liar yang sering kami amankan. Intinya kami juga berkoordinasi dengan Bapenda,” kata dia.

Dia mengatakan bila tindakan itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame. Serta Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 27 tahun 2015 tentang penataan reklame. Dua aturan tersebut turut menjelaskan detail aturan reklame yang terpasang di Kota Malang. Rahmat menjelaskan jika pihaknya juga bakal menyisir papan reklame yang tak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB).

Sebab dalam aturan yang ada, disebutkan bila setiap lima tahun sekali papan reklame harus diuji konstruksinya. Beranjak dari itu, Rahmat menyebut bila sejumlah reklame di Kota Malang kini perlu ditinjau kembali konstruksinya. Jika memang sudah tak layak, maka dia meminta kesadaran pemilik reklame untuk melakukan pembongkaran atau memperpanjang masa IMB reklame. ”Kan kalau ketahuan gak layak konstruksinya bisa bahaya kalau roboh dan menimpa masyarakat,” tambahnya. (adn/by/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/