alexametrics
21.2 C
Malang
Wednesday, 6 July 2022

Dewan Desak Pemkot Setarakan Gaji GTT dengan UMK

MALANG KOTA – DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang untuk menaikkan gaji GTT/PTT, minimal setara dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Jika UMK 2021 Kota Malang naik menjadi Rp 2,9 juta, maka segitulah gaji GTT/PTT. Untuk mencapai angka tersebut, anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) juga harus dinaikkan, terutama jatah bantuan operasional sekolah daerah (bosda).

”Karena kalau mau dinaikkan (gaji GTT/PTT) sesuai UMK tapi bosdanya tetap, ya kasihan pihak sekolah,” papar Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Totok Kasiyanto ditemui di kantor Disdikbud Kota Malang Jalan Veteran kemarin (18/11).

Untuk diketahui, tahun 2020 ini jatah bosda di Kota Malang berkisar Rp 35,6 miliar. Itu untuk bosda SD/SMI dan SMP/MTs di Kota Malang. Selain operasional sekolah, dana itu juga digunakan untuk menggaji sebanyak 1.352 GTT dan 864 PTT. ”Bosda ini memang diperuntukkan bagi operasional sekolah. Termasuk dialokasikan untuk gaji GTT dan beasiswa yang kurang mampu,” kata pejabat eselon III A Pemkot Malang itu.

Pria berusia 55 tahun itu menambahkan, meski saat ini gaji GTT/PTT belum setara UMK, namun gaji tenaga honorer itu tergolong tidak rendah. Setiap kedatangan, Totok menyebut, para GTT mendapatkan honor Rp 75 ribu. Itu pun untuk pengajar ekstrakurikuler. Sedangkan untuk honorer di jenjang TK digaji Rp 750 ribu per bulan.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji merespons permintaan legislator agar pemkot menaikkan gaji GTT/PTT. ”Dulu kan keluhannya GTT ini minta diangkat menjadi tenaga honorer. Tapi kan GTT ini hanya mendapat surat keputusan (SK) dari kepala sekolah,” ujarnya.

Sutiaji menyebutkan, gaji dari GTT/PTT saat ini dirasa lebih layak dibandingkan dulu. Hal ini dikarenakan gaji yang mereka peroleh sudah disesuaikan dengan masa kerjanya. Jika dulu rata-rata yang diperoleh GTT hanya kisaran Rp 300 ribu per bulan, kini berada pada kisaran Rp 750 ribu hingga Rp 2,7 juta per bulan. Penetapan gaji yang mereka terima saat ini juga sudah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019.

Pewarta: Chosa

MALANG KOTA – DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang untuk menaikkan gaji GTT/PTT, minimal setara dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Jika UMK 2021 Kota Malang naik menjadi Rp 2,9 juta, maka segitulah gaji GTT/PTT. Untuk mencapai angka tersebut, anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) juga harus dinaikkan, terutama jatah bantuan operasional sekolah daerah (bosda).

”Karena kalau mau dinaikkan (gaji GTT/PTT) sesuai UMK tapi bosdanya tetap, ya kasihan pihak sekolah,” papar Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Totok Kasiyanto ditemui di kantor Disdikbud Kota Malang Jalan Veteran kemarin (18/11).

Untuk diketahui, tahun 2020 ini jatah bosda di Kota Malang berkisar Rp 35,6 miliar. Itu untuk bosda SD/SMI dan SMP/MTs di Kota Malang. Selain operasional sekolah, dana itu juga digunakan untuk menggaji sebanyak 1.352 GTT dan 864 PTT. ”Bosda ini memang diperuntukkan bagi operasional sekolah. Termasuk dialokasikan untuk gaji GTT dan beasiswa yang kurang mampu,” kata pejabat eselon III A Pemkot Malang itu.

Pria berusia 55 tahun itu menambahkan, meski saat ini gaji GTT/PTT belum setara UMK, namun gaji tenaga honorer itu tergolong tidak rendah. Setiap kedatangan, Totok menyebut, para GTT mendapatkan honor Rp 75 ribu. Itu pun untuk pengajar ekstrakurikuler. Sedangkan untuk honorer di jenjang TK digaji Rp 750 ribu per bulan.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji merespons permintaan legislator agar pemkot menaikkan gaji GTT/PTT. ”Dulu kan keluhannya GTT ini minta diangkat menjadi tenaga honorer. Tapi kan GTT ini hanya mendapat surat keputusan (SK) dari kepala sekolah,” ujarnya.

Sutiaji menyebutkan, gaji dari GTT/PTT saat ini dirasa lebih layak dibandingkan dulu. Hal ini dikarenakan gaji yang mereka peroleh sudah disesuaikan dengan masa kerjanya. Jika dulu rata-rata yang diperoleh GTT hanya kisaran Rp 300 ribu per bulan, kini berada pada kisaran Rp 750 ribu hingga Rp 2,7 juta per bulan. Penetapan gaji yang mereka terima saat ini juga sudah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019.

Pewarta: Chosa

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/